10Berita - Tidak sedikit proyek infastruktur yang digarap di era Presiden Joko Widodo mangkrak. Bahkan di tahun ini, ada sejumlah proyek yang berpotensi tidak layak secara ekonomi.
Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto saat berbincang mengenai infrastruktur tanah air bersama Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/5).
Satyo menyayangkan masih terdapat proyek-proyek yang mangkrak dengan berbagai sebab, meskipun sudah tergelar ribuan kilometer jalan tol di era Joko Widodo.
Misalnya, sejumlah ruas jalan tol baru yang terhambat akibat persoalan lahan atau Bandara Kertajatijati yang sepi penumpang akibat persoalan konektivitas dan akses.
“Ada juga potensi sejumlah proyek infrastruktur yang tidak layak secara ekonomi dan akan kelar di tahun 2021, yang terlahir dari ambisi developmentalisme pemerintahan Jokowi bersama oligarki,” urainya.
“Ini akan membawa beban operasional, maintenance, dan sudah pasti mesti bayar utang," sambung Satyo.
Menurutnya, BUMN sebagai pelaksana sekaligus pemilik konsensi dianggap saat ini dalam kondisi harap-harap cemas dan under pressure. Hal itu karena disebabkan BUMN "dipaksa" menggarap proyek-proyek yang tidak layak secara bisnis.
"Memang pemerintahan Jokowi pernah memberikan PMN (Penyertaan Modal Negara) tapi hanya pada periode tahun 2016 dan 2017, akan tetapi saat ini umumnya BUMN melanjutkan proyeknya dengan mencari utangan dengan berbagai cara dan tentu saja akan mangkrak juga pada akhirnya ketika proyek tersebut harus tetap jalan," kata Satyo.
"Sementara tanpa ada pembelinya atau karena sebab BUMN tersebut tidak punya anggaran lagi untuk operasional, perawatan, dan bayar utang," pungkasnya.[rmol]
