Dinilai Sibuk Urus Politik, Demokrat Minta Nusron Wahid Dipecat. Buntut Eksekusi TKI
10Berita, Politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean ikut memberi tanggapan terkait eksekusi mati TKI Tuti Tursilawati di Arab Saudi.
Melansir rmol.co (3/11/2018), Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat itu mengusulkan agar Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI dipecat. Ferdinand menilai dibawah kepemimpinan Nusron Wahid, BNP2TKI tidak menunjukkan kinerja yang baik dan bermanfaat bagi TKI.
Ferdinand menganggap Nusron sebagi pemimpin lembaga tersebut lebih banyak bicara politik dan pilpres ketimbang hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi lembaga ini. Ferdinand tidak sepakat jika BNP2TKI dibubarkan.
"Saya usul, sebaiknya jangan dibubarkan. Tapi diganti pemimpinnya agar BNP2TKI lebih berguna lagi ke depan. Tapi jika memang tak bisa diharapkan lagi, silakan bubarkan karena percuma saja. Alihkan semua masalah TKI menjadi direktorat tersendiri di Kemenaker. Ini lebih baik," pungkas Ferdinand.
Sebelumnya, berkaitan dengan eksekusi Tuti Tursilawati, Nusron Wahid telah menyampaikan pernyataan belasungkawa melalui video call dengan ibu kandung Tuti, Iti Sarniti. BNP2TKI juga telah menyerahkan bantuan sebesar Rp 20.000.000 di kediaman Iti Sarniti di Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Selasa (30/10) lalu. (tribunnews.com, 31/10/2018)
BNP2TKI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Perpres No 81 Tahun 2006. Tugas utamanya adalah memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaiaan masalah tenaga kerja Indonesia. Sebagai badan koordinasi, BNP2TKI melibatkan berbagai unsur kementrian dan kepolisian, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. (bnp2tki.go.id)
Untuk membubarkan dan mengalihkan sebagai direktorat tertentu di Kemenaker seperti yang disebut Ferdinand, jelas memerlukan Perpres tersendiri untuk menggantikan Perpres sebelumnya. Terlebih sebagai badan koordinasi tidak memungkinkan berada dalam satu kementrian saja. Sama halnya seperti BNPT atau BNPB.
Namun mengevaluasi kinerja Nusron Wahid sebagai kepala BNP2TKI, selayaknya dipertimbangkan pemerintah. Toh, tidak salah jika yang terlihat selama ini, Nusron yang juga politikus Golkar itu, kerap bicara ke publik justru terkait politik dan pilpres, seperti yang dinilai Ferdinand.**
Sumber : UC News
