Pengerahan Massa BUMN di Kampanye Akbar Jokowi, Bukti Capres Petahana Panik
10Berita, JAKARTA – Rencana perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kementerian BUMN bertepatan dengan kampanye akbar capres petahana, Joko Widodo – Maruf Amin jadi sorotan. Paslon 01 dinilai sudah panik dan menggunakan segala cara untuk bertahan.
Informasi acara HUT ke-21 KBUMN ini sudah viral di media sosial. Dalam surat tertanggal 5 April dengan logo Kementerian BUMN itu menyebutkan setiap peserta kegiatan diwajibkan terdaftar dan memiliki akun di LinkAja sebelum pelaksanaan acara.
Agenda acara di Monas tersebut menuai sorotan karena dianggap sebagai ajang mobilisasi massa BUMN untuk bergabung dengan massa kampanye akbar Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada hari yang sama.
Pengerahan massa besar-besaran pegawai BUMN itu mendapat sorotan tajam dari Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa).
“Bukti kepanikan dan Jokowi sudah gelap mata karena sudah pasti kalah pada Pilpres 2019,” ujar Kordinator Pusat Korsa, Amirullah Hidayat, Selasa (9/4/2019).
Apalagi jika membandingkan kampanye Akbar Prabowo-Sandi di SUGBK, Minggu (7/4) lalu, yang dihadiri jutaan orang, ia yakin makin membuat Jokowi stres berat.
“Apapun ceritanya jika orang sudah gelap mata maka akan melakukan segara cara untuk bertahan,” imbuhnya.
Menurut dia, pengerahan massa pegawai BUMN ini bukti perjalanan Pilpres 2019 dilakukan capres petahana dengan menghilangkan etika dan moral.
“Dan ini harus menjadi kewaspadaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang ingin pergantian presiden untuk mengawasi jalannya pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 muLai dari TPS sampai KPU,” tegasnya.
Amirullah menekankan, dalam dunia politik bila tidak menggunakan etika dan moral maka melakukan kecurangan adalah hal yang biasa.
“Menurut Machiavelli (diplomat Italia), mempertahankan kekuasaan dilakukan dengan segala cara, dan kita yakin ini yang dilakukan petahana saat ini,” ujar kader muda Muhammadiyah ini.
Oleh karena itu ia mengimbau dan mengajak seluruh rakyat agar langsung ke TPS 17 April 2019 dan awasi pemilihan sampai penghitungan suara selesai.
“Ini untuk antisipasi kecurangan yang akan dilakukan. Dan bila kecurangan tetap terjadi massif dan sistemik, kita akan melakukan People Power,” tegasnya.
Namun belakanga beredar kabar kalau agenda perayaan puncak HUT ke-21 BUMN itu bakal ditunda hingga 20 April mendatang karena jadwal semula bertepatan dengan kampanye akbar Jokowi.
(rmol/fat/)
Sumber:pojoksatu
10Berita, JAKARTA – Rencana perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kementerian BUMN bertepatan dengan kampanye akbar capres petahana, Joko Widodo – Maruf Amin jadi sorotan. Paslon 01 dinilai sudah panik dan menggunakan segala cara untuk bertahan.
Informasi acara HUT ke-21 KBUMN ini sudah viral di media sosial. Dalam surat tertanggal 5 April dengan logo Kementerian BUMN itu menyebutkan setiap peserta kegiatan diwajibkan terdaftar dan memiliki akun di LinkAja sebelum pelaksanaan acara.
Agenda acara di Monas tersebut menuai sorotan karena dianggap sebagai ajang mobilisasi massa BUMN untuk bergabung dengan massa kampanye akbar Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada hari yang sama.
Pengerahan massa besar-besaran pegawai BUMN itu mendapat sorotan tajam dari Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa).
“Bukti kepanikan dan Jokowi sudah gelap mata karena sudah pasti kalah pada Pilpres 2019,” ujar Kordinator Pusat Korsa, Amirullah Hidayat, Selasa (9/4/2019).
Apalagi jika membandingkan kampanye Akbar Prabowo-Sandi di SUGBK, Minggu (7/4) lalu, yang dihadiri jutaan orang, ia yakin makin membuat Jokowi stres berat.
“Apapun ceritanya jika orang sudah gelap mata maka akan melakukan segara cara untuk bertahan,” imbuhnya.
Menurut dia, pengerahan massa pegawai BUMN ini bukti perjalanan Pilpres 2019 dilakukan capres petahana dengan menghilangkan etika dan moral.
“Dan ini harus menjadi kewaspadaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang ingin pergantian presiden untuk mengawasi jalannya pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 muLai dari TPS sampai KPU,” tegasnya.
Amirullah menekankan, dalam dunia politik bila tidak menggunakan etika dan moral maka melakukan kecurangan adalah hal yang biasa.
“Menurut Machiavelli (diplomat Italia), mempertahankan kekuasaan dilakukan dengan segala cara, dan kita yakin ini yang dilakukan petahana saat ini,” ujar kader muda Muhammadiyah ini.
Oleh karena itu ia mengimbau dan mengajak seluruh rakyat agar langsung ke TPS 17 April 2019 dan awasi pemilihan sampai penghitungan suara selesai.
“Ini untuk antisipasi kecurangan yang akan dilakukan. Dan bila kecurangan tetap terjadi massif dan sistemik, kita akan melakukan People Power,” tegasnya.
Namun belakanga beredar kabar kalau agenda perayaan puncak HUT ke-21 BUMN itu bakal ditunda hingga 20 April mendatang karena jadwal semula bertepatan dengan kampanye akbar Jokowi.
(rmol/fat/)
Sumber:pojoksatu
