10Berita – Musni Umar, ikut bicara soal dugaan kecurangan yang dilakukan KPU pada proses verifikasi Faktual Partai Politik peserta Pemilu serentak 2024.
Menurut Musni Umar, sangat penting bagi KPU untuk klarifikasi atas masalah dugaan kecurangan tersebut di depan publik.
“Jika tidak, kepercayaan masyarakat akan redup, yang berarti Pemilu sebagai pengejawantahan dari demokrasi dalam bahaya. Semoga bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Musni Umar, dikutip dari unggahan twitternya, @musniumar (15/12/2022).
Lembaga Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) untuk memberikan tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Pelanggaran itu merupakan kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Baik Komisionernya, maupun juga ada di sekretariat,” ujar Herman, Rabu (14/12/2022).
Merespon dugaan kejahatan yang dilakukan KPU, Herman mengaku, pihaknya (Kopel Indonesia) meminta DKPP, Membentuk tim independent untuk penelusuran potensial pelanggaran kode etik yang ditengarai dilakukan secara terukur dan massif.
“Melakukan uji forensik digital terhadap hasil verifikasi Faktual partai calon peserta Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh KPU,” bebernya. (fajar)
