Sebelum Jakarta Banjir, DPRD DKI Sempat Kesal pada Kerja Lambat Kementerian PUPR

Sebelum Jakarta Banjir, DPRD DKI Sempat Kesal pada Kerja Lambat Kementerian PUPR

10Berita – Ternyata pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 13 sungai yang melewati ibu kota Jakarta, berada dibawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Maka salah alamat jika para buzzer dan haters mem-bully Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Jauh sebelum banjir melanda wilayah ibukota di pembuka tahun 2020, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi pernah mengungkapkan kegeraman pada Kementerian PUPR yang bekerja lamban.
Kegeraman diluapkan Prasetyo kepada Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo saat Rakornal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di SICC, Bogor pada 13 November 2019 lalu.

Dia mengungkit langkah konkret Kementerian PUPR dalam mengantisipasi banjir. Ini mengingat 13 sungai yang di kelola Kementerian PUPR belum menunjukkan adanya antisipasi. Tidak ada alat apa pun yang diturunkan ke 13 sungai tersebut.
“Jakarta itu masalahnya sekarang ada 2 masalah, macet dan banjir. Kemarin ini terang benderang Jakarta Pak, 13 sungai yang dikelola oleh PUPR tidak ada alat satu pun yang turun,” kata Prasetyo.
Kegeraman politisi PDIP itu cukup beralasan. Selain Jakarta dalam ancaman banjir, juga lantaran dirinya pernah memberitahu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengenai masalah yang akan melanda Jakarta. Tapi Basuki tidak kunjung memberi tanda-tanda tanggapan atas ancaman tersebut.
Saking kesalnya, Prasetyo kala itu bahkan menantang Kementerian PUPR untuk menyerahkan penanganan banjir sepenuhnya ke Pemprov DKI. Prasetyo mengatakan Pemprov DKI mampu menyelesaikan hal tersebut.
“Kalau memang Kementerian tidak mampu, serahkan kami Pak, pemerintah daerah, bukan apa apa, kita punya APBD sangat luar biasa sebar Rp 89 triliun, SILPA-nya masih banyak, kasih ke kita, kita kelola namanya jalan protokol, namanya 13 sungai, Jakarta hilang banjir dan macet,” tantang Prasetyo kala itu.(end)

Sumber: Eramuslim