Tidak Hanya Meredam Kebijakan Anies: Luhut Juga Menentang Keputusan Jokowi? Rakyat Bingung
10Berita,Disaat kita masyarakat Indonesia mengharapkan para pemain kita bersatu untuk memberantas penyebaran virus Corona di seluruh Indonesia, tetapi hari ini kita bingung dengan beberapa keputusan para pemimpin kita yang saling bertentangan.
Untuk menahan penyebaran virus Corona di wilayah Jakarta, Anies Baswedan lewat Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menyetop operasi bus antarkota jurusan Jakarta. Anies mengatakan kebijakan penghentian operasi bus tersebut adalah langkah antisipasi mewabahnya virus corona (Covid-19). "Yang jelas kebijakan ini untuk mengurangi penyebaran Covid-19 agar tidak meluas," kata Gubernur DKI Jakarta ini, seperti dilansir tempo.co (31/03/20).
Rencananya penghentian operasional bus dari dan ke Jakarta oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan berlaku pada Senin kemarin pukul 18.00 WIB. Namun kebijakan itu dibatalkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merangkap jabatan sebagai Plt. Menteri Perhubungan. Luhut memutuskan untuk menunda rencana tersebut hingga mendapatkan kajian dampak ekonominya.
Keputusan Luhut Panjaitan untuk menunda (atau mungkin bahasa halusnya dari membatalkan) kebijakan Anies Baswedan ini, sesungguhnya keputusan Luhut Panjaitan ini juga telah menentang keputusan Presiden Jokowi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta kepada pemerintah daerah lebih tegas melarang warganya mudik ke kampung halaman. "Demi keselamatan bersama, saya minta dilakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah pergerakan orang ke daerah," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Antisipasi Mudik Lebaran, seperti dilansir cnnindonesia.com (30/03/20).
Dengan menyetop operasi bus antar kota Jakarta yang akan diperlakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Senin kemarin, sesungguhnya ini suatu kebijakan Anies Baswedan untuk mendukung permintaan Presiden Jokowi melarang warganya mudik ke kampung halamannya.
Tetapi sayangnya kebijakan Anies Baswedan untuk menjalankan permintaan Presiden Jokowi ini, ditunda oleh Menteri Perhubungan, Luhut Panjaitan, yang sejatinya adalah seorang pembantu Presiden. Keputusan Luhut Panjaitan untuk menunda atau membatalkan kebijaksanaan Anies Baswedan itu, bisa diartikan keputusan Menteri Perhubungan itu, juga telah menentang keputusan Presiden, yang meminta kepada pemerintah daerah melarang warganya mudik ke kampung halamannya.
Kita sebagai rakyat Indonesia, tentu bingung melihat adanya beberapa keputusan yang saling bertentangan antara para pemimpin kita. Ayo bapak-bapak, jangan buat kami semakin bingung. Kami sudah cukup menderita dengan adanya Pandemi Corona. Jangan ditambah lagi penderitaan kami. Tolong bersatulah bapak-bapak!
10Berita,Disaat kita masyarakat Indonesia mengharapkan para pemain kita bersatu untuk memberantas penyebaran virus Corona di seluruh Indonesia, tetapi hari ini kita bingung dengan beberapa keputusan para pemimpin kita yang saling bertentangan.
Untuk menahan penyebaran virus Corona di wilayah Jakarta, Anies Baswedan lewat Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menyetop operasi bus antarkota jurusan Jakarta. Anies mengatakan kebijakan penghentian operasi bus tersebut adalah langkah antisipasi mewabahnya virus corona (Covid-19). "Yang jelas kebijakan ini untuk mengurangi penyebaran Covid-19 agar tidak meluas," kata Gubernur DKI Jakarta ini, seperti dilansir tempo.co (31/03/20).
Rencananya penghentian operasional bus dari dan ke Jakarta oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan berlaku pada Senin kemarin pukul 18.00 WIB. Namun kebijakan itu dibatalkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merangkap jabatan sebagai Plt. Menteri Perhubungan. Luhut memutuskan untuk menunda rencana tersebut hingga mendapatkan kajian dampak ekonominya.
Keputusan Luhut Panjaitan untuk menunda (atau mungkin bahasa halusnya dari membatalkan) kebijakan Anies Baswedan ini, sesungguhnya keputusan Luhut Panjaitan ini juga telah menentang keputusan Presiden Jokowi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta kepada pemerintah daerah lebih tegas melarang warganya mudik ke kampung halaman. "Demi keselamatan bersama, saya minta dilakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah pergerakan orang ke daerah," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Antisipasi Mudik Lebaran, seperti dilansir cnnindonesia.com (30/03/20).
Dengan menyetop operasi bus antar kota Jakarta yang akan diperlakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Senin kemarin, sesungguhnya ini suatu kebijakan Anies Baswedan untuk mendukung permintaan Presiden Jokowi melarang warganya mudik ke kampung halamannya.
Tetapi sayangnya kebijakan Anies Baswedan untuk menjalankan permintaan Presiden Jokowi ini, ditunda oleh Menteri Perhubungan, Luhut Panjaitan, yang sejatinya adalah seorang pembantu Presiden. Keputusan Luhut Panjaitan untuk menunda atau membatalkan kebijaksanaan Anies Baswedan itu, bisa diartikan keputusan Menteri Perhubungan itu, juga telah menentang keputusan Presiden, yang meminta kepada pemerintah daerah melarang warganya mudik ke kampung halamannya.
Kita sebagai rakyat Indonesia, tentu bingung melihat adanya beberapa keputusan yang saling bertentangan antara para pemimpin kita. Ayo bapak-bapak, jangan buat kami semakin bingung. Kami sudah cukup menderita dengan adanya Pandemi Corona. Jangan ditambah lagi penderitaan kami. Tolong bersatulah bapak-bapak!
