10Berita  President jokowi atau dengan nama joko widodo kini menjadi perbincangan hangat banyak media. tak hanya media dalam negeri, ternyata hal ini juga mengundang perhatian luar negeri.
Beberapa waktu yang lalu, media asing asal jepang sempat membahas tentang kehidupan jokowi dalam koran dengan 2 halaman penuh. media jepang dengan nama nikkei tersebut membahas tuntas tentang jokowi dari awal kariernya hingga jadi presidet.
Nah kali ini jokowi kembali menjadi bahan pembicaraan. kali ini media massa asia times kembali membahas tentang pemerintahan jokowi selama menjabat menjadi president.
Asia times atau yang biasa dikenal dengan nama Atimes sendiri merupakan media online berbahasa inggris yang berbasis di hongkong. melalui tulisan jurnalisnya john mcberth, asia time mengkritik pedas pemerintahan jokowi yang dinilai hanya pencitraan.
http://cdn2.tstatic.net/lampung/foto/bank/images/jokowi-naik-mobil-dump-truk-di-peresmian-tol-lampung_20180122_193850.jpg
Bahkan judul yang diambil dalam tulisan ini sangat keras. Dimana Jokowi disebut sebagai orang yang menipu dengan menggunakan istilah Smoke and Mirror. Tulisan itu berjudul "Widodo’s Smoke and Mirrors Hide Hard Truths".
ATimes menyorot pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Joko Widodo yang dipamerkan di berbagai media. tetapi pada kenyataannya proyek-proyek tersebut berjalan tidak lancar.
Sorotan pertama adalah proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang dibackup dana dari Cina senilai 5,8 miliar USD yang terhambat karena masalah pembebasan lahan dan akhirnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada waktu itu malah terkena reshuffle (berganti jabatan ke bidang lain).
Dan proyek pembangkit listrik di batam yang juga dinilai mengalami hal serupa. meskipun akhirnya diselesaikan di pengadilan. namun pihak media asia times menilai bahwa belum ada kemajuan signifikan dari proyek tersebut.
http://cdn2.tstatic.net/lampung/foto/bank/images/areal-tambang-terbuka-pt-freeport-indonesia_20170310_100617.jpg
Selain itu, point lainya yang tak luput dari perhatian asia times adalah mengenai proyek freeport. ATimes mengakui bahwa langkah yang berhasil dicapai pemerintah Indonesia mengenai divestasi saham Freeport sebesar 51% adalah sebuah pertunjukan yang sangat baik di mata publik.
Tetapi ATimes juga menyorot kegagalan media lokal mempertanyakan nilai dari divestasi tersebut dan bagaimana struktur manajemen yang baru akan diberlakukan. pihak Atimes mengatakan ada 4 batasan waktu yang diajukan pemerintah kepada freeport terkait izin export.
https://asset.kompas.com/data/photo/2016/03/23/1340152Entikong-1780x390.jpg
Periode terdekat deadline tersebut adalah Juni 2018. Jika pemerintah memutuskan untuk menghentikan ijin ekspor ini, hal tersebut akan berdampak buruk bagi pemasukan perusahaan, juga pemasukan devisa & pajak terhadap pemerintah, dan lebih buruknya, bisa berakibat PHK dalam jumlah besar yang efeknya kurang baik secara sosial maupun politik.
Sorotan ATimes berikutnya adalah masalah swasembada pangan. Tahun 2015, pemerintah mengumumkan turunnya impor daging sapi dari 31% ke 24%, tanpa ada yang mengemukakan bahwa tingkat konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia adalah sangat rendah di wilayah Asia Tenggara (hanya 2,7kr per kapita per tahun).
Angka impor ini naik lagi ke 32% dan tahun lalu (2017) proporsi impor daging sapi mencapai 41% dengan harga daging 10 USD per kilogram. Angka impor ini naik lagi ke 32% dan tahun lalu (2017) proporsi impor daging sapi mencapai 41% dengan harga daging 10 USD per kilogram.
ATimes menganggap sangat aneh jika pemerintah mengklaim ini sebagai bukti keberhasilan program swasembada pangan.
ATimes melanjutkan, bebas dari impor beras selalu menjadi "mimpi" bagi orde pemerintahan Indonesia, dan sejauh ini yang berhasil baru perencanaan jangka panjang dan hati-hati yang diterapkan di era Soeharto.
Selain itu, ada hal menarik dari tulisan yang dibuat oleh john mcbeth dalam penutup tulisannya tersebut. ia menutup tulisannya tersebut dengan kata-kata yang mungkin terdengar sangat pedas. dimana ia mengatakan bahwa "kenyataan yang pahit lama-lama akan muncul ke permukaan".
Nah bagaimana pendapat ucers dengan hal ini? namun terlepas dari itu, yang dapat menilai kinerja pemerintahan pada era jokowi adalah kita sebagai masyarakat indonesia
Sumber : tribunnews.com