Akhirnya, Para Dokter Minta Pemerintah Bentuk Tim Independen Selidiki 554 Korban Pemilu
Komunitas dokter mendorong pemerintah membentuk tim independen menyelidiki kematian petugas Pemilu. (Foto: cnnindonesia.com/Bimo Wiwoho)
10Berita, Kabar tentang Pemilu di Indonesia yang menewaskan ratusan orang terdengar hingga ke mancanegara. Misteri ini bisa diungkap bila KPU dan pemerintah serta DPR memberi akses pembentukan tim independen, untuk mengungkap penyebab kematian para petugas Pemilu.
Sebagaimana diberitakan cnnindonesia.com (9/5), sekelompok dokter yang menamakan diri Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa menyatakan bahwa kematian 554 petugas Pemilu yang terdiri dari anggota KPPS, Panwaslu, dan Polri merupakan sebuah bencana kesehatan nasional.
Dokter memeriksa aparat yang bertugas dalam Pemilu (Foto: bbc.com)
Dari jumlah 554 yang meninggal dunia tersebut, 440 adalah anggota KPPS meninggal dunia, ditambah 3.788 anggota KPPS yang sakit.
Oleh karena itu mereka meminta pemerintah agar menyatakan perlunya pemasangan bendera setengah tiang. Mereka menyatakan hal tersebut di kantor advokat sekaligus pengurus DPP Gerindra, Elza Syarief, Jakarta, Kamis (9/5). Para dokter tersebut meminta pemerintah menyatakan hari berkabung nasional sampai 22 Mei 2019.
Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa juga meminta pemerintah agar membentuk suatu tim gabungan pencari fakta independen. Tim tersebut bertugas mengidentifikasi penyebab kematian begitu banyak anggota KPPS, Panwaslu, dan Polri.
Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa turut meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengeluarkan surat perintah autopsi kepada seluruh korban. Menurut mereka hal itu diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian anggota KPPS, Panwaslu, dan Polri.
Para korban, kata Bakta, harus diberikan santunan. Pemerintah wajib memberikan itu kepada keluarga korban. Selain itu, Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa meminta Komnas HAM turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dialami para korban.
Para dokter sukarela memeriksa kesehatan anggota KPPS (Foto: tribunnews.com)
Sumber: UCNEWS
Komunitas dokter mendorong pemerintah membentuk tim independen menyelidiki kematian petugas Pemilu. (Foto: cnnindonesia.com/Bimo Wiwoho)
10Berita, Kabar tentang Pemilu di Indonesia yang menewaskan ratusan orang terdengar hingga ke mancanegara. Misteri ini bisa diungkap bila KPU dan pemerintah serta DPR memberi akses pembentukan tim independen, untuk mengungkap penyebab kematian para petugas Pemilu.
Sebagaimana diberitakan cnnindonesia.com (9/5), sekelompok dokter yang menamakan diri Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa menyatakan bahwa kematian 554 petugas Pemilu yang terdiri dari anggota KPPS, Panwaslu, dan Polri merupakan sebuah bencana kesehatan nasional.
Dokter memeriksa aparat yang bertugas dalam Pemilu (Foto: bbc.com)
Dari jumlah 554 yang meninggal dunia tersebut, 440 adalah anggota KPPS meninggal dunia, ditambah 3.788 anggota KPPS yang sakit.
Oleh karena itu mereka meminta pemerintah agar menyatakan perlunya pemasangan bendera setengah tiang. Mereka menyatakan hal tersebut di kantor advokat sekaligus pengurus DPP Gerindra, Elza Syarief, Jakarta, Kamis (9/5). Para dokter tersebut meminta pemerintah menyatakan hari berkabung nasional sampai 22 Mei 2019.
Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa juga meminta pemerintah agar membentuk suatu tim gabungan pencari fakta independen. Tim tersebut bertugas mengidentifikasi penyebab kematian begitu banyak anggota KPPS, Panwaslu, dan Polri.
Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa turut meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengeluarkan surat perintah autopsi kepada seluruh korban. Menurut mereka hal itu diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian anggota KPPS, Panwaslu, dan Polri.
Para korban, kata Bakta, harus diberikan santunan. Pemerintah wajib memberikan itu kepada keluarga korban. Selain itu, Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa meminta Komnas HAM turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dialami para korban.
Para dokter sukarela memeriksa kesehatan anggota KPPS (Foto: tribunnews.com)
Sumber: UCNEWS
