10Berita - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi terseretnya nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Bila bicara secara hukum, kata Refly Harun, penundaan Pemilu sebenarnya tidak ada dasar hukumnya.
“Saya mengatakan bahwa kalau kita bicara tunda Pemilu, itu gak ada dasar hukum nya. Tapi kalau percepat Pemilu, itu ada (dasar hukum nya),” ujarnya melalui kanal Youtube Refly Harun Rabu, 2 Maret 2022.
“Masa jabatan itu bisa diperpendek tapi gak bisa diperpanjang. Karena konstitusi mengatur demikian,” sambungnya menjelaskan.
Relfy lalu memaparkan ada empat Menteri Koordinator di Indonesia, yakni Mahfud MD, Muhadjir Effendy, Luhut Binsar Panjaitan, dan Airlangga Hartanto.
“Menteri Koordinator itu ada empat, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sumber Daya Manusia Muhadjir Effendy, Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Perekonomian Ir Hartanto. Oh rupanya Luhut ya,” katanya.
Advokat ini mengatakan, kekuasaan sangatlah nikmat, maka tak heran bila hal semacam ini terjadi.
“Satu komentar yang paling gampang adalah kekuasaan itu nikmat. Karena itu, orang yang berkuasa ingin, kalau bisa ya selama-lama nya di sana, dan ini adalah manusiawi, hal yang paling sering terjadi,” tuturnya.
Namun yang pasti, katanya, Indonesia tidak boleh membiarkan hal semacam ini terjadi.
“Karena itu tidak boleh kita membiarkan hal seperti ini berlangsung,” ucapnya.
Sebab, kalau bangsa tidak menghormati konstitusi, maka negara akan dibangun berdasarkan kesepakatan elite yang menguntungkan mereka saja.
“Karena kalau tidak ada penghormatan kepada konstitusi sebagai rule of the game, maka yang terjadi adalah negara dibangun berdasarkan kesepakatan elite,” tandasnya.
Sebuah informasi menyebutkan bahwa Luhut sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk membahas usulan penundaan Pemilu 2024.
Informasi yang beredar menyebut, Luhut meminta agar Zulhas mendukung usulan itu dan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah setuju.
Kemudian, Zulhas diminta mengemukakan usulan tersebut di hadapan masyarakat.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Zulhas memang menyuarakan usulan penundaan Pemilu 2024, kompak dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin). [galamedia]
