sumber poto politik.rmol.co
10Berita, Presiden didesak untuk mencopot Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Pur) Pol Budi Gunawan, sebagai bentuk tanggung jawab atas pernyataan instansinya.
Dilansir dari laman politik.rmol.co, Rabu (21/11/2018), Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Arief Poyuono, angkat bicara menanggapi pernyataan BIN soal temuan 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme.
"Copot Kepala BIN (Budi Gunawan). Karena sudah merugikan nama baik BUMN yang sudah dikelola secara baik oleh karyawan BUMN," demikian kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Arief Poyuono, Selasa malam, dilansir dari laman politik.rmol.co, Rabu (21/11/2018).
Arief menambahkan, tuduhan BIN tersebut, berdampak negatif terhadap kinerja BUMN yang sudah sangat bagus saat ini, tambah Arief. 
Pengguna Data BIN Itu Presiden, Bukan Diumbar Ke Publik
Sumber poto politik.rmol.co
Badan Intelijen Negara (BIN) tidak boleh mengumbar data miliknya ke publik. Sebab, data yang didapat dan dikaji oleh BIN hanya boleh diberikan kepada presiden.
Dilansir dari laman politik.rmol.co, Kamis (22/11/2018), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, angkat bicara terkait BIN yang mengumbar data miliknya ke publik.
BIN berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab terhadap presiden
Fadli Zon menjelaskan, bahwa berdasarkan Pasal 27 UU 17/2011 tentang Intelijen Negara, menyebutkan bahwa BIN berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Fadli melanjutkan, bahwa Pasal 29, menjelaskan bahwa BIN melakukan kajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen, menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan pemerintah.
BIN kerjanya tertutup
“Pada prinsipnya, kerja intelijen adalah sebuah 'kerja tertutup' yang merupakan wewenang negara demi menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/11), dilansir dari laman politik.rmol.co, Kamis (22/11/2018).
Fadli juga mengingatkan bahwa BIN tidak seharusnya mengumbar data tentang pencerama di lingkungan kementerian yang terpapar radikalisme ke publik.
Fadli menegaskan, bahwa BIN merilis data tentang 41 masjid dan 50 penceramah. Namun menolak untuk memberikan nama. Ini namanya bukan menjaga stabilitas, tapi menciptakan destabilitas, tukasnya. 
Sumber: Politik.rmol.co/read/2018/11/21/367186/Presiden-Didesak-Copot-Budi-Gunawan-
politik.rmol.co/read/2018/11/22/367417/Pengguna-Data-BIN-Itu-Presiden,-Bukan-Diumbar-Ke-Publik-