10Berita - Sikap pemerintah yang bersikukuh menjalankan perintah UU 10/2016 terkait jadwal penyelenggaraan Pilkada di November 2024 kembali mendapat tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, jika Pilkada digelar pada 2024, bersamaan dengan tahun penyelenggaraan Pemilu Nasional, tidak akan memberikan beban besar kepada KPU Pusat.
Sebabnya, KPU RI lebih banyak berperan pada tataran regulasi, monitoring dan supervisi peyelenggaraan pemilihan. Justru, beban berat akan berada di tangan penyelenggara di daerah, mulai dari tingkat paling bawah.
"Ujung beban beratnya di penyelenggara pemilu, terutama di jajaran paling depan, yakni KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), PPS (panitia pemungutan suara), dan ke atasnya" ujar Pramono dalam diskusi virtual Perludem bertemakan 'Pentingnya Membahas Kerangka Hukum Pemilu', Minggu (21/2).
Sebagai contoh, Pramono menyebutkan beban berat petugas penyelenggara pemilu saat Pilkada 2018 yang berdekatan dengan Pemilu Serentak 2019. Di mana kala itu, banyak pekerjaan yang menumpuk karena tahapan pemilunya berhimpitan.
"Hari ini rekapitulasi dukungan calon perseorangan pilkada, besoknya sudah pleno rekapitulasi verifikasi dukungan parpol. Jadi betul-betul pekerjaan bertumpuk," demikian Pramono Ubaid Tanthowi.
Persoalan penyelenggaraan Pilkada ini sudah ditegaskan pemerintah pusat, dengan menyatakan jadwal pelaksanaannya tetap mengikuti UU 10/2016 tentang Pilkada.
Pemerintah memutuskan demikian setelah muncul polemik waktu penyelenggaraan Pilkada di DPR yang tengah membahas draf revisi UU 7/2017 tentang Pemiliu.
Di dalam draf revisi UU Pemilu tersebut, dimasukkan poin tentang waktu penyelenggaraan Pilkada pada 2022-2023. Namun, banyak partai politik tidak setuju dengan itu.
Alih-alih, hanya dua partai yang meminta agar pilkada digelar pada 2022-2023. Yaitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat(RMOL)
Senin, 22 Februari 2021
Home »
» Pilkada Dan Pemilu Digelar 2024, KPU Akui Beban Berat Bukan Di Pusat Tapi ...
Pilkada Dan Pemilu Digelar 2024, KPU Akui Beban Berat Bukan Di Pusat Tapi ...
By 10 BERITA 2/22/2021 10:51:00 AM
Pilkada Dan Pemilu Digelar 2024, KPU Akui Beban Berat Bukan Di Pusat Tapi ...
Related Posts:
Gibran Disarankan Mundur Usai KPU Diputuskan Langgar Etik karena Loloskan PencalonannyaGibran Disarankan Mundur Usai KPU Diputuskan Langgar Etik karena Loloskan Pencalonannya10Berita, Pakar kebijakan publik, Yanuar Nugroho menyarankan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mundur … Read More
Duet Anies & Ganjar di Debat Capres Bak Syair Lagu Rhoma Irama IniDuet Anies & Ganjar di Debat Capres Bak Syair Lagu Rhoma Irama Ini 10Berita, Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Ganjar Pranowo punya satu sikap dalam Debat ke-5 Calon Presiden yang dig… Read More
Deklarasi Akademik ITB Disabotase, Peserta Daring Gunakan Gambar P*rnoDeklarasi Akademik ITB Disabotase, Peserta Daring Gunakan Gambar P*rno10Berita, Deklarasi Akademik yang digelar komunitas Guru Besar dan Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk "Mencegah Kemunduran Demokrasi Malu Menj… Read More
[BREAKING NEWS] Ketua KPU Terbukti Langgar Kode Etik karena Terima Pencalonan Gibran[BREAKING NEWS] Ketua KPU Terbukti Langgar Kode Etik karena Terima Pencalonan Gibran10Berita, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU Hasyim Asy'… Read More
Faisal Basri Sebut Jokowi Ancam Menteri yang Ingin Mundur dari Kabinet, Begini CeritanyaFaisal Basri Sebut Jokowi Ancam Menteri yang Ingin Mundur dari Kabinet, Begini Ceritanya10Berita, Ekonom senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Faisal Basri membocorkan kabar terkini terkait dengan … Read More