10Berita – Proyek kartu Prakerja yang menelan uang negara Rp 20 Triliun diduga berpotensi menjadi ladang korupsi. Kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Prakerja.org pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum untuk mengusutnya.
“Kami mendesak KPK dan aparat penegak hukum segera memeriksa pihak-pihak yang diuntungkan dengan cara tidak wajar dari proyek kartu Prakerja. Khususnya pihak penyedia platform pelatihan online,” ujar Salah satu Inisiator Prakerja.org Brahmantya Sakti dalam jumpa pers secara daring, Jumat (15/5).
Sakti juga mendesak agar pemerintah segera membatalkan program pelatihan online yang dibungkus dalam program kartu Prakerja itu. Termasuk untuk mewajibkan para penyedia platform yang telah dibayar dari anggaran Prakerja mengembalikan dana sepenuhnya kepada negara.
“Sebagaiknya dana yang sangat besar itu dialokasikan bagi hal yang lebih tepat dan mendesak di tengah kondisi Pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.
Di samping itu, Sakti juga berharap semua kalangan masyarakat turut serta mengawal kasus tersebut, hingga asas keadilan dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya.
