10Berita - PKS all out dalam menentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Tidak hanya walk out saat rapat paripurna DPR, PKS juga siap untuk potong gaji anggota DPR demi memberi subsidi pada rakyat.
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menekankan bahwa PKS sudah biasa memotong gaji para anggota fraksinya untuk kemaslahatan umat yang sedang kesusahan, misalnya pada saat terjadinya bencana alam dan juga Covid-19.
“Konsistensi PKS sudah lama terbukti ya. PKS sangat biasa untuk dipotong gajinya untuk membantu kepentingan masyarakat,” kata Hidayat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/9).
Terkait dana pensiun anggota DPR yang terlalu besar bisa dijadikan pemerintah untuk menambal subsidi BBM, Hidayat berpendapat jangan hanya DPR saja yang dihapus uang pensiunnya, tapi pemerintah juga harus berani menghapus dana pensiun presiden, wakil presiden, menteri, hingga level walikota.
“Hendaknya fair, adalah semua jabatan politik juga diberlakukan yang sama. Presiden juga jabatan politik, wapres jabatan politik menteri jabatan politik dpd, walikota, bupati dsb jadi mestinya semua jabatan politik kalau mua dihapus dihapus semuanya. Jangan hanya DPR saja,” ucapnya.
Jika dibantingkan dengan gaji komisaris BUMN, kata Hidayat, gaji anggota dewan di Senayan tidak sebanding jika harus dipangkas lagi. Maka seharusnya, pemerintah memangkas gaji-gaji pegawai perusahaan pelat merah agar bisa memberikan bantuan kepada masyarakat.
"DPR berapa sih kalau dibanding dengan gaji presiden dan wapres, enggak ada apa-apanya. Termasuk juga gaji atau dana pensiun untuk para komisaris, di beragam BUMN, termasuk gaji dan bonus Pertamina. Jadi kalau mau dipotong, potong semua. Kalau mau dihapus, hapus semuanya, jangan hanya DPR saja,” tutupnya.
Sumber: RMOL
