Mendagri Minta ASN Tidak Netral di Pemilu 2019
10Berita Sleman – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak boleh netral dalam Pemilu 2019. ASN diwajibkan tetap tegak lurus dengan pemimpinnya.
“Aparatur sipil negara sebagai birokrasi, di pusat, daerah, anda tidak boleh netral. Punya bupati dipilih lewat Pilkada siapapun yang jadi, tugas bapak ibu yang duduk di pemerintahan kabupaten/kota harus loyal hormat tegak lurus kepada kepala daerah, dari manapun dia berasal, partai manapun, suku agama apapun, harus tegak lurus. Termasuk gubernur juga, ini bagian tidak terpisahkan,” kata Tjahjo ketika memberikan sambutan di Rakor Program Pengembangan SDM Kepala BPSDM se-Indonesia, di The Rich Jogja Hotel, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (2/3).
Menteri dari PDIP ini, kemudian menyindir salah satu gubernur yang menentang kebijakan Presiden Joko Widodo.
“Tugas kita ya harus mendukung (Presiden Jokowi), jangan sekarang ada netral, malah ada yang nggak mau tahu, ikut menyerang menentang kebijakan pusat. Ada seorang gubernur yang sampai sekarang menentang kebijakan pusat, padahal dia dilantik presiden, padahal gubernur tangan kanan pemerintah pusat di daerah, tapi menentang sebuah Keppres. Dia harus tegak lurus, ini kalau dibiarkan bahaya negara kita ini,” sebutnya.
“Sampaikanlah program Pak Jokowi-Jusuf Kalla, gubernur dan bupati kepada masyarakat, itu kan boleh. Dia pimpinan kita yang sah dalam proses pemerintahan, jangan justru ASN mencela program pemerintah yang dia menikmati setiap hari gaji dan fasilitas yang ada,” lanjutnya.
Sumber : Aktual
10Berita Sleman – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak boleh netral dalam Pemilu 2019. ASN diwajibkan tetap tegak lurus dengan pemimpinnya.
“Aparatur sipil negara sebagai birokrasi, di pusat, daerah, anda tidak boleh netral. Punya bupati dipilih lewat Pilkada siapapun yang jadi, tugas bapak ibu yang duduk di pemerintahan kabupaten/kota harus loyal hormat tegak lurus kepada kepala daerah, dari manapun dia berasal, partai manapun, suku agama apapun, harus tegak lurus. Termasuk gubernur juga, ini bagian tidak terpisahkan,” kata Tjahjo ketika memberikan sambutan di Rakor Program Pengembangan SDM Kepala BPSDM se-Indonesia, di The Rich Jogja Hotel, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (2/3).
Menteri dari PDIP ini, kemudian menyindir salah satu gubernur yang menentang kebijakan Presiden Joko Widodo.
“Tugas kita ya harus mendukung (Presiden Jokowi), jangan sekarang ada netral, malah ada yang nggak mau tahu, ikut menyerang menentang kebijakan pusat. Ada seorang gubernur yang sampai sekarang menentang kebijakan pusat, padahal dia dilantik presiden, padahal gubernur tangan kanan pemerintah pusat di daerah, tapi menentang sebuah Keppres. Dia harus tegak lurus, ini kalau dibiarkan bahaya negara kita ini,” sebutnya.
“Sampaikanlah program Pak Jokowi-Jusuf Kalla, gubernur dan bupati kepada masyarakat, itu kan boleh. Dia pimpinan kita yang sah dalam proses pemerintahan, jangan justru ASN mencela program pemerintah yang dia menikmati setiap hari gaji dan fasilitas yang ada,” lanjutnya.
Sumber : Aktual
