10Berita - Penolakan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tegas disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.
Selain menolak kereta cepat, Fraksi PKS juga mendesak proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek-proyek yang berpotensi mangkrak untuk dievaluasi menyeluruh.
"Kami perintahkan anggota fraksi di komisi yang membidangi agar menolak penggunaan APBN yang tidak cermat dan terkesan ugal-ugalan karena akan semakin berat membebani rakyat dan merugikan negara secara keseluruhan,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10).
Fraksi PKS menolak segala bentuk proyek infrastruktur yang tidak memiliki urgensi. Selain kereta cepat, pihaknya juga menyoroti rencana pemerintah yang ngotot untuk memindahkan ibukota baru dari Jakarta ke Kalimanta Timur.
"Wajar kami khawatir proyek Ibukota Negara (IKN) bisa bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran," tandasnya. [rmol]
