Rugi Bandar, Rumah Sakit Diminta Diam oleh Jokowi soal Utang BPJS, Kok Kecolongan?
10Berita . Sudah bukan rahasia lagi, disembunyikan juga akhirnya terkuak bahwa BPJS mengalami defisit hingga Triliunan rupiah, artinya dana masuk dan keluar tak seimbang dan banyak pengeluaran. Jika sudah paham dari awal, kenapa masih diteruskan?
Dilansir dari laman Viva.co.id (17/10/18) beberapa kebocoran ke media dimana banyak Rumah Sakit melaporkan belum dibayar tagihannya oleh BPJS Kesehatan, sebelumnya pemerintah mengatakan BPJS sehat dan baik, namun akhirnya ketahuan juga kalau dana talangan pemerintah kurang.
Sejak pendirian awal BPJS memang polemik, dimana swasta yang dahulu menanggung asuransi kesehatan dibuat dan seolah diganti pemerintah. Nyatanya, kelemahan pemerintah adalah kontrol dan rawannya dana manipulasi, berbeda dengan swasta yang kontrol tinggi karena jika rugi mereka sendiri yang harus menanggungnya dan bukan negara.
Jokowi pun melakukan sidak saat kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat juga saat di Papua. Tanpa izin protokol, Jokowi masuk ke rumah sakit dan langsung menemui pasien dan menanyakan bagaimana keadaan sesungguhnya di lapangan agar dia bisa memberikan keputusan yang tepat tentang gonjang ganjing BPJS kesehatan.
Jokowi ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan yaitu pemegang Kartu KIS dan klaim BPJS. Manajemen Rumah Sakit juga mengatakan pada Jokowi kalau mereka belum dibayar oleh BPJS dan biaya membengkak.
Jokowi pun mengatakan, "Suaranya itu seperti ini, 'Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar'. Ngerti saya, jadi Pak Dirut rumah sakit enggak usah bicara banyak juga di media. Saya sudah ngerti. Sebelum bapak ibu sekalian menyampaikan, saya sudah ngerti," ujar Jokowi.
Jadi tak perlu diberitakan di media, malah memperburuk keadaan karna pemerintah sudah tahu. Tinggal bagaimana ke depannya agar tak terulang lagi, kalaupun tak bisa mengurusi BPJS, lebih baik ke sistem lama yaitu Jamkesmas dan biarlah orang miskin yang menikmati murahnya berobat.(GD)
Sumber : UC News
