10Berita -Partai Demokrat mengaku sangat menyayangkan adanya peretasan akun-akun media sosial maupun nomor telepon seluler para pihak yang kritis terhadap pemerintah. Salah satunya seperti apa yang dialami pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, dengan adanya kejadian tersebut justru membuat rakyat tak nyaman dan merasa tak aman.
"Apalagi menggunakannya untuk menyebarkan kabar bohong yang berupaya menjatuhkan kredibilitas pemilik akun dan mengadu domba berbagai elemen bangsa yang pro demokrasi.
Tentu ini membuat warga negara semakin tidak nyaman dan merasa tidak memiliki rasa aman dalam melakukan aktivitas di negeri sendiri," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (21/4/2022) kemarin.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia semakin hari semakin buruk kondisinya jika perilaku soal peretasan dibiarkan berlarut-larut.
Karenanya, pemerintah harus menyikapi situasi ini dengan serius dan mengambil langkah-langkah yang memang efektif, bukan sekedar kebijakan normatif, tapi melempem di lapangan.
"Jika membiarkan situasi seperti ini terus terjadi, berarti Pemerintah dengan sengaja membiarkan tindakan teror dan intimidasi terhadap aktivis pro demokrasi terus berlanjut. Dengan kata lain, Pemerintah memberikan persetujuan, jika merasa tidak terlibat, dalam perilaku anti demokrasi seperti ini," tuturnya.
"Jangan sampai Indonesia dicap sebagai negara demokrasi, tapi dengan rasa otoriter," sambungnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, sudah banyak lembaga demokrasi dunia yang memberikan penilaian buruk terhadap demokrasi Indonesia, dari negara yang hanya bebas sebagian, sampai negara dengan demokrasi yang cacat.
"Kita harap ada perbaikan dari Pemerintah dalam dua tahun terakhir ini. Bukan sekedar lip service di media saja, melainkan benar-benar terwujud di lapangan," imbuhnya.
Diketahui, akun media sosial Bivitri Susanti seperti Whatapps hingga Instagram telah diretas. Peretasan diketahui saat dalam akun medsos Bivitri tersebut mengunggah pernyataan yang tidak sejalan dengan pandangan pribadinya.
Sumber: suara
Jumat, 22 April 2022
Home »
» Kritis Ke Pemerintah, Akun Medsos Akademisi Kena Retas, Demokrat: Jangan Sampai RI Dicap Negara Demokrasi Rasa Otoriter
Kritis Ke Pemerintah, Akun Medsos Akademisi Kena Retas, Demokrat: Jangan Sampai RI Dicap Negara Demokrasi Rasa Otoriter
By 10 BERITA 4/22/2022 02:57:00 PM
Kritis Ke Pemerintah, Akun Medsos Akademisi Kena Retas, Demokrat: Jangan Sampai RI Dicap Negara Demokrasi Rasa Otoriter
Related Posts:
Jokowi Sibuk Kampanye, Rupiah Mulai Merosot Lagi Jokowi Sibuk Kampanye, Rupiah Mulai Merosot Lagi 10Berita – Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS mulai mengalami tren menurun. Pada pekan ini, rupiah bercokol di angka Rp 14.108 per dolar AS. Angka tersebut teru… Read More
1.600 WNA Punya e-KTP, Hanya 103 Orang Diverifikasi Ulang 1.600 WNA Punya e-KTP, Hanya 103 Orang Diverifikasi Ulang 10Berita – Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menemukan 103 Warga Negara Asing (WNA) pemilik e-KTP, yang n… Read More
Tokoh Melayu Riau: Rommy, Jangan Coba-coba Jegal UAS! Tokoh Melayu Riau: Rommy, Jangan Coba-coba Jegal UAS! 10Berita – Berbagai cara dan upaya dilakukan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muchammad Romahurmuziy, untuk menjalankan misi “mematikan” pengaruh Ustad … Read More
Anies Baswedan; Warga Jakarta Lebih Butuh Air Bersih Daripada Air Alkohol Anies Baswedan; Warga Jakarta Lebih Butuh Air Bersih Daripada Air Alkohol 10Berita – Alumni 212 akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat siang, 8 Maret 2019. Aksi ini u… Read More
Beras Impor Menumpuk di Gudang Bulog Terancam Busuk Beras Impor Menumpuk di Gudang Bulog Terancam Busuk 10Berita – Awal tahun ini Perum Bulog mengemukakan rencana untuk mengekspor beras. Berbagai pihak heran dan mempertanyakan rencana tersebut, karena hampir setiap tahun I… Read More