OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Kamis, 31 Oktober 2019

Radikalisme, Ekonomi Lesu Dan Rekonsiliasi Kerakyatan

Radikalisme, Ekonomi Lesu Dan Rekonsiliasi Kerakyatan




OLEH: SYA'RONI

10Berita - PUBLIK terus digiring untuk mempercayai bahaya radikalisme. Namun di sisi lain, masyarakat tidak diberi pemahaman tentang batasan-batasan radikalisme.

Opini tentang radikalisme sebenarnya jauh panggang dari api. Permasalahan riil masyarakat adalah ekonomi bukan radikalisme. Berkali-kali survei menyatakan bahwa faktor ekonomi lah yang saat ini sedang ditunggu perbaikannya.

Masyarakat tidak memperdulikan ancaman radikalisme karena merasa bahwa radikalisme bukan ancaman bagi kehidupannya. Publik cenderung takut akan keberadaan masa depan ekonominya. Publik lebih menunggu gebrakan di bidang ekonomi.

Lebih baik seluruh potensi kekuatan pemerintah difokuskan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Jika narasinya ekonomi, diyakini masyarakat akan berbondong-bondong ikut berpartisipasi. Namun bila narasinya masih radikalisme rakyat akan kesulitan meresponsnya.

Bahkan jika opini radikalisme terus digeber, tapi di sisi lain batas-batas radikalisme belum terdefinisikan secara baik, dikhawatirkan akan memunculkan pemahaman yang keliru.

Masyarakat yang belum paham batasan radikalisme akhirnya bisa melakukan tindakan yang tidak tepat. Dampak terburuknya, bisa saja terjadi gesekan antar masyarakat yang saling mengklaim sebagai pemberantas radikalisme.

Hematnya, soal radikalisme tidak perlu diopinikan secara berlebihan. Lebih tepat segera dilakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menurut aparat hukum diduga sebagai pelaku radikalisme. Gerakan senyap dalam koridor hukum lebih menguntungkan dibanding tindakan kampanye gaduh yang bisa memperkeruh suasana.

Terkait tim terpadu penanganan konflik sosial dan bahaya radikalisme yang akan dibentuk pemerintah sebaiknya dibatalkan saja. Keberadaanya hanya akan memperkeruh suasana. Saat ini lebih tepat membentuk tim untuk mempersatukan anak bangsa.

Pilpres 2019 memunculkan dampak keterbelahan rakyat. Tapi kenyataannya, aktor-aktor politik yang berkompetisi sudah melakukan rekonsiliasi.

Namun sayangnya rekonsiliasi belum terjadi di level para pendukung. Inilah pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah dan para elit politik, yaitu menyatukan anak bangsa dan kemudian memakmurkan kehidupan ekonomi rakyat.

Penulis adalah Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani)(rmol)

Sumber: RMOL

Related Posts:

  • Pembatalan Mutasi TNI: Kalau Bukan Politis, Apa Lagi?Pembatalan Mutasi TNI: Kalau Bukan Politis, Apa Lagi? 10Berita – Sebelum resmi pensiun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (GN) melakukan mutasi perwira tinggi dengan surat Nomor Kep/982/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017. … Read More
  • Kompromi pada Perzinahan, Say NO!Kompromi pada Perzinahan, Say NO! Reaksi keras masyarakat atas beredarnya foto bergantinya papan nama hotel Alexis menjadi 4play ditanggapi oleh Pemprov DKI Jakarta dengan keterkejutan. Seperti diberitakan kompas.com, Wagub … Read More
  • Waspadai Seruan Islam ModeratWaspadai Seruan Islam Moderat Ahad, 22 Rabiul Awwal 1439 H / 10 Desember 2017 23:50 wib Oleh: Laila Thamrin Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan beragama secara ekstrem bukanlah cara beragama yang diajarka… Read More
  • Ada Politik di Reuni 212 Ada Politik di Reuni 212 10Berita - Reuni 212 telah terlangsung dengan tertib dan aman. Sekitar 7,5 juta umat muslim memadati area Monas. Pada tahun sebelumnya ditempat yang sama mereka berkumpul menyuarakan kebenaran, menun… Read More
  • Islam Membasmi HIV/AIDS Sampai ke Akarnya Islam Membasmi HIV/AIDS Sampai ke Akarnya Oleh: Afriyanti* Penyakit HIV/AIDS menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat,pasalnya masih belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut, meskipun begitu peringatan te… Read More