Ma'ruf Amin Mulai Ditinggalkan?
Wapres terpilih KH Ma'ruf Amin/Net
10Berita. Jelang pelantikan Presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober mendatang petinggi partai politik gencar melakukan safari politiknya. Sebut saja Prabowo Subianto sangat rajin sowan ke ketua umum parpol pengusung Jokowi seperti Nasdem, Golkar, PKB.
Jokowi sendiri sebagai presiden terpilih bahkan mengundang petinggi parpol pengusung kompetitornya ke Istana. dari hari kehari, secara berurutan Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Berbagai pertemuan itu disebut sebagai manuver politik jelang pengumuman kabinet Jokowi. Baik parpol yang sejak awal menjadi koalisi dan merapatnya eks oposisi melakukan loby-loby politik untuk berbagi kue kekuasaan menteri.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno melihat ada kejanggalan dalam pertemuan politik elite beberapa hari jelang pelantikan Jokowi. Dia menyebut hilangnya peran Ma'ruf Amin selaku wapres terpilih.
Menurutnya, kondisi politik saat ini berbeda ketika pertarungan Pilpres lalu. Ma'ruf Amin nampak menjadi salah satu kekuatan penting proses pemenangan Jokowi, khususnya membendung serangan politik idenditas.
"Saya kira menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa tidak ada Kyai Ma'ruf Amin? Ini tentu menjadi pertanyaan penting, posisi wapres harus disertakan dalam memutuskan keputusan politik strategis. Harusnya bukan Jokowi saja, Kyai Ma'ruf harusnya dilibatkan," tandas Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/10).
Lebih lanjut, Adi menganalisis dalam komunikasi elite politik beberapa hari ini peran Ma'ruf Amin seolah tidak memiliki signifikansi. Padahal, kerja keras politik Ma'ruf Amin dalam membendung serangan kekuatan politik identitas sangatlah efektif.
"Jangan pernah lupakan jasa Kyai Ma'ruf Amien membendung politik identitas. Legitimasi beliau dimata umat Islam, Rois 'Aam PBNU, Ketua MUI dan bahkan politik Islam kanan. Kalau posisi Kyai Makruf Amin diabaikan isu politik identitas ya bisa jebol. Jokowi dan petinggi parpol harus ajak bicara (Makruf Amin)," pungkasnya. dilansir RMOL.ID.[ogi]
Sumber: RMOLBengkulu
Wapres terpilih KH Ma'ruf Amin/Net
10Berita. Jelang pelantikan Presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober mendatang petinggi partai politik gencar melakukan safari politiknya. Sebut saja Prabowo Subianto sangat rajin sowan ke ketua umum parpol pengusung Jokowi seperti Nasdem, Golkar, PKB.
Jokowi sendiri sebagai presiden terpilih bahkan mengundang petinggi parpol pengusung kompetitornya ke Istana. dari hari kehari, secara berurutan Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Berbagai pertemuan itu disebut sebagai manuver politik jelang pengumuman kabinet Jokowi. Baik parpol yang sejak awal menjadi koalisi dan merapatnya eks oposisi melakukan loby-loby politik untuk berbagi kue kekuasaan menteri.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno melihat ada kejanggalan dalam pertemuan politik elite beberapa hari jelang pelantikan Jokowi. Dia menyebut hilangnya peran Ma'ruf Amin selaku wapres terpilih.
Menurutnya, kondisi politik saat ini berbeda ketika pertarungan Pilpres lalu. Ma'ruf Amin nampak menjadi salah satu kekuatan penting proses pemenangan Jokowi, khususnya membendung serangan politik idenditas.
"Saya kira menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa tidak ada Kyai Ma'ruf Amin? Ini tentu menjadi pertanyaan penting, posisi wapres harus disertakan dalam memutuskan keputusan politik strategis. Harusnya bukan Jokowi saja, Kyai Ma'ruf harusnya dilibatkan," tandas Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/10).
Lebih lanjut, Adi menganalisis dalam komunikasi elite politik beberapa hari ini peran Ma'ruf Amin seolah tidak memiliki signifikansi. Padahal, kerja keras politik Ma'ruf Amin dalam membendung serangan kekuatan politik identitas sangatlah efektif.
"Jangan pernah lupakan jasa Kyai Ma'ruf Amien membendung politik identitas. Legitimasi beliau dimata umat Islam, Rois 'Aam PBNU, Ketua MUI dan bahkan politik Islam kanan. Kalau posisi Kyai Makruf Amin diabaikan isu politik identitas ya bisa jebol. Jokowi dan petinggi parpol harus ajak bicara (Makruf Amin)," pungkasnya. dilansir RMOL.ID.[ogi]
Sumber: RMOLBengkulu
