Potret Kelabu BUMN di Era Jokowi

Oleh: Genta Nada

10Berita  Dalam sepekan ini, terus terang rezim Jokowi bikin hati bercampur aduk. Banyak hal yang bikin kita mengerutkan dahi. Kesal melihat banyaknya persekusi. Gemas, lantaran Presiden kita plintat-plintut soal pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.
Kini, marah, kecewa, prihatin, diborong setelah melihat data-data utang BUMN di negeri tercinta ini. Tengok datanya sebagai berikut:

1. BRI menanggung utang Rp1,008 triliun
2. Bank Mandiri menanggung utang Rp 997 triliun
3. BNI menanggung utang Rp 660 triliun
4. PLN menanggung utang Rp 543 triliun
5. Pertamina menanggung utang Rp 522 triliun
6. BTN menanggung utang Rp 249 triliun
7. Taspen menanggung utang Rp 222 triliun
8. Waskita Karya menanggung utang Rp 102 triliun
9. Telekomunikasi Indonesia menanggung utang Rp 99 triliun
10. Pupuk Indonesia menanggung utang Rp 76 triliun

Data-data di atas muncul setelah digelar rapat dengar pendapat (RDP) DPR-RI dengan para direksi BUMN, 3 Desember 2018. Seperti biasa, pemerintah punya alibi mengakali jawaban untuk jumlah utang yang menggunung di atas:

Pertama kurs rupiah yang melemah. Ya, sebenarnya itu memang jawaban logis, tapi standar. Memang utang dari perusahaan pelat merah ini membengkak lantaran pelemahan rupiah. Itu lantaran sebagian besar utangnya berbentuk valuta asing (valas). Belum lagi bunga atau cicilannya, cukup membebani korporasi.

Tapi sekali lagi, itu senjata 'standar' untuk menjawab segala keresahan publik. Misal, pemerintah tak jelas memaparkan bagaimana perhitungan rasio utang, atau solusi-solusi lain yang bisa bikin puluhan BUMN itu 'hijau lagi'.

Malahan, para pakar ekonomi terus mewanti-wanti Pemerintahan Jokowi agar secepatnya mencari cara terbaik untuk mengatasi hal ini. Maklum, utang BUMN yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional mengundang kekhawatiran.

Rasio utang BUMN terhadap aset saat ini, sudah mencapai 67%. Sandiaga Uno menggambarkan jumlah tersebut dengan dua kata, "It's worrying."

Utang BUMN didominasi perbankan. Tapi, jangan abaikan bagaimana pemerintah benar-benar 'memaksimalkan' sektor konstruksi. Ya, BUMN begitu aktif terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

Ya ya ya, infrastruktur adalah proyek strategis nasional. Juga 'proyek' kebanggaan sang penguasa.
Standard & Poors mencatat utang empat perusahaan konstruksi besar milik negara melonjak 57 persen dari tahun lalu menjadi Rp 156,2 triliun.

Lembaga pemeringkat utang global itu juga melaporkan rasio utang 20 BUMN konstruksi naik lima kali terhadap pendapatan kotor, melonjak jauh dibanding pada 2011 yang hanya satu kali.

Intinya, neraca keuangan BUMN sektor konstruksi memburuk setelah aktif dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah.

Pengamat ekonomi Faisal Basri bilang begini, "Jadi dari mana pembiayaan proyek-proyek besar itu? Dari mana lagi sebagian besar pembiayaannya kalau bukan dari BUMN yang ditugaskan."

Nah, jangan jauh-jauh dulu soal solusi jangka pendek dan jangka panjang terkait utang BUMN ini. Sikap jantan rezim dengan konsekuen dan jujur mengakui utang BUMN akan menimbulkan tanggung wajib kontingensi pada APBN, sampai saat ini tak kunjung terlontar.

Bila BUMN gagal bayar, pemerintah akan menanggungnya. Istilah populernya "too big to fail". Solusi, pengakuan, kerendahan hati pemerintah untuk segala problem di atas, nihil!

Sumber : Konfrontasi