10Berita - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 soal Kekerasan Seksual terus menuai kritik pedas.
Kali ini datang dari Anggota Badan Legislasi DPR RI sekaligus anggota panitia kerja (panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Bukhori Yusuf.
Bukhori menganggap aturan tersebut sarat dengan sejumlah kelemahan sehingga patut dicabut.
Pertama, lanjut Bukhori, Peraturan Menteri (Permen) soal Kekerasan Seksual melampaui kewenangan.
Pasalnya, konten yang diatur dalam Permen tersebut justru masih dibahas oleh panitia kerja RUU tentang Tindak Pidana Seksual atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Badan Legislasi DPR.
“Dengan kata lain, Permen ini melangkahi undang-undang dan tidak memiliki cantolan yuridis (lihat poin Mengingat) yang jelas dan spesifik soal kejahatan berupa Kekerasan Seksual sehingga dasar hukumnya lemah,” jelas Bukhori dikutip Kamis (4/11)
Di sisi lain, imbuhnya, paradigma yang dipakai oleh Permen ini menggunakan paradigma RUU P-KS yang sudah usang dan ditolak oleh DPR.
Sehingga membuat RUU ini diubah total dari judul hingga konten. serta pembahasannya kembali dimulai dari awal.
Kedua, Permendikbudristek No. 30/2021 soal Kekerasan Seksual menyalahi karakter Permen.
Karakter Permen itu bersifat mengatur teknis internal kelembagaan, bukan mengatur hal yang bersifat strategi, tata kelola, hubungan inter dan antar kelembagaan bahkan masyarakat.
Ketiga, Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengatakan Permen tersebut mengabaikan tujuan pendidikan nasional. Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebut: ‘Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang’.
“Konsideran filosofis dari Permen ini tidak sinkron karena bukan merujuk pada Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI 1945 soal tujuan pendidikan nasional, melainkan mengacu pada Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, kritik tajam juga dilontarkan Bukhori terhadap prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Permen yang tidak mencerminkan sama sekali tujuan dari pendidikan nasional.
Pasal 3 Permendikbudristek No. 30/2021 menyebut, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip: a) kepentingan terbaik bagi Korban; b) keadilan dan kesetaraan gender; c) kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; d) akuntabilitas; e) independen; f) kehati-hatian; g) konsisten; dan h) jaminan ketidakberulangan
Anggota Komisi Agama DPR ini menilai aturan tersebut bersifat diskriminatif lantaran menegasikan peran agama sebagai instrumen pencegahan dan penanganan kejahatan berupa kekerasan seksual.
“Kenapa norma agama tidak dimasukkan? Kenapa perspektif yang digunakan mengabaikan peran agama? Padahal sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, dimana ruhnya itu terletak pada sila pertama,” sambungnya.
Dengan demikian, lanjut Bukhori, segala peraturan mesti sejalan, patuh, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Maka, sebelum menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Saya meminta agar Permen ini segera dicabut karena bermasalah dari segi yuridis maupun filosofis,” pungkasnya. [/fin]
Kamis, 04 November 2021
Home »
» Menteri Nadiem Bikin Aturan Kekerasan Seksual, DPR: Kenapa Norma Agama Tidak Dimasukkan?
Menteri Nadiem Bikin Aturan Kekerasan Seksual, DPR: Kenapa Norma Agama Tidak Dimasukkan?
By 10 BERITA 11/04/2021 01:56:00 PM
Menteri Nadiem Bikin Aturan Kekerasan Seksual, DPR: Kenapa Norma Agama Tidak Dimasukkan?
Related Posts:
Perebutan Ketua MPR Mengerucut ke Dua Kubu Perebutan Ketua MPR Mengerucut ke Dua Kubu 10Berita,JAKARTA. - Perebutan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat kini mengerucut ke dua kubu. Semula hendak diramaikan oleh Golkar, Gerindra, dan PKB, kini hanya menyisa… Read More
Perang Dingin Megawati Vs Surya Paloh Perang Dingin Megawati Vs Surya Paloh 10Berita - Ketegangan hubungan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum NasDem Surya Paloh makin nyata di Senayan. Pakar komunikasi melihat ini semacam perang dingin lantar… Read More
Pelajar Ikut Demo Dijegal Tak Dapat SKCK, Apa Dasar Hukumnya? Pelajar Ikut Demo Dijegal Tak Dapat SKCK, Apa Dasar Hukumnya? 10Berita – Polisi menjatuhkan sanksi penjegalan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada 17 pelajar di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ya… Read More
Viral Pesan di WhatsApp Internet Bakal Dimatikan, Benarkah? Viral Pesan di WhatsApp Internet Bakal Dimatikan, Benarkah? 10Berita - Sebuah pesan tengah viral di WhatsApp. Pesan tersebut berisikan kabar kalau internet di Indonesia bakal dimatikan sore ini, benarkah?Isi pesan ya… Read More
Kurma Milik Jabir Tidak Habis meski Utang Ayahnya telah Lunas Kurma Milik Jabir Tidak Habis meski Utang Ayahnya telah Lunas 10Berita, “SEKARANG saya harus bagaimana, wahai Rasulullah? Dengan apa saya membayar hutang-hutang ayah saya?” tanya Jabir sedih. Jabir bin Abdullah adalah s… Read More