Jadi Oposisi Sendirian, PKS: Ngapain Dulu Ada 2 Capres Kalau Ujung-Ujungnya Hanya Satu
Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, tidak baik apabila seluruh parpol yang bertarung di Pemilu menjadi bagian dari pemerintah.
10Berita - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini menjadi satu-satunya parpol yang tegas menyatakan sikap sebagai oposisi pemerintah. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, tidak baik apabila seluruh parpol yang bertarung di Pemilu menjadi bagian dari pemerintah.
"Ngapain kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung-ujungnya hanya satu juga," tutur Hidayat di Kompleks Parlemen pada Senin (21/10). "Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya. Jadi, kami ingin menyelamatkan demokrasi."
Hidayat mengaku telah menyampaikan pendapat PKS tersebut ke pihak Istana lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Hidayat menyampaikan hal tersebut kala mengantarkan undangan pelantikan beberapa waktu lalu.
Pratikno diingatkan soal pandangan dunia terkait demokrasi di Indonesia. Hidayat menilai apabila seluruh parpol masuk ke kabinet maka tidak sehat untuk demokrasi.
"Saya juga bilang kepada Pak Pratikno 'Mas, Prof, apa kata dunia kalau semuanya masuk dalam kabinet? Demokrasi Indonesia bagaimana bentuknya?'," ujar Hidayat. "Jadi, kami ingin menyelamatkan marwah demokrasi, kami ingin menghadirkan demokrasi yang rasional, yaitu ada check and balance."
Meski demikian, Hidayat tetap menghargai sikap parpol yang dulunya merupakan lawan politik dan kini ingin bergabung ke pemerintah. Pasalnya, masing-masing parpol tentu memiliki rasionalitasnya sendiri.
"Yang jelas semuanya akan mempertanggungjawabkan semua pilihannya," jelas Hidayat. "Dan rakyat pemilik kedaulatan silakan memposisikan diri sebaik-baiknya."
Sementara itu, sejumlah parpol yang berseberangan dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu tampak merapat ke pemerintah. Partai Gerindra misalnya, disebut telah diminta Jokowi untuk memperkuat Kabinet Kerja Jilid II.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku diminta Jokowi untuk mengurus bidang pertahanan. Selain Prabowo, Waketum Partai Gerindra Eddhy Prabowo juga diminta untuk bergabung dengan kabinet.
"Saya baru saja menghadap presiden RI yang kemarin baru dilantik. Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau," tutur Prabowo usai bertemu Jokowi di Istana Negara pada hari ini. "Saya sudah sampaikan keputusan kami dari Gerindra apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta. Saya diminta untuk di bidang pertahanan."
Sumber: WowKeren, UC news
Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, tidak baik apabila seluruh parpol yang bertarung di Pemilu menjadi bagian dari pemerintah.
10Berita - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini menjadi satu-satunya parpol yang tegas menyatakan sikap sebagai oposisi pemerintah. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, tidak baik apabila seluruh parpol yang bertarung di Pemilu menjadi bagian dari pemerintah.
"Ngapain kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung-ujungnya hanya satu juga," tutur Hidayat di Kompleks Parlemen pada Senin (21/10). "Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya. Jadi, kami ingin menyelamatkan demokrasi."
Hidayat mengaku telah menyampaikan pendapat PKS tersebut ke pihak Istana lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Hidayat menyampaikan hal tersebut kala mengantarkan undangan pelantikan beberapa waktu lalu.
Pratikno diingatkan soal pandangan dunia terkait demokrasi di Indonesia. Hidayat menilai apabila seluruh parpol masuk ke kabinet maka tidak sehat untuk demokrasi.
"Saya juga bilang kepada Pak Pratikno 'Mas, Prof, apa kata dunia kalau semuanya masuk dalam kabinet? Demokrasi Indonesia bagaimana bentuknya?'," ujar Hidayat. "Jadi, kami ingin menyelamatkan marwah demokrasi, kami ingin menghadirkan demokrasi yang rasional, yaitu ada check and balance."
Meski demikian, Hidayat tetap menghargai sikap parpol yang dulunya merupakan lawan politik dan kini ingin bergabung ke pemerintah. Pasalnya, masing-masing parpol tentu memiliki rasionalitasnya sendiri.
"Yang jelas semuanya akan mempertanggungjawabkan semua pilihannya," jelas Hidayat. "Dan rakyat pemilik kedaulatan silakan memposisikan diri sebaik-baiknya."
Sementara itu, sejumlah parpol yang berseberangan dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu tampak merapat ke pemerintah. Partai Gerindra misalnya, disebut telah diminta Jokowi untuk memperkuat Kabinet Kerja Jilid II.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku diminta Jokowi untuk mengurus bidang pertahanan. Selain Prabowo, Waketum Partai Gerindra Eddhy Prabowo juga diminta untuk bergabung dengan kabinet.
"Saya baru saja menghadap presiden RI yang kemarin baru dilantik. Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau," tutur Prabowo usai bertemu Jokowi di Istana Negara pada hari ini. "Saya sudah sampaikan keputusan kami dari Gerindra apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta. Saya diminta untuk di bidang pertahanan."
Sumber: WowKeren, UC news
