OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Senin, 06 Mei 2019

Fahri Bentuk Tim Rakyat Lawan Bisikan Setan Gundul di Istana

Fahri Bentuk Tim Rakyat Lawan Bisikan Setan Gundul di Istana




10Berita - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keras usulan Menko Polhukam Wiranto yang berencana membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum.

Fahri menduga terdapat sosok 'setan gundul' yang bergeliat menyebar bisikan untuk menyesatkan pemerintah Indonesia saat ini tentang ajaran totalitarianisme di Istana.

"Ada setan gundul yang sedang membisiki aliran menyesatkan totalitarianisme kepada pemerintah Indonesia saat ini," kata Fahri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (6/5).

Diketahui, istilah 'setan gundul' belakangan menjadi tren setelah dipopulerkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut ada kelompok 'Setan Gundul' di kubu capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno.

Lebih lanjut, Fahri menyatakan usulan Wiranto itu menunjukan pemerintah Indonesia justru telah gagal memahami esensi demokrasi yang sedang tumbuh subur di Indonesia saat ini

"Jadi ini yang saya sebut sejak awal sebagai kegagalan memahami narasi demokrasi," kata dia.

Fahri mengusulkan agar masyarakat Indonesia untuk membuat 'Tim Rakyat' sebagai tandingan dari usulan Wiranto tersebut.

Ia menyatakan Tim Rakyat itu nantinya berguna untuk menilai ucapan para pejabat pemerintah yang telah merongrong Indonesia dari dalam pemerintahan.

"Tim Rakyat ini untuk menilai ucapan pejabat pemerintah yang melanggar hukum dan merongrong negara dari dalam pemerintahan," kata Fahri.

Wiranto sebelumnya mengatakan pemerintah akan membuat tim hukum nasional agar tidak memberi ruang bagi tokoh yang melanggar dan melawan hukum.

"Kita [akan] membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5).

sumber: cnnindonesia