10Berita - Mantan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menanggapi tuduhan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebut ratusan pesantren di Indonesia terafiliasi dengan jaringan terorisme.
Kiai Muhyiddin mengatakan, umat Islam, sejak era kolonialisme memang selalu dijadikan kambing hitam dari segala macam tindakan kekerasan, kekacauan, intoleransi, keterbelakangan dan instabilitas nasional maupun global.
Semua tuduhan itu, kata Kiai Muhyiddin, merupakan agenda terselubung dari kelompok pendukung Islamofobia. “Kita sudah bisa memahami ending-nya adalah labelisasi radikalisme, terorisme dan jihadisme kepada pesantren dan pengurusnya,” ungkap Kiai Muhyiddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/01/2022).
“Mereka pasti menjadi sasaran target utama sebagai breeding ground of terorism (tempat berkembangbiaknya terorisme, red),” lanjutnya.
Kiai Muhyiddin juga mengatakan, selama ini sebagai kelompok mayoritas, umat Islam terus dipojokkan dengan berbagai alasan subyektif dan apologistik.
“Mereka sudah lupa atau pura-pura lupa tentang peran penting pesantren dalam mengusir penjajah dan mengisi kemerdekaan Indonesia,” kata dia.
Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama International Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mengungkapkan, para pakar terorisme dan sejarah sepakat menyimpulkan bahwa sebagian besar korban teror di dunia, termasuk di Indonesia, adalah umat Islam.
“Jualan radikal radikul di era digital sudah kedaluarsa dan sangat kontraproduktif,” tegasnya.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu menyarankan, selain pesantren, seharusnya BNPT juga melakukan penelitian (research) dan penyelidikan tentang kegiatan pusat kajian Kristenisasi, gereja dan chapels yang dikelola oleh misionaris Kristen di Indonesia Timur dan wilayah lain secara adil.
“Fakta dan data menunjukan, begitu banyak gembong teroris dan separatis berlindung di gereja dan sebagainya dengan mengeksploitasi dana sosial untuk membiayai kegiatan mereka,” kata Kiai Muhyiddin.
Kiai Muhyiddin meminta agar BNPT fokus untuk mengirimkan Densus 88 dan TNI ke wilayah yang telah jelas menjadi sarang separatis. “BNPT sebaiknya fokus memperkuat daya ledaknya dengan mengirimkan Densus 88 dan TNI ke wilayah yang sudah jelas jadi sarang separatis.
Selain itu Kiai Muhyiddin juga menyarankan, seharusnya pemerintah mengevaluasi diri dan mengoreksi semua kebijakan yang ugal-ugalan dan inkonstitisional yang menyengsarakan rakyat banyak.
Pasalnya, saat ini kekuatan oligarki dirasakan sangat powerful dan dominan. Seakan kelompok kecil dengan kekuatan modal yang dahsyat dari etnis tertentu sangat berperan menentukan arah negara ini.
Sebelumnya, Kepala BNPT Boy Rafli Amar menyebutkan bila lembaganya masih menemukan adanya pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Jumlahnya mencapai ratusan pondok pesantren di berbagai wilayah.
“Ada sebelas pondok pesantren yang menjadi afiliasi Jamaah Anshorut Khalifah, 68 pondok pesantren afiliasi Jamaah Islamiyah dan 119 pondok pesantren afiliasi Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS,” kata Boy dalam pemaparan di Komisi III DPR, Selasa, 25 Januari 2022, seperti dilansir Tempo.co.
[suaraislam]
