Tiap Desa Bakal Ada Lembaga Penyalur BBM, Bagaimana Nasib Bensin Eceran?
10Berita, JAKARTA -- Pemerintah berencana membikin lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak atau BBM di tiap desa. Hal ini dinilai mempermudah akses penyediaan energi ke seluruh Indonesia.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa, mengatakan jumlah penyalur BBM saat ini belum idela untuk mengoptimalkan distribusi BBM hingga pelosok negeri.
Saat ini ada beberapa lembaga penyalur BBM mulai dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Selain itu, ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), dan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS).
"Idealnya kita berharap, Pemerintah melalui BPH Migas ingin di setiap desa itu punya penyalur atau SPBU. Tinggal kategorinya saja, apakah mini ataukah sedang atau yang besar. Tapi kami ingin untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh NKRI mestinya idealnya dibangun di 75 ribu desa. Ini tantangan 5 atau 10 tahun ke depan," ujar dia, sebagaimana dilansir Antara, Senin (15/6/2020).
Ifan, panggilan akrab Fanshurullah, menjelaskan saat ini baru ada 7.251 lembaga penyalur dan 192 terminal BBM.
Untuk menjamin kelancaran distribusi BBM, lanjut Ian, perlu pengawasan terhadap proses pengangkutan dan niaga gas bumi. ini distribusi gas bumi melalui pipa dengan panjang pipa transmisi 5.192,12 kilometer dan pipa distribusi 6.133,54 kilometer.
Gandeng Universitas
"Untuk pipa-pipa yang pernah dibangun, transmisi, distribusi, ribuan kilo ini perlu diawasi, terutama untuk kebutuhan industri," terang dia.
Menurut Ifan, rata-rata BBM yang tersalurkan adalah 83,3 juta KL per tahun dengan jumlah Badan Usaha (BU) yang diawasi sejumlah 1.166 BU BBM dan 35 BU Gas Bumi.
Untuk mengkaji hal itu, lanjut Ifan, BPH Migas menggandeng Universitas Indonesia. Riset akan dilakukan terkait pengkajian sosialisasi, dan pengabdian kepada masyarakat di sektor hilir migas.
Ada empat poin utama kerja sama antara BPH Migas dan Universitas Indonesia, yakni kajian kebutuhan JBT (Jenis BBM Tertentu) untuk konsumen pengguna transportasi khusus, darat, dan non-transportasi. Kemudian kajian penyusunan Rencana Strategis BPH Migas 2020-2024. Selanjutnya, kajian multiplier effect dan nilai tambah atas pemanfaatan iuran BPH Migas serta kerja sama lain sesuai kesepakatan.
Sumber:Antara,Solopos.com
