Referensi pihak ketiga
10Berita, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyebut Jokowi punya skor 5 melawan Prabowo Subianto yang disebutnya minus 3. Tim Prabowo-Sandiaga Uno menilai itu hanya pencitraan.
"Kalau perspektif Pak Hasto pasti begitu. Mau minus 10, minus 1.000, minus satu juta, nggak apa-apa kalau Pak Hasto yang ngomong," ujar Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dihubungi, Sabtu (13/10/2018).
Timses Prabowo-Sandiaga tak mau ambil pusing atas label scoring dari kubu Jokowi-Ma'ruf. Dahnil merasa pihaknya sudah jauh lebih unggul ketimbang pasangan nomor urut 01 itu.
"Malah banyak (skor Prabowo), kita nggak perlu bohongi publik pakai pencitraan berlebihan gitu. Kalau Pak Hasto yang ngomong nggak apa, kalau yang ngomong rakyat baru kita khawatir," sebutnya. Sementara saat ini rakyat telah banyak melihat kegagalan program yang dicanangkan presiden Jokowi.
Hasto merinci hal yang dianggap jadi unggulan Jokowi ketimbang Prabowo. Lima poin keberhasilan Jokowi itu adalah pembukaan Asian Games 2018, pengambilan nomor urut peserta Pilpres 2019, momentum kampanye damai, sambutan pembukaan Asian Para Games, dan pidato dalam pertemuan IMF-World Bank yang memberikan analogi hubungan antarnegara maju ibarat serial 'Game of Thrones'.
Timses Jokowi lalu menyarankan konsultan politik Prabowo-Sandiaga mengubah taktik menyerang dengan kampanye damai. Meski begitu, pihak Prabowo tak merasa menggunakan teknik serangan dalam melawan kubu Jokowi.
"Kita nggak nyerang, nggak ada serangan. Yang kita sampaikan kan kritik, mengoreksi. Masa nggak boleh? Kalau masukan dan kritik harus disampaikan," jelas Dahnil. 
"Tugasnya kita ingin memastikan, memperbaiki apa yang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang baik kita lanjutkan, sesederhana itu. Kita carikan solusi, tawarkan alternatifnya," imbuhnya.
Namun hal tersebut hanya menjadi opini dari kubu Jokowi belaka, bahwa mereka lupa tentang betapa banyaknya kritikan dan keluhan yang disampaikan masyarakat mulai dari Jokowi jadi presiden, Mulai dari kasus pidana yang belum tertuntaskan, Revolusi mental yang tiada dampak berarti, anjlok nya harga karet yang merugikan petani, persekusi ulama terjadi dimana-mana, rupiah melemah sejadi-jadinya, serta yang terhangat adalah ketidakmampuan pemerintah untuk mengambil hak nya yaitu mengelola BBM subsidi yang kini dikendalikan swasta.
Sumber: news.detik.com