Mengejutkan! Akhirnya PDIP Akui Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Amburadul
10Berita – Saiful Mujani Research & Consulting belum lama ini merilis hasil survei terbarunya perihal kinerja Presiden Jokowi yang dianggap puas oleh masyarakat. Kendati demikian, salah satu kader sekaligus politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon justru berpendapat sebaliknya.
Melansir dari laman nasional.sindonews.com (28/10/2018), Effendi menegaskan tidak diperlukan hasil survei untuk mengetahui kepuasan masyakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang dinilai sudah amburadul. Masyarakat bawah sangat merasakan bagaimana ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat kebijakan pemerintahan yang kian mencekik ekonomi rakyat.
"Kepatuhan masyarakat semakin luntur terhadap pemerintahan. Itu menunjukan carut marut pemerintahan," ujar Effendi.
Effendi mengaku bahwa dirinya telah sering melontarkan kritikan demi kritikan atas kebijakan Presiden Jokowi-JK di awal-awal pemerintahan demi kemajuan Indonesia, namun sayangnya kritikan dirinya tersebut dianggap sebagai sikap melawan sang politikus kepada pemerintah.
Menurut Effendi, kebobrokan pemerintahan Jokowi-JK dikarenakan ketidakjelasan visi dan misi yang dirancang dari awal di mana visi dan misi tersebut tidak bersandar pada konstitusi dan perundang-undangan.
Namun Effendi menyayangkan, Presiden Jokowi justru tidak menyadari atas kebijakan demi kebijakan yang ia ambil justru berakibat fatal bagi Indonesia. Menurutnya, dari sekian negara yang tergabung dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) saat ini, negara Indonesia merupakan negara yang paling terpuruk.
"Sekarang semua udah bebas dari penjajahan dan neolib, tapi kita (Indonesia) masih terjajah dari negara kita sendiri," tukas Effendi.
Lebih lanjut, Effendi memprediksi bahwa hasil survei terkait tingkat kepuasan masyarakat di beberapa bulan ke depan menjelang akhir pemerintahan Jokowi-JK akan turun drastis, apalagi dirinya mengaku indikasi sepak terjang Jokowi beraliran neolib sudah sangat jelas.
"Jokowi neolib, propasar. Negara yang tingkat kemiskinan masih tinggi tidak mungkin harganya dilemparkan ke pasar,"paparnya.
Effendi juga menerangkan, meski kebijakan yang kian merugikan rakyat ini dilakukan atas nama para menteri yang ditunjuk Presiden Jokowi, namun muara tanggung jawab ada di pangkuan sang presiden karena dirinya yang memilih para menteri dan jajarannya tersebut.
Sumber :
