Sodokan Rizal Ramli Ke Jantung PBNU
Sodokan Rizal Ramli Ke Jantung PBNU
Menanggapi pidato Ketum PBNU yang bilang, “Pilpres suara kita dimanfaatkan,selesai kita ditinggalkan,” Rizal Ramli menulis di akun Twiternya: “Pemimpin2 Formal NU membuat NU menjadi kecil dengan menjadikannya sekedar kendaraan sewaan, bahkan bersedia pakai plat merah. Padahal akar NU adalah plat hitam, organisasi masyarakat yg berjuang untuk keadilan & kemakmuran rakyat.”
Cuitan itu disambut meriah. Kebanyakan sih yang pro RR. Duta.co menyebut cuitan itu sebagai sodokan RR, jurus baru setelah jurus kepret. “Pengurus NU ‘Disodok’ Rizal Ramli! Ada yang Kelimpungan, Tapi Banyak yang Akui Benar.”
Salah satu yang kelimpungan, akun terverifikasi @Netizen_NU. “Halo Bung @RamliRizal anda harus paham konteks saat ngomong. Jangan asal menuduh,” cuitnya.
Cuitan @Netizen_NU itu bukan menuai simpati, tapi malah jadi banjir cercaan. Tentu saja, karena seolah @Nitizen_NU seperti abege yang baru melek. Seolah nggak tahu kalau RR itu Gusdurian tulen, Menko kesayangan Gus Dur. Dan tentu saja sangat dekat dengan para Kyai NU.
Adhie M Massardi, mantan juru bicara Presiden Gus Dur bercuit: "NU 24 KARAT, apalagi yg hatinya dekat dng GusDur spt Cak Anam (JaTim), dijamin senang dan paham kenapa Pak RR @RamliRizal “nyodok” (PB)NU. Pak RR adalah orang non-NU yg paling sering diminta (alm) GD untuk jaga Nahdliyin, terutama kalangan intelektualnya agar tetap istiqomah."
NU 24 KARAT, apalagi yg hatinya dekat dng GusDur spt Cak Anam (JaTim), dijamin senang dan paham kenapa Pak RR @RamliRizal "nyodok" (PB)NU.
● Pak RR adalah orang non-NU yg paling sering diminta (alm) GD untuk jaga Nahdliyin, terutama kalangan intelektualnya agar tetap istiqomah. twitter.com/RamliRizal/sta…
317 people are talking about this
Cuitan itu diamini oleh H.Nurhadi ST. “Apa yang disampaikan Pak Rizal, itu sudah lama dibahas para kiai. Bahkan Cak Anam (Drs Choirul Anam red) sudah lama mengkritik, mengibaratkan NU sekarang sudah seperti Grab, GoJek. Trayeknya tidak jelas, apa kata yang bayar,” demikian disampaikan H Nur Hadi ST, Ketua Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN) kepada duta.co, Minggu (29/12/2019).
Menurut Cak Nur, panggilan akrabnya, NU itu mestinya berjalan seperti Kereta Api. Bukan seperti, Bus atau bahkan ojek online, semisal grab. “Kereta Api itu jelas trayeknya, jelas jurusannya. Yang mau turun, silakan, sudah ada stasiun-stasiunnya. Kalau ternyata merasa belum sampai tujuan, silakan ‘ngompreng’, naik angkot. Mestinya begitu. Sekarang tidak, NU sudah disetir pengurus ke arah politik. Ini berbahaya,” tegas pengusaha otomotif ini.
Bukan cuma RR yang menyodok PB NU. Begitu tegas cucu pendiri NU KH Wahab Chasbullah, H. Agus Solachul Aam Wahib menanggapi pidato Ketua Umum PBNI KH Said Aqil Siradj yang viral lantaran menyebut suara NU hanya dimanfaatkan pemerintah saat Pilpres 2019 lalu. “NU ini sedang sakit parah,” ucap Gus Aam, sebagaimana dikutip rmol.id.
Curhat SAS, Ketum PBNU bermula dari janji Menkeu Sri Mulyani kepada PBNU pada tahun 2017. Jeng Sri menjanjikan akanmenyalurkan kredit murah senilai 1,5 triliun untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kecil dengan menyiapkan dana kredit untuk masyarakat melalui koperasi-koperasi NU.
