#IndonesiaSiapPeoplePower Bergelora, Aksi Selamatkan Pancasila dari Komunisme Siap Digelar
10Berita, Meski pemerintah telah menegaskan agar DPR RI menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), tetap saja RUU ini menjadi polemik yang cukup panas. RUU HIP telah dianggap mendegradasikan harkat dan martabat Pancasila, serta disebut sebagai upaya untuk melegalkan paham komunisme di Indonesia.
Kini #IndonesiaSiapPeoplePower pun trending di media sosial Twitter, sudah lebih dari 27 ribu cuitan menggunakan tagar tersebut. Tagar ini turut mendukung gerakan aksi yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat.
Dengan tajuk 'Aksi Selamatkan NKRI & Pancasila dari Komunisme' beberapa ormas yang akan melakukan aksi di antaranya GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni 212 (PA212), dan Front Pembela Islam (FPI).
Dalam poster yang tersebar ormas akan melakukan aksinya di depan gedung DPR/MPR pada Rabu, 24 Juni 2020 pukul 13.00 WIB untuk meminta agar RUU HIP dicabut dan dibatalkan dari Prolegnas.
"Jika kritik & saran sdh tdk d gubris. Maka solusi terbaik adalah Revolusi!" tulis @Asrafatullah.
"Persiapkan jiwa dan patriot untuk NKRI. Aksi selamatkan NKRI & Pancasila dari komunisme," tulis @ad3179.
"RUU Haluan Ideologi Pancasila Tindakan Menyebarkan Atau Mengembangkan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme Dengan Maksud Mengubah/Mengganti Pancasila Sebagai Dasar Negara. Usut Tuntas & Proses Hukum Elite Politik & Partai Pengusul RUU HIP!" tulis @MDevi_RI2O522d.
Sebelumnya, beberapa politisi dan tokoh masyarakat juga menolak RUU HIP di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak perlu dilanjutkan pembahasannya. Karena menurut dia, saat ini kondisi negara lagi sulit dan RUU tersebut juga tidak punya urgensi sama sekali.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas juga menilai RUU HIP ini mengandung pikiran-pikiran yang sekularistik dan atheistik. Dengan demikian, tidak ada pilihan umat Islam harus tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila.
"Dan kalau mereka tetap memaksakan itu maka risikonya kita akan tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapi," kata Anwar Abbas.
MUI mewanti-wanti, dan ia juga mengatakan sudah meminta tolong kepada kepada Wakil Presiden Kiai Haji Ma’ruf Amin untuk mengingatkan pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal ini. [wartaekonomi]
