Usulan Demokrat soal Pembubaran Koalisi, Dinyinyiri BPN, Dicurigai TKN
10Berita - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay menduga, Partai Demokrat punya misi tertentu hingga mengusulkan kedua kubu segera membubarkan koalisi. Dugaan tersebut muncul merespons pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nashidik yang meminta, baik Prabowo Subianto, maupun Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan koalisi.
“Itu pendapat sepihak Partai Demokrat. Mungkin Demokrat melihat bahwa mereka sudah tidak lagi bagian dari koalisi. Atau mungkin mereka mau keluar karena ada tawaran yang lebih baik,” ujar Saleh kepada JawaPos.com, Senin (10/6).
Menurut Saleh, nada-nada seperti ini kelihatannya banyak disampaikan oleh para pengurus Demokrat. Dia mencium, ada target dan sasaran yang mau dicapai.
Meski begitu, dia menghargai, sikap partai berlambang bintang mercy tersebut. Sebab, katanya, tidak ada paksaan dalam berkoalisi dengan Prabowo.
“Tidak ada paksaan sedikit pun. Dulu mereka juga gabung atas keinginan sendiri. Nah, sekarang kalau mau pisah, itu juga boleh atas keinginan sendiri,” katanya.
Namun, lanjutnya, dia meminta agar Partai Demokrat tidak membuat pernyataan yang tidak menyenangkan bagi pihak lain. Saleh pun yakin masyarakat sudah cukup bijak menentukan sikap politik mereka masing-masing.
“Kalau mau pergi baik-baik, silakan. Kalau membubarkan koalisi, harus dibicarakan lintas koalisi. Kalau mau pergi sendiri, saya kira itu hak. Silakan saja,” ungkapnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani melihat sinyal ganjil dari usulan Demokrat. Ia melihat ada keinginan dari Demokrat untuk bergabung.
Namun, di sisi lain partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ingin koalisi dibubarkan. Menurut Arsul, usulan Demokrat ini menimbulkan tanda tanya bagi partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
“Partai Demokrat masih di luar saja kemaunnya aneh-aneh, tidak berusaha menciptakan common understanding terhadap kami yang sudah di dalam. Lha jangan-jangan nanti kalau di dalam juga aneh-aneh komunikasi publiknya dengan sesama anggota KIK,” ujar Arsul.
Atas dasar itu, dia berpesan sebaiknya Partai Demokrat menata gaya komunikasi, jika ingin gabung koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Kecuali Demokrat tidak ingin masuk koalisi, melainkan hanya ingin menjadi penyeimbang.
PPP, kata Arsul, tidak mempersoalkan apakah Demokrat akan bergabung koalisi atau tidak. “Yang penting adalah siapapun yang ingin masuk ke dalam KIK, maka perlu menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi dan relasi kami di KIK yang memang berbeda barangkali dengan paslon 02,” pungkasnya.
sumber: jawapos
