Jumlah Industri Yang Bisa Dikuasai Asing Menyusut Setelah Dikepret, Syahganda: Niat Buruk Sudah Terekam
10Berita - Keputusan pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak asing menguasai 100 persen 54 cabang industri melalui Paket Ekonomi XVI dikepret habis-habisan oleh berbagai kalangan, aktivis dan ekonom pro rakyat.
Ekonom senior DR. Rizal Ramli mengatakan, keputusan mengeluarkan 54 cabang industri dari Daftar Negatif Investasi (DNI) membuat pemerintahan Joko Widodo seperti kehilangan akal.
Mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya ini meminta Jokowi untuk meralat keputusan itu.
Setelah dikepret, pihak Kementerian Koordinator Perekonomian meralat jumlah cabang industri yang boleh 100 persen dimiliki asing, dari sebelumnya 54 menjadi 28.
Adapun 26 cabang industri lainnya, menurut Stafsus Menko Perekonomian, Edi Putra, masih menunggu konfirmasi dari sejumlah kementerian, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menurut Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, upaya pemerintah meralat jumlah industri yang bisa dikuasai asing tidak berarti apa-apa. Bagaimana pun juga esensinya pemerintahan Jokowi lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada pihak asing menguasai industri dalam negeri, daripada memberikan kesempatan dan membantu tumbuhnya pelaku usaha di tanah air.
Berikut adalah 28 cabang industri yang dapat dikuasai pihak asing itu:
1. Industri Percetakan Kain, PMA maksimal 100%
2. Industri Kain Rajut Khususnya Renda, PMA maksimal 100%
3. Industri Kayu Gergajian dengan Kepastian Produksi di atas 2000 m3/tahun, cukup izin usaha
4. Industri Kayu Veneer, cukup izin usaha
5. Industri Kayu Lapis, cukup izin usaha
6. Indutri Kayu Laminated Veneer Lumber, cukup izin usaha
7. Industri Kayu Industri Serpih Kayu, cukup izin usaha
8. Industri Pelet Kayu, cukup izin usaha
9. Jasa Konstruksi Migas: Platform
10. Pembangkit Listrik < 10 MW
11. Industri Rokok Kretek
12. Industri Rokok Putih
13. Industri Rokok Lainnya
14. Industri Bubur Kertas Pulp, minta OJK agar HTI dapat menjadi collateral
15. Industri Crumb Rubber, mendapat perluasan tax holiday
16. Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya
17. Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
18. Galeri Seni
19. Gedung Pertunjukan Seni
20. Pelatihan Kerja
21. Industri Farmasi Obat Jadi
22. Industri Alat Kesehatan Kelas B
23. Industri Alat Kesehatan Kelas C
24. Indutri Alat Kesehatan Kelas D
25. Bank dan Laboratorium Jaringan dan Sel
26. Jasa sistem komunikasi data
27. Fasilitas Pelayanan Akupuntur
28. Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos dan Internet, PMA maksimal 100%
sumber: rmol
