YLBHI: Catatan Buruk Jokowi Terkait HAM Saat Angkat Wiranto
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan kebijakan itu mengikis kepercayaan publik kepada Jokowi dalam isu HAM. Mengingat di awal pemerintahannya pada 2014 publik sempat berpikir bahwa Jokowi adalah orang bersih.
“Ketika Pak Jokowi di Nawacita berjanji mengungkap pelanggaran HAM masa lalu, keluarga (korban) mulai percaya, masyarakat mulai percaya Pak Jokowi orang bersih,” kata Isnur saat ditemui usai diskusi Habis Gelap Terbitlah Kelam di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
“Tapi ketika dia mengangkat Wiranto sebagai Menko Polhukam, itu satu catatan yang sangat buruk dalam sejarah HAM di Indonesia” ujarnya.
Isnur mengatakan hal itu disebabkan status Wiranto sebagai terduga pelanggar HAM kasus pembunuhan, deportasi, dan penyiksaan di Timor Timur sepanjang tahun 1999.
Masuknya Wiranto dalam jajaran atas menteri Jokowi dinilai Isnur menghalangi penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Selain itu, keputusan Jokowi mengangkat Jaksa Agung dari partai politik juga menjadi cermin ketidakseriusan dalam penuntasan kasus HAM masa lalu. Padahal kejaksaan memegang ranah penyidikan kasus HAM.
“Kejaksaan selalu menolak berkas penyelidikan dari Komnas HAM menuju kejaksaan, harusnya enggak boleh,” tutur dia.
Lebih lanjut, Isnur mempertanyakan keseriusan Jokowi dalam penegakan HAM lima tahun ke depan. Sebab ia akan berkoalisi dengan Prabowo Subianto yang notabene terduga pelanggar HAM dalam kasus 1998.
“Bagaimana tuntutan korban penculikan di masa lalu menuntut Pak Prabowo dibawa ke pengadilan HAM? Bisa enggak Pak Jokowi membawanya? Dalam presume saya, Pak Jokowi enggak akan berani,” ucap dia. [cnn]
Sumber:
