Anies Tambah Jalur Sepeda: Gerindra Mengkritisi, PKS Membela
10Berita - Gubernur Anies Baswedan hendak menambah jalur sepeda di Jakarta. Perkembangan terbaru dari rencana ini bikin heran DPRD DKI. Usulan anggaran jalur sepeda tiba-tiba naik drastis.
Usulan anggaran untuk 2020 itu dipaparkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di depan anggota Dewan di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019) kemarin. Rencana anggaran untuk pembuatan jalur sepeda semula Rp 4,498 miliar. Namun kini, anggaran itu bertambah Rp 69,272 miliar.
Maka total usulan anggaran jalur sepeda yang diusulkan Kepala Dinas Perhubungan DKI ke DPRD DKI sebesar Rp 73,771 miliar. Rencana anggaran itu masuk mata anggaran 'pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor busway'. Ini membuat heran anggota Dewan.
"Kami tidak mau, kok ujug-ujug naik. Ini recommended atau nggak, jangan diputus sekarang, harus dibahas di pendalaman," kata anggota Komisi B dari Fraksi PDIP, Manuara Siahaan, kepada Syafrin.
Duit sebanyak itu ditujukan untuk membangun 63 km pada 2020 dari keseluruhan target 500 km jalur sepeda pada 2022. Manuara ingin master plan pembangunan jalur sepeda dipaparkan di depan rapat, sehingga bisa menjadi jelas apakah rencana ini urgen atau tidak. Bila tidak mengatasi kemacetan, problem Jakarta, usul itu bakal dicoret. Sekretaris Komisi C Pandapotan Sinaga juga heran dengan lonjakan anggaran jalur sepeda ini, yang semula Rp 4 miliar menjadi Rp 73 miliar.
"Setelah lakukan efisiensi, kalian malah naik Rp 69 miliar. Perencanaan bagaimana? Harus dipastikan, nggak mungkin selama satu hari bisa naik," kata Pandapotan.
Ada dua parpol yang selama ini mendukung Gubernur Anies Baswedan, yakni Partai Gerindra dan PKS. Namun kali ini Gerindra kritis dan tak semata-mata mendukung program Pemerintah Provinsi yang dipimpin Anies itu.
"Memang agak mengejutkan ya besarannya (usulan anggaran jalur sepeda) seperti itu. Apa tidak ada cara lain?" kata anggota DPRD DKI yang juga Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif, kepada wartawan, Selasa (29/10/2019).
Syarif lantas menjelaskan, saat ini pemerintah DKI sedang mengalami defisit pendapatan, maka segala program perlu melakukan efisiensi. Dia khawatir, jalur sepeda nantinya malah tidak digunakan begitu dibangun dengan biaya yang mahal. Maka itu perlu ditinjau kembali.
"Dikaji lagi, karena SKPD harus sama-sama turut aktif mengefisienkan seluruh mata anggaran kegiatan," kata Syarif.
Fraksi PKS membela Anies. PKS meminta semua pihak tidak melihat besaran angka puluhan miliaran, tetapi melihat manfaat dan kebutuhannya.
"Lihatnya itu sejauh mana yang akan dibuka, anggaran itu untuk apanya, itu harus ada kajian ke lapangan. Jadi bukan soal besarannya itu," kata Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi, Senin (28/10).
Dia mengapresiasi kinerja Pemprov DKI dan beharap jalur sepeda bisa bermanfaat dan mengurangi polusi akibat kendaraan bermotor. Suhaimi yakin Pemprov DKI tak sembarangan mengajukan usulan anggaran Rp 73 miliar itu. Model anggaran yang diajukan pemerintahan Anies adalah model yang bisa ditelisik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Mudah di audit BPK, kalau model-model anggaran seperti itu," kata Suhaimi.
Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Baco menyatakan tak setuju dengan rencana pembuatan jalur sepeda bernilai fantastis itu. Soalnya, program itu tak berguna untuk rakyat kecil.
"Jalur sepeda itu hanya untuk kelas menengah ke atas, kalau menurut Golkar, kalau kita tolong dikaji ulang lagi dicarikan yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat banyak? Karena menurut kita, jalur sepeda itu nggak efektif, yang pasti buang uang rakyat puluhan miliar," kata Basri, Selasa (29/10).[detik]
Sumber: detik
