OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Minggu, 31 Maret 2019

Eks Kapolsek: 27 Tahun jadi Polisi Baru Kali Ini Diarahkan Berpihak di Pilpres

Eks Kapolsek: 27 Tahun jadi Polisi Baru Kali Ini Diarahkan Berpihak di Pilpres


(Mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis (kiri) dan Haris Azhar (kanan) di kantor Lokataru)

10Berita, Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis menyatakan selama 27 tahun menjadi polisi baru kali ini dirinya diminta berpihak kepada salah satu pasangan calon di perhelatan pemilu presiden.

Saat ini Sulman sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi. Dia dipindahkan ke Polda Jabar seksi penanganan pelanggaran.

"Saya ini sudah 27 tahun menjadi polisi, sudah bertugas di mana-mana, baru tahun 2019 ini di Pilpres 2019, ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon," kata Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Lokataru merupakan kantor Advokasi Hukum dan HAM yang didirikan Haris Azhar eks Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

AKP Sulman Azis mengungkap mendapat arahan dari Kapolres Kabupaten Garut agar menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kata Sulman, dalam rapat Februari lalu, Kapolres Kabupaten Garut memerintahkan para kapolsek menggalang dukungan dan melakukan pendataan dukungan masyarakat kepada pasangan calon 01 dan 02.

Para kapolsek itu, lanjut Sulman, diancam akan dimutasikan. Tindakan tersebut akan dilakukan terhadap kapolsek jika paslon 01 kalah di wilayahnya.

"Kami diancam, kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomr 01 kalah kami akan dipindahkan," ucap Sulman.

Sulman mengaku tidak tahu pasti asal muasal perintah itu berasal. Dia enggan menjawab apakah perintah tersebut diberikan langsung dari pucuk pimpinan Polri atau Polda Jawa Barat.

"Saya enggak tahu itu diperintah estafet dari atas atau tidak. yang pasti saya diperintahkan oleh beliau (kapolres)," tutur Sulman.

Kini, Sulman mengaku sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi. Dia dimutasikan ke Polda Jawa Barat seksi penanganan pelanggaran.

Kebijakan itu diterapkan karena AKP Sulman dituduh mendukung acara deklarasi Prabowo-Sandi di wilayahnya pada 15 Februari lalu. Sulman mengaku difitnah turut membiayai acara tersebut. [CNNIndonesia]

Sumber: Portal Islam