Perampasan Tanah Petani Jonggol, Jokowi Diam Saja
10Berita, Kata Jokowi sebagai capres petahana, tidak ada konflik pertanahan yang berarti, khususnya yang terkait pembangunan infrastruktur selama pemerintahannya. "Dalam 4,5 tahun, tidak ada konflik pembebasan lahan untuk pembangunan. Karena rakyat meresakan ganti untung bukan ganti rugi," papar Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Entah lupa, atau Jokowi sengaja melupakan berbagai konflik pertanahan di tanah air. Misalnya, penolakan warga atas pembangunan PLTU Batang, pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulonprogo.
Menurut catatan lembaga pemerhati lingkungan Auriga, periode 2015-2017 terjadi 1.361 konflik agraria. Di mana, pembangunan infrastruktur disebut sebagai pemicu nomor wahid.
Bukan itu saja, konflik agraria yang melibatkan penguasa daerah juga banyak terjadi. Salah satunya di Pemkab Bogor yang menyeret mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, serta Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin. Politisi PPP ini diduga merampas 14 hektar lahan milik petani Jonggol.
Atas kasus ini, Aliansi Petani Jonggol (APJ) sempat mendemo gedung KPK untuk mengadukan nasibnya. Mereka meminta agar KPK memeriksa Rachmat Yasin serta Ade Monawaroh yang merupakan adik Rachmat Yasin.
Koordinator APJ, Teguh mendesak KPK memeriksa dan mengadili mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin dan beberapa pejabat lainnya. "Meminta KPK memeriksa pejabat di lingkungan Kabupaten Bogor atas dirampasnya tanah rakyat petani Jonggol," kata dia.
Teguh menduga, Rahmat Yasin dan kawan-kawan selama ini menjadi mafia-mafia tanah yang kerap merampas aset negara. Akibat dari diambilnya tanah itu, negara menelan kerugian sekira Rp 565 miliar. "Tangkap mafia tanah di Kabupaten Bogor," jelasnya.
KPK, masih kata Teguh, harus berani bertindak tegas untuk mengusut tuntas kasus penyerobotan tanah di Jonggol yang dilakukan tanpa disertai jual beli.
"Mereka secara tega merampas hak petani demi menambah pundi-pundi kekayaan. Usut tuntas atas beralihnya hak tanah rakyat petani Jonggol tanpa ada jual beli kepada Rahmat Yasin CS yang sudah merampas tanah rakyat petani," jelasnya.
Tak berhenti di situ, APJ sempat menggelar aksi massa di depan istana presiden. Berharap Presiden Jokowi memberikan perhatian atas nasih mereka yang menjadi korban penguasa. "Tolong kami Pak Jokowi kembalikan tanah kami petani Jonggol yang dirampas pejabat di Kabupaten Bogor," tandasnya. [tar]
Sumber: inilah.com
10Berita, Kata Jokowi sebagai capres petahana, tidak ada konflik pertanahan yang berarti, khususnya yang terkait pembangunan infrastruktur selama pemerintahannya. "Dalam 4,5 tahun, tidak ada konflik pembebasan lahan untuk pembangunan. Karena rakyat meresakan ganti untung bukan ganti rugi," papar Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Entah lupa, atau Jokowi sengaja melupakan berbagai konflik pertanahan di tanah air. Misalnya, penolakan warga atas pembangunan PLTU Batang, pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulonprogo.
Menurut catatan lembaga pemerhati lingkungan Auriga, periode 2015-2017 terjadi 1.361 konflik agraria. Di mana, pembangunan infrastruktur disebut sebagai pemicu nomor wahid.
Bukan itu saja, konflik agraria yang melibatkan penguasa daerah juga banyak terjadi. Salah satunya di Pemkab Bogor yang menyeret mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, serta Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin. Politisi PPP ini diduga merampas 14 hektar lahan milik petani Jonggol.
Atas kasus ini, Aliansi Petani Jonggol (APJ) sempat mendemo gedung KPK untuk mengadukan nasibnya. Mereka meminta agar KPK memeriksa Rachmat Yasin serta Ade Monawaroh yang merupakan adik Rachmat Yasin.
Koordinator APJ, Teguh mendesak KPK memeriksa dan mengadili mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin dan beberapa pejabat lainnya. "Meminta KPK memeriksa pejabat di lingkungan Kabupaten Bogor atas dirampasnya tanah rakyat petani Jonggol," kata dia.
Teguh menduga, Rahmat Yasin dan kawan-kawan selama ini menjadi mafia-mafia tanah yang kerap merampas aset negara. Akibat dari diambilnya tanah itu, negara menelan kerugian sekira Rp 565 miliar. "Tangkap mafia tanah di Kabupaten Bogor," jelasnya.
KPK, masih kata Teguh, harus berani bertindak tegas untuk mengusut tuntas kasus penyerobotan tanah di Jonggol yang dilakukan tanpa disertai jual beli.
"Mereka secara tega merampas hak petani demi menambah pundi-pundi kekayaan. Usut tuntas atas beralihnya hak tanah rakyat petani Jonggol tanpa ada jual beli kepada Rahmat Yasin CS yang sudah merampas tanah rakyat petani," jelasnya.
Tak berhenti di situ, APJ sempat menggelar aksi massa di depan istana presiden. Berharap Presiden Jokowi memberikan perhatian atas nasih mereka yang menjadi korban penguasa. "Tolong kami Pak Jokowi kembalikan tanah kami petani Jonggol yang dirampas pejabat di Kabupaten Bogor," tandasnya. [tar]
Sumber: inilah.com
