Balas Jokowi, Gerindra Tegaskan Tak Ikut Teken APBN
Ahmad Muzani. ©2017 dok foto dok ri
10Berita - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan selama beberapa tahun ini partainya tidak pernah turut serta dalam pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal itu dia katakan merespons ucapan capres petahana Jokowi yang menyebut setiap pengajuan APBN disetujui oleh seluruh fraksi di DPR.
"Gerindra berapa tahun ini enggak ikut menyetujui," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2).
Jokowi dalam sambutannya di acara deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu, Minggu (10/2) sempat mengungkapkan kekesalannya terkait adanya tuduhan kebocoran anggaran sebesar 25 persen yang dilontarkan oleh capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Padahal, kata Jokowi, pada setiap membuat rancangan APBN selalu melalui persetujuan seluruh fraksi di DPR.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Jokowi gagal paham dengan apa yang diucapkan oleh Prabowo soal kebocoran anggaran. Sebab, menurut dia, kebocoran anggaran tidak ada kaitannya dengan penandatanganan APBN.
"Yang ditandatangani itu suatu projeksi dari anggaran pendapatan dan belanja negara, kebocoran itu dari tidak adanya efisiensi maupun kebocoran ada banyak yang seharusnya kita mendapatkan yang lebih besar dari BUMN dari penghasilan di luar pajak dan sebagainya. Jadi ini saya kira Pak Jokowi juga kurang memahami ini," ujar Fadli.
Terkait penandatanganan laporan pertanggungjawaban APBN oleh DPR, kata Fadli, juga hanya bersifat normatif. Terpenting bagi Fadli adalah bukti kebocoran anggaran sangat nyata.
"Ya kalau itu kan normatif ya coba sekarang ini ada pencurian di laut ya yang sekarang ini di perjuangkan oleh Bu Susi kan ada memang diakui terjadinya itukan karena bocoran ilegal logging ilegal fishing ilegal maining itukan semua kebocoran. Belum lagi kebocoran-kebocoran inefisiensi," ucapnya.
Diketahui, Gerindra memang jarang ikut menandatangani APBN. Baik APBN 2017 ataupun 2018 sedangkan di 2019 mereka memilih abstain.
Sebelumnya, Jokowi mempertanyakan data kebocoran anggaran sebesar Rp 500 triliun yang diungkapkan oleh Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Sebabnya, menurut Jokowi setiap anggapan pemerintah selalu melalui persetujuan seluruh fraksi di DPR.
"Itu duit Rp 500 triliun, itu ada di mana, saya tanya itu hitungan dari mana, jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat jadi resah, iya ndak?" kata Jokowi dalam sambutan di acara deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/2).
"Namanya anggaran itu, setiap tahun digodok, disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR, semua fraksi juga tanda tangan, artinya menyetujui," sambungnya.
Jokowi menuturkan semua fraksi juga sudah menyetujui laporan pertanggungjawaban dari anggaran yang telah digunakan pemerintah. Sehingga, seharusnya tidak ada lagi fraksi di parlemen termasuk fraksi partai besutan Prabowo, yakni Gerindra memprotes adanya kebocoran anggaran.
"Begitu juga realisasi pertanggungjawaban ada laporan sudah disetujui di DPR, jangan sampai sudah tanda tangan kemudian baru ngomong Rp 500 triliun bocor. Bocor, bocor, bocor, bocor, bocor. Bocor dari mana?" cetusnya.
Tambahnya, jika memang ada kebocoran, Jokowi yakin sudah terdeteksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Jokowi merasa tuduhan itu tidak benar.
"Bocor dari mana. Setiap tahun ini mekanisme pemerintahan selalu diaudit oleh BPK, kalau ada yang tidak benar pasti sudah ditangkap oleh KPK," ucapnya.
(mdk/dan)
Sumber : Merdeka.com
Ahmad Muzani. ©2017 dok foto dok ri
10Berita - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan selama beberapa tahun ini partainya tidak pernah turut serta dalam pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal itu dia katakan merespons ucapan capres petahana Jokowi yang menyebut setiap pengajuan APBN disetujui oleh seluruh fraksi di DPR.
"Gerindra berapa tahun ini enggak ikut menyetujui," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2).
Jokowi dalam sambutannya di acara deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu, Minggu (10/2) sempat mengungkapkan kekesalannya terkait adanya tuduhan kebocoran anggaran sebesar 25 persen yang dilontarkan oleh capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Padahal, kata Jokowi, pada setiap membuat rancangan APBN selalu melalui persetujuan seluruh fraksi di DPR.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Jokowi gagal paham dengan apa yang diucapkan oleh Prabowo soal kebocoran anggaran. Sebab, menurut dia, kebocoran anggaran tidak ada kaitannya dengan penandatanganan APBN.
"Yang ditandatangani itu suatu projeksi dari anggaran pendapatan dan belanja negara, kebocoran itu dari tidak adanya efisiensi maupun kebocoran ada banyak yang seharusnya kita mendapatkan yang lebih besar dari BUMN dari penghasilan di luar pajak dan sebagainya. Jadi ini saya kira Pak Jokowi juga kurang memahami ini," ujar Fadli.
Terkait penandatanganan laporan pertanggungjawaban APBN oleh DPR, kata Fadli, juga hanya bersifat normatif. Terpenting bagi Fadli adalah bukti kebocoran anggaran sangat nyata.
"Ya kalau itu kan normatif ya coba sekarang ini ada pencurian di laut ya yang sekarang ini di perjuangkan oleh Bu Susi kan ada memang diakui terjadinya itukan karena bocoran ilegal logging ilegal fishing ilegal maining itukan semua kebocoran. Belum lagi kebocoran-kebocoran inefisiensi," ucapnya.
Diketahui, Gerindra memang jarang ikut menandatangani APBN. Baik APBN 2017 ataupun 2018 sedangkan di 2019 mereka memilih abstain.
Sebelumnya, Jokowi mempertanyakan data kebocoran anggaran sebesar Rp 500 triliun yang diungkapkan oleh Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Sebabnya, menurut Jokowi setiap anggapan pemerintah selalu melalui persetujuan seluruh fraksi di DPR.
"Itu duit Rp 500 triliun, itu ada di mana, saya tanya itu hitungan dari mana, jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat jadi resah, iya ndak?" kata Jokowi dalam sambutan di acara deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/2).
"Namanya anggaran itu, setiap tahun digodok, disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR, semua fraksi juga tanda tangan, artinya menyetujui," sambungnya.
Jokowi menuturkan semua fraksi juga sudah menyetujui laporan pertanggungjawaban dari anggaran yang telah digunakan pemerintah. Sehingga, seharusnya tidak ada lagi fraksi di parlemen termasuk fraksi partai besutan Prabowo, yakni Gerindra memprotes adanya kebocoran anggaran.
"Begitu juga realisasi pertanggungjawaban ada laporan sudah disetujui di DPR, jangan sampai sudah tanda tangan kemudian baru ngomong Rp 500 triliun bocor. Bocor, bocor, bocor, bocor, bocor. Bocor dari mana?" cetusnya.
Tambahnya, jika memang ada kebocoran, Jokowi yakin sudah terdeteksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Jokowi merasa tuduhan itu tidak benar.
"Bocor dari mana. Setiap tahun ini mekanisme pemerintahan selalu diaudit oleh BPK, kalau ada yang tidak benar pasti sudah ditangkap oleh KPK," ucapnya.
(mdk/dan)
Sumber : Merdeka.com
