Gerindra Bingung Cara Kampanye Di Depan Orang Gila

Ilustrasi Via Malangtimes

10Berita  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memasukkan ribuan penyandang masalah kejiwaan dan ingatan atau orang gila ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019. Artinya, orang dengan gangguan jiwa dibolehkan untuk nyoblos.

Partai Gerindra mempertanyakan keputusan KPU tersebut. KPU DKI diminta menjelaskan masuknya pemilih baru sebanyak 500 ribu dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke-2 (DPT-HP2). Ketua DPD Gerindra DKI, Mohamad Taufik mengatakan, tim hukum Gerindra menemukan sejumlah data DPT-HP2 yang mencurigakan.

"Tercatat ada sebanyak 2.610 orang gila masuk dalam DPT," kata Taufik di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Pemenangan Prabowo-Sandi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Menurut dia, penyandang gangguan jiwa mestinya tidak perlu dilibatkan dalam pemilu 2019. Kalau KPU DKI tidak segera menghapus daftar orang gila dari DPT, sambung Taufik, pihaknya akan mendatangi kantor penyelenggara pemilu di Jakarta tersebut.

"Kami akan belajar kepada KPU DKI, bagaimana cara berkampanye di hadapan orang gila dan bagaimana cara mengajari mereka mencoblos pada Pemilu yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019," sindirnya.

Diketahui sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menjelaskan soal pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa yang didata KPU dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 merupakan amanat Undang-undang.

Arief mengatakan, apa yang dilakukan KPU sekarang ini sudah dilakukan sejak pilkada 2015, setelah ada putusan Mahakamah Konstitusi.

“MK mengatakan dia tidak boleh dimaknai terganggu jiwanya permanen. Itu bisa sembuh kapan saja, dan gangguan jiwa itu masuk ke dalam beberapa kategori. Di sini ada gangguang jiwa yang permanen, ada yang tidak permanen, ada yang kategorinya ringan, kategorinya sedang, kategorinya berat ya,” kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Sumber : Sumber.com