10Berita - Opsi pemberian abolisi atau penghapusan terhadap seluruh putusan pengadilan patut dipertimbangkan Presiden Joko Widodo dalam kasus hukum yang menjerat aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.
Sebab kasus kedua aktivis yang dijerat UU ITE itu dinilai sarat dengan muatan politik.
"Karena kasusnya berdimensi politik, Presiden Jokowi dapat memberikan abolisi berupa penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan yakni untuk Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan," kata pakar hukum tata negara, Margarito Kamis kepada wartawan, Jumat (12/2).
Margarito melanjutkan, abolisi diatur dalam amanat konsitusi Pasal 14 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi presiden untuk memberikan abolisi kepada Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan sebagaimana dijamin berdasarkan konstitusi RI.
"Kalau bicara boleh, tentu saja presiden boleh mengeluarkan hak abolisi tersebut. Tinggal masalahnya presiden mau atau tidak," lanjutnya.
Margarito menambahkan, pemberian abolisi bagi yang mengalami proses hukum seperti Jumhur Hidayat dan Syahganda tidak diharamkan, terlebih bila kasusnya terkesan politis.
"Jadi, sama sekali tidak ada larangan prinsip bagi presiden dalam kaitan memberikan abolisi untuk Saudara Jumhur Hidayat dan Syahganda," tandasnya. (RMOL)
Sabtu, 13 Februari 2021
Home »
» Sarat Politis, Pakar Hukum Sarankan Jokowi Beri Abolisi Untuk Jumhur Dan Syahganda
Sarat Politis, Pakar Hukum Sarankan Jokowi Beri Abolisi Untuk Jumhur Dan Syahganda
By 10 BERITA 2/13/2021 08:59:00 AM
Sarat Politis, Pakar Hukum Sarankan Jokowi Beri Abolisi Untuk Jumhur Dan Syahganda
Related Posts:
Pertanyaan Imam Ghazali pada Murid-muridnyaPertanyaan Imam Ghazali pada Murid-muridnyaSUATU hari, Imam Ghazali bertanya, pertama. “Apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini?”Murid-muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, dan kerabatnya. Imam Ghazali menje… Read More
Kekhawatiran Dana JHT 'Dikuntit' Bukan Tanpa Alasan, Flashback Mega Korupsi Asabri-JiwasrayaKekhawatiran Dana JHT 'Dikuntit' Bukan Tanpa Alasan, Flashback Mega Korupsi Asabri-Jiwasraya 10Berita -Gunjang-ganjing terkait pencairan dana JHT saat pekerja mencapai usia 56 tahun sudah pada tahap asumsi keberadaan dan… Read More
Penundaan Pembayaran JHT Wajib Batal, Orde Baru Lebih ManusiawiPenundaan Pembayaran JHT Wajib Batal, Orde Baru Lebih Manusiawi 10Berita -OLEH: ANTHONY BUDIAWAN*pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) memicu ketidakpastian hukum. Bayangkan, uang Tabungan ‘Hari Tua’ milik para Peker… Read More
Akun Twitter Wadas_Melawan Kena SuspendAkun Twitter Wadas_Melawan Kena Suspend 10Berita -Akun twitter @Wadas_Melawan, media sosial warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang menolak penambangan batu andesit untuk Bendungan Bener di-suspended."Ac… Read More
PDIP Bagi-bagi 10 Ton Migor Saat Langka, Netizen: Mungkin Mereka Juga Tahu Cara Hadirkan Harun Masiku?PDIP Bagi-bagi 10 Ton Migor Saat Langka, Netizen: Mungkin Mereka Juga Tahu Cara Hadirkan Harun Masiku?410Berita, Pegiat media sosial Aline Yoana Tan mengaku heran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bisa membagi… Read More