10Berita - Keberadaan Satgassus Polri mencuat lagi lantaran adanya kasus pembunuhan Brigadir J.
Pasalnya, pembunuh Brigadir J adalah Ferdy Sambo yang saat itu juga sebagai Koordinator Satgassus Polri.
Meski demikian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian adalah orang yang telah membentuk Satgassus Polri, ketika masih menjabat Kapolri.
Karena itu, Tito diminta meminta maaf kepada publik lantaran membentuk Satgassus Polri.
Alasannya, pembentukan itu memberikan konsekuensi negatif bagi Indonesia.
“Pak Tito secara moral minta maaf lah kepada publik karena ada hal-hal buruk telah terjadi akibat dari buah tandatangannya (membentuk Satgassus),” kata Ketua Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus dalam diskusi bertajuk “Kopi Party Movement, Lacak dan Tindak Sumber – Aliran Uang 303 Sambo” di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2022).
Ia menyebut, kinerja Tito saat menjadi Kapolri benar-benar buruk.
"Kita tidak mengerti apa kepentingannya (Tito-red). Tetapi di surat perintah pembentukannya disebutkan bahwa Satgassus dibentuk untuk kebutuhan kasus-kasus yang menjadi perhatian pimpinan Polri,” kata Iskandar.
Iskandar menilai, dalam SP itu terdapat keunikan, karena surat itu tak hanya berlaku bagi petinggi polri berpangkat jenderal bintang tiga.
Tetapi juga untuk polisi berpangkat Bripda, Briptu dan Iptu.
Keunikan lain adalah ketika Satgassus dipimpin Kapolri Irjen Idham Azis, Irjen Pol Ferdy Sambo disebut sebagai koordinatoriat, bukan sekretaris.
Sehingga menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya peran Sambo kala itu, sehingga tidak disebut sebagai sekretaris.
Namun, kata Iskandar, apapun latar belakang pendirian Satgassus itu, telah memberikan konsekuensi negatif bagi bangsa Indonesia.
Salah satu indikasinya adalah pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh Sambo dengan dibumbui kronologi yang direkayasa.
Pembunuhan dilakukan di rumah dinas Sambo yang notebene merupakan aset negara.
“Karenanya, harapan kita adalah itu, Pak Tito meminta maaf. Kalau Beliau belum melakukan itu, kami tidak percaya Beliau orang baik,” kata Iskandar lagi.
Tak hanya itu, Iskandar juga menyarankan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit investigasi terhadap Satgassus.
Tujuannya untuk mengetahui apa saja yang selama ini dilakukannya, dan berapa anggaran Polri yang telah digunakan. [FIN]
