Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Disebut hanya Bagi-bagi Proyek

Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Disebut hanya Bagi-bagi Proyek

10Berita – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melakukan kajian selama lebih dari tiga bulan terkait pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Koalisi masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, Walhi Kalimantan Timur, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, dan Pokja Pesisir dan Nelayan.
Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun lndradi menyebutkan bahwa keputusan pemindahan ibu kota baru hanya untuk membagi-bagi proyek. Pasalnya, banyak pihak yang berlatar belakang pengusaha batu bara.


“Ini jelas hanyalah mega (bagi-bagi) proyek, dengan aroma politik oligarki yang kental, mengingat bahwa para pendukung politik yang berlatar bisnis batu bara. Pemenuhan kebutuhan energi IKN yang diperkirakan 1,5 GW ini memberi ruang dan alasan untuk membangun industri energi kotor (PLTU batu bara) lebih besar di Kalimantan Timur, yang akhirnya hanya menduplikasi masalah Jakarta ke IKN dan Kalimantan,‘ kata Yuyun saat rilis laporan ‘Pemindahan Ibu Kota untuk Siapa, Publik atau Elit’ di Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).
Yuyun menambahkan bahwa kini sebanyak 150 keluarga Paser Balik di Desa Pamaluan atau ring 1 IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara ini kembali cemas karena keputusan Jokowi memindahkan ibukota tidak pernah meminta pendapat mereka.



Sumber: