10Berita – Pemerintah diminta tidak memberlakukan peraturan yang memberatkan masyarakat di tengah situasi pandemik virus corona baru (Covid-19) dan ancaman resesi ekonomi.
Ancaman pandemik Covid-19 dan resesi ekonomi sebaiknya diantisipasi dengan tidak mengeluarkan aturan yang justru memberatkan masyarakat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Senin (3/8).
Lestari mencontohkan kebijakan yang dinilai memberatkan adalah penerapan pembatasan nomor kendaraan ganjil genap di DKI Jakarta.
Diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginginkan perusahaan dan karyawan menyesuaikan sistem ganjil genap. Karyawan diharapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bila nomor polisi kendaraannya tidak sesuai dengan tanggal ganjil atau genap.
Kebijakan tersebut mengundang reaksi dari kalangan pengusaha.
Pengusaha menilai, menyesuaikan WFH dengan kebijakan ganjil genap sulit dilaksanakan. Karena pengusaha sebenarnya sudah menyesuaikan jadwal dan menerapkan WFH pada sebagian karyawannya selama pandemik, sesuai dengan pola kerja dan karakteristik setiap perusahaan.
Sumber: Eramuslim
