10Berita -Presiden Joko Widodo dengan bangga memamerkan pencapaian pembangunan jalan tol sejak memimpin di tahun 2014.
“Selama 40 tahun, Indonesia hanya mampu membangun 780 km jalan tol. Maka, mulai tahun 2014 itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan jalan tol di Trans-Jawa, Trans-Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Berapa Panjang jalan tol yang kita bangun 7 tahun terakhir? 1.900km,” cuit akun Twitter @jokowi, 14/4/2022.
Pernyataan ini mendapat banyak tanggapan termasuk Achmad Nur Hidayat MPP, seorang Pakar Kebijakan Publik
Dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (16/4/2022) menyebut di pertanyaan itu ada miss leading.
"Pertanyaanya buat apa 1.900 km kalau kemudian masyarakat masih menderita, dalam arti nilai kemanfaatan tidak dirasakan masyarakat," ucapnya.
Ia melanjutkan apakah kemudian rantai distribusi bahan sembako sebagai contoh menjadi lebih baik sehingga harga bisa murah?.
"Ternyata tidak. Artinya adanya jalan tol yang dibangun direzim ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat."
Achmad menambahkan apakah layak pembangunan jalan tol tersebut dianggap sebuah prestasi sementara pembiayaan yang secara jor-joran itu menggunakan dana hutang yang besarnya sampe kurang lebih Rp. 5.000 triliun?.
"Tentunya ini sangat tidak layak karena siapapun presidennya untuk membangun apapun dengan hutang itu pasti bisa. Yang ujungnya menjadi beban yang harus ditanggung oleh rakyat untuk waktu yang sangat panjang," jelas Ketua Pusat Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta ini.
Ia menyebut yang mengkhawatirkan adalah tarif tol yang semakin tinggi. Artinya jalan tol ini hanya untuk kepentingan bisnis semata.
"Pengguna jalan tol hanya para pemilik mobil. Rakyat kecil tidak merasakan kemanfaatannya. Dikatakan prestasi jika rezim mampu mendatangkan pendapatan negara yang tinggi dan membiayai itu semua dan memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat banyak maka pembangunan jalan tol tersebut patut diacungi jempol," pungkas Achmad.[wartaekonomi]
