Catatan Dr. Syahganda Nainggolan: Jokowi 100 Hari dan Krisis Tanggung Jawab
1. Skandal Korupsi Jiwasraya Rp 13 Triliun dan Dana Pemilu
HARI ini Jokowi memerintah 100 hari dalam rezim Jokowi jilid dua. Kemarin SBY menulis surat terbuka, tentang korupsi Jiwasraya, di antara kalimatnya, “kalau Jokowi tidak mau tanggung jawab, salahkan saja masa lalu”, kata SBY.
Menurut SBY, pemimpin itu bukan “Kumaha engke, tapi engke kumaha”, yang artinya “bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana”.
SBY minta Jokowi membuka diri agar diselidiki apakah uang rampok Rp 13 triliun itu masuk ke timses Pilpres pemenangan Jokowi? Dan dia, menurutnya, sudah diselidiki juga dalam skandal Bank Century, ketika berkuasa.
Bagaimana mengukur tanggung jawab Jokowi? Menurut Erick Thohir, kasus Jiwasraya sudah memenuhi 7 pertanyaan yang diajukan SBY untuk menjelaskan kasus ini. Pertanyaan SBY, 1) Berapa triliun jebol? 2) Mengapa jebol? 3) Siapa yang bikin jebol? 4) Apakah mengalir uangnya ke pemilu? 5) Berapa uang rakyat yang mesti dikembalikan? 6) Berkaitkah dengan kasus-kasus perampokan harta negara lainnya? 7) Bagaimana solusinya?
Erick mengatakan soal kriminal ini sudah di tangani Jaksa Agung dan jajarannya serta sudah dilaporkan ke DPR. Namun, kita tahu, Jaksa Agung adalah orang partai PDIP. Setidaknya adik bos partai PDIP.
Lalu, DPR sudah semua pendukung Jokowi, sisa yang tidak mendukung hanya partai SBY dan PKS. Lalu bagaimana mungkin menjawab 7 pertanyaan SBY itu?
Jaksa Agung hampir pasti tidak akan mampu menjawab beberapa pertanyaan SBY seperti siapa otak penjebol asuransi Jiwasraya, Asabri dan lain-lain? Apakah juga berkait dengan pertanyaan keterkaitan dana kemenangan Jokowi dan parpol pendukung?
DPR bagaimana? Belum apa-apa DPR sudah menolak Pansus, mereka memilih Panja. Pansus tentu bisa punya kekuatan politik membongkar skandal pembobolan asuransi itu, sedang Panja terbatas. Apakah DPR sudah melindungi rezim Jokowi ini?
Sumber: Eramuslim
