Soal Arahan Kapolres Menangkan Jokowi, Tim Prabowo: Pak Tito Jangan Rusak Polri
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ist
10Berita - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno angkat bicara terkait pengakuan eks Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis bahwa dirinya diarahkan oleh Kapolres Garut untuk menggalang dukungan Jokowi-Ma'ruf.
Juru bicara BPN, Andre Rosiade mengingatkan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal netralitas Polri di Pemilu.
"Kami BPN mengingatkan Pak Tito jangan rusak Polri dengan ketidaknetralan dan ketidakadilan," kata Andre Rosiade.
Andre mengibaratkan pengakuan Sulman dengan fenomena gunung es. Pengakuan itu seperti gunung es yang hanya memperlihatkan bagian puncaknya saja. Padahal, di bawahnya, ada banyak persoalan lain yang serupa.
Dia mencontohkan kasus video yang beredar viral berisi oknum polisi diduga mendukung Jokowi.
"Kan, ada cerita akun Sambhar terus ada grup WhatsApp polisi dukung Jokowi. Tapi pengakuan [eks Kapolsek Pasirwangi] ini paling telak harus diinvestigasi," kata Andre.
"Kami tunggu klarifikasi dan investigasi dari Pak Tito. Rakyat Indonesia menunggu," bebernya dikutip CNNIndonesia, Senin (4/1/2019).
Sementara itu, Anggota BPN, Ferdinand Hutahaean menyebut pemerintahan Jokowi telah menyeret Kepolisian dalam politik dan bersikap tidak netral.
"Pengakuan [eks Kapolsek Pasirwangi] bukti nyata bahwa kepolisian saat ini tidak netral dan diseret oleh kekuasaan yang dipimpin oleh Jokowi ke dalam politik," ungkap Ferdinand.
Menurut Ferdinand, keberpihakan polisi dalam pemilu merupakan pelanggaran serius terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU itu, ia berkata terduga personel Kepolisian yang menginstruksikan untuk berpihak dapat dipidana.
"Sekarang kita lihat Bawaslu apakah akan bekerja atau diam membiarkan pelanggaran ini terjadi begitu saja. Ini adalah pidana pemilu yang diancam kurungan," ujar Ferdinand.
Eks Kapolsek Pasirwangi, Garut, AKP Sulman Azis sebelumnya mengaku diperintahkan oleh Kapolres Kabupaten Garut agar menggalang dukungan untuk Jokowi.
Perintah itu pun disampaikan kepada kapolsek lain di wilayah Garut. Kata Sulman, perintah juga disertai ancaman akan dimutasi jika suara Jokowi kalah di wilayahnya.
"Beberapa kali saya dipanggil Kapolres untuk melakukan data dukungan kepada masing-masing calon, diperintahkan untuk melakukan penggalangan," ucap Sulman di kantor Lokataru, Jakarta.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, membantah pernyataan AKP Sulman. "Tidak benar informasi tersebut," ujar Trunoyudo.
Sumber: RAKYATKU.COM
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ist
10Berita - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno angkat bicara terkait pengakuan eks Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Azis bahwa dirinya diarahkan oleh Kapolres Garut untuk menggalang dukungan Jokowi-Ma'ruf.
Juru bicara BPN, Andre Rosiade mengingatkan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal netralitas Polri di Pemilu.
"Kami BPN mengingatkan Pak Tito jangan rusak Polri dengan ketidaknetralan dan ketidakadilan," kata Andre Rosiade.
Andre mengibaratkan pengakuan Sulman dengan fenomena gunung es. Pengakuan itu seperti gunung es yang hanya memperlihatkan bagian puncaknya saja. Padahal, di bawahnya, ada banyak persoalan lain yang serupa.
Dia mencontohkan kasus video yang beredar viral berisi oknum polisi diduga mendukung Jokowi.
"Kan, ada cerita akun Sambhar terus ada grup WhatsApp polisi dukung Jokowi. Tapi pengakuan [eks Kapolsek Pasirwangi] ini paling telak harus diinvestigasi," kata Andre.
"Kami tunggu klarifikasi dan investigasi dari Pak Tito. Rakyat Indonesia menunggu," bebernya dikutip CNNIndonesia, Senin (4/1/2019).
Sementara itu, Anggota BPN, Ferdinand Hutahaean menyebut pemerintahan Jokowi telah menyeret Kepolisian dalam politik dan bersikap tidak netral.
"Pengakuan [eks Kapolsek Pasirwangi] bukti nyata bahwa kepolisian saat ini tidak netral dan diseret oleh kekuasaan yang dipimpin oleh Jokowi ke dalam politik," ungkap Ferdinand.
Menurut Ferdinand, keberpihakan polisi dalam pemilu merupakan pelanggaran serius terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU itu, ia berkata terduga personel Kepolisian yang menginstruksikan untuk berpihak dapat dipidana.
"Sekarang kita lihat Bawaslu apakah akan bekerja atau diam membiarkan pelanggaran ini terjadi begitu saja. Ini adalah pidana pemilu yang diancam kurungan," ujar Ferdinand.
Eks Kapolsek Pasirwangi, Garut, AKP Sulman Azis sebelumnya mengaku diperintahkan oleh Kapolres Kabupaten Garut agar menggalang dukungan untuk Jokowi.
Perintah itu pun disampaikan kepada kapolsek lain di wilayah Garut. Kata Sulman, perintah juga disertai ancaman akan dimutasi jika suara Jokowi kalah di wilayahnya.
"Beberapa kali saya dipanggil Kapolres untuk melakukan data dukungan kepada masing-masing calon, diperintahkan untuk melakukan penggalangan," ucap Sulman di kantor Lokataru, Jakarta.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, membantah pernyataan AKP Sulman. "Tidak benar informasi tersebut," ujar Trunoyudo.
Sumber: RAKYATKU.COM