Tentu saja janji itu bikin PBNU hatinya berbunga-bunga karena bisa mewujudkan mimpi besar PBNU untuk mengawal dan memberi pelayanan kepada umat terutama dalam program pemberdayaan ekonomi umat.
Kredit murah karena bunga kreditnya cuma 2 persen. Ditambah lagi dengan janji Menkeu yang akan melibatkan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang ditunjuk PBNU sebagai pendamping program. Beberapa pesantren yang dilibatkan sebagai pilot project PBNU.
Tapi janji tinggal janji. Mimpi tinggal mimpi. Entah gimana ceritanya, janji bunga kredit 2 persen jadi 8 persen.Sama juga bohong. Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini kepada media mengungkapkan kekesalannya . “Dengan pricing pembiayaan yang tinggi tersebut, PBNU menganggap tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro, yakni pada kisaran 2 persen di tingkat end user. Sehingga akan benar-benar dapat membantu pelaku mikro ekonomi,” kata dia dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/12/2019) malam.
Helmy juga menyampaikan pricing pembiayaan yang diberikan Kemenkeu lebih tinggi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR hanya mematok pricing pembiayaan di angka 6 persen.
Ditambah lagi Menkue ingkar janji soal pendampingan LPNU. “Kemenkeu tidak melibatkan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang ditunjuk PBNU sebagai pendamping program. Beberapa pesantren yang dilibatkan sebagai pilot project juga di luar bayangan PBNU,” kata Helmy.
Ketum PBNU pun tidak tahan lagi untuk menahan diam. Disemburkan seluruh unek-uneknya soal ingkar janji 1,5 triliun itu. “Pernah kami MoU dengan Menteri Sri Mulyani katanya akan menggelontorkan kredit murah Rp 1,5 triliun. Ila hadza yaum, sampai hari ini, satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu Anda semua seperti apa pemerintah ini,” ucap Said dalam sebuah transkrip pidato yang beredar, Kamis, 26 Desember 2019.
Tentu saja Menkeu tidak tinggal diam. Kemenkeu mengaku, dalam perjalanannya, ada lima koperasi di bawah PBNU, salah satunya Koperasi Sidogiri, yang menerima duit total Rp 211 miliar. Dia menyebut PBNU sempat meminta agar tidak hanya Koperasi Sidogiri, yang sudah cukup stabil, yang menerima bantuan itu.
Biarlah itu urusan PBNU dengan Menkeu. Cuma satu hal yang bikin gemes rasanya ingin nyodok, yakni pernyataan lanjutan SAS , “Makanya, jangan salah. Jangan salahkan siapa-siapa, kalau ketika Pemilu, ketika Pilpres suara kita dimanfaatkan, tapi ketika selesai kita ditinggal.”
Pernyataan itu kan kalau dihubungkan dengan janji 1,5 sama saja dengan “membeli” suara NU dengan imbalan kredit murah. Itulah yang bikin RR mengeluarkan jurus sodokan ke ulu hati PBNU.
Pilpres 2019 memang sudah selesai. Isu manpulasi suara sudah terkubur bersamaan dengan dua Prabowo yang masuk dalam kabinet. Tapi soal lain mulai terkuak sedikit demi sedikit. Dari mulai janji kredit murah yang oleh SAS disebut sabagai ketika pilpres suara kita dimanfaatkan, sampai kasus Jiwasraya yang dihubungkan dengan pilprers.
Nampaknya Presiden Jokowi yang semula berharap bisa nyantai ketika memasukan dua Prabowo menjadi pembantu presiden, tidak akan tercapai. Dia bisa nyantai atas tuduhan pemilu curang, karena yang nuduh sudah anteng di kursi empuk menteri. Tapi pihak lain yang jadi korban janji mulai buka suara. Kalau menghadapi FPI, Jokowi bisa kasih menterinya yang beresin. Lha kalau NU? Sudah bikin kesal PBNU karena Menag bukan dari NU, ditambah lagi janji palsu kredit murah. Pusiiing pala berbi.
30-12-2019
Oleh: Balya Nur
(Sumber: bilikopini)
