Kalau Jokowi Tidak Bisa, Beri Prabowo Kesempatan Selesaikan Honorer K2
Honorer K2 Batam. Foto ilustrasi: cecep mulyana / batampos.co.id / JPG,
10Berita, JAKARTA - Koordinator Honorer K2 Indonesia Bhimma mengatakan, jumlah honorer kategori dua yang tidak mendukung pemerintahan Joko Widodo semakin banyak.
Bahkan, dia mengklaim jumlah honorer K2 yang tidak mendukung Jokowi lebih banyak dibandingkan yang pro.
"Kalau ingat janji pemerintah, sakitnya seperti migrain. Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah diusulkan 2016 dimasukkan prioritas Prolegnas 2017 tidak rampung. Mundur lagi prioritas Prolegnas 2018, tidak rampung juga," kata Bhimma kepada JPNN, Jumat (8/3).
Dia menambahkan, prioritas Prolegnas 2019 juga tidak jelas. Padahal Surat Presiden (Surpres) 22 Maret 2017 mengamanatkan untuk membahas secepatnya RUU ASN antara pemerintah melalui tiga menteri selambat-lambatnya ketika surpres turun.
BACA: Pengurus Forum Honorer K2 Sudah Aktif jadi Relawan Ganti Presiden
Yaitu menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menPAN-RB), menteri keuangan (menkeu), serta menteri hukum dan HAM (menkumham).
Jokowi kemudian menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat dilayangkan. Namun, sampai saat ini juga masih jauh panggang dari api.
"Honorer K2 dilempar sana lempar sini seperti bola saja. Sudahlah jangan PHP terus K2 Indonesia. Kalau pemerintah Jokowi tidak bisa menyelesaikan, berikan kesempatan Prabowo-Sandi menyelesaikan semuanya," tutur Bhimma.
Menurut Bhimma, Jokowi sudah memberikan harapan palsu kepada banyak pihak.
Selain honorer K2, ada juga Mahfud MD yang sempat disebut sebagai calon wakil presiden.
“Perangkat desa, petani, hingga tukang sabun semua sudah di-PHP. Kini giliran pengangguran mau di-PHP lagi. Yang merasa belum di-PHP, harap sabar, ya," kata Bhimma. (esy/jpnn)
Sumber:
Honorer K2 Batam. Foto ilustrasi: cecep mulyana / batampos.co.id / JPG,
10Berita, JAKARTA - Koordinator Honorer K2 Indonesia Bhimma mengatakan, jumlah honorer kategori dua yang tidak mendukung pemerintahan Joko Widodo semakin banyak.
Bahkan, dia mengklaim jumlah honorer K2 yang tidak mendukung Jokowi lebih banyak dibandingkan yang pro.
"Kalau ingat janji pemerintah, sakitnya seperti migrain. Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah diusulkan 2016 dimasukkan prioritas Prolegnas 2017 tidak rampung. Mundur lagi prioritas Prolegnas 2018, tidak rampung juga," kata Bhimma kepada JPNN, Jumat (8/3).
Dia menambahkan, prioritas Prolegnas 2019 juga tidak jelas. Padahal Surat Presiden (Surpres) 22 Maret 2017 mengamanatkan untuk membahas secepatnya RUU ASN antara pemerintah melalui tiga menteri selambat-lambatnya ketika surpres turun.
BACA: Pengurus Forum Honorer K2 Sudah Aktif jadi Relawan Ganti Presiden
Yaitu menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menPAN-RB), menteri keuangan (menkeu), serta menteri hukum dan HAM (menkumham).
Jokowi kemudian menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat dilayangkan. Namun, sampai saat ini juga masih jauh panggang dari api.
"Honorer K2 dilempar sana lempar sini seperti bola saja. Sudahlah jangan PHP terus K2 Indonesia. Kalau pemerintah Jokowi tidak bisa menyelesaikan, berikan kesempatan Prabowo-Sandi menyelesaikan semuanya," tutur Bhimma.
Menurut Bhimma, Jokowi sudah memberikan harapan palsu kepada banyak pihak.
Selain honorer K2, ada juga Mahfud MD yang sempat disebut sebagai calon wakil presiden.
“Perangkat desa, petani, hingga tukang sabun semua sudah di-PHP. Kini giliran pengangguran mau di-PHP lagi. Yang merasa belum di-PHP, harap sabar, ya," kata Bhimma. (esy/jpnn)
Sumber:
