10Berita - Pelaporan terhadap Permadi Arya alias Abu Janda oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kepada Bareskrim Polri atas dugaan cuitan rasis terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB, Jazilul Fawaid mengajak semua pihak untuk berhati-hati mengeluarkan ujaran yang mengarah pada fitnah, hoaks, prank dan rasisme dalam negara Pancasila yang majemuk dari berbagai suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA) ini.
"Tugas polisi menindaklanjuti secara terbuka, adil dan berdasarkan pada bukti- bukti, tidak terkecuali pada Abu Janda," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan, Jumat (29/1).
"Hukum tidak boleh pandang bulu atau berpihak pada kelompok tertentu," imbuhnya menegaskan.
Disisi lain, Jazilul mengaku prihatin saat ini warga negara gampang sekali tersinggung, saling benci dan saling lapor ke polisi.
Padahal, kata dia, perlu juga ditempuh langkah mediasi dan kekeluargaan.
Meski demikian, Jazil mengatakan bahwa jika sudah dilaporkan maka polisi harus melakukan proses hukum yang transparan dan adil.
Wakil Ketua MPR RI ini pun mengapresiasi anak buah Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah sigap menjaga persatuan.
"Polisi dapat melakukan deteksi dini kepada siapa saja pemain yang berpotensi menebar kebencian, sensasi, fitnah dan rasis agar dapat dicegah. No tolerance bagi siapapun yang berpotensi merusak persatuan," tandasnya. (RMOL)
Jumat, 29 Januari 2021
Home »
» PKB: Hukum Tidak Boleh Pandang Bulu, Tidak Terkecuali Abu Janda
PKB: Hukum Tidak Boleh Pandang Bulu, Tidak Terkecuali Abu Janda
By 10 BERITA 1/29/2021 06:12:00 PM
PKB: Hukum Tidak Boleh Pandang Bulu, Tidak Terkecuali Abu Janda
Related Posts:
KPU Harus Ubah Format Debat Capres, Jadi Apa yang DipermasalahkanKPU Harus Ubah Format Debat Capres, Jadi Apa yang Dipermasalahkan10Berita, Pembahasan dimulai dengan kritik terhadap format debat. Akbar Faizal mengatakan bahwa format debat capres yang saat ini diterapkan terlalu banyak tema… Read More
Pakar Curigai RUU DKJ soal Aturan Aglomerasi Dipimpin Wapres karena Gibran Ikut Pilpres 2024Pakar Curigai RUU DKJ soal Aturan Aglomerasi Dipimpin Wapres karena Gibran Ikut Pilpres 202410Berita, Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar mempertanyakan ratio legis atau alasan dari lahirnya Rancangan Undang-Undang … Read More
JK Tidak Dukung Prabowo dan Ganjar: Saya Punya Pilihan PribadiJK Tidak Dukung Prabowo dan Ganjar: Saya Punya Pilihan Pribadi10Berita – Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, blak-blakan mengakui tidak mengikuti pilihan Partainya pada Pilpres 2024 yang akan digelar pada 14 Februar… Read More
Etika Politik “Endasmu Etik”Etika Politik “Endasmu Etik”OLEH: DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN – Direktur Eksekutif Sabang Merauke CirclePersoalan etika politik ataupun etika dalam politik menjadi sorotan tajam berbagai elit politik dan pembahasan berbagai medi… Read More
Ini Enam Kebijakan Prioritas Jika AMIN Menang PilpresIni Enam Kebijakan Prioritas Jika AMIN Menang Pilpres10Berita , Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Muhammad Kholid mengatakan ada enam kebijakan prioritas yang akan dikerjakan bila pas… Read More