Demokrat: Jika Benar Tak Netral Pilpres, Jokowi Lagi Mengumandangkan Perang
10Berita - Partai Demokrat mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beberapa hari lalu mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Negara. Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mewanti-wanti Jokowi jika benar bersikap tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024.
Hal itu disampaikan Benny Harman lewat akun Twitternya @BennyHarmanID. Dia menyebut Jokowi mengumandangkan perang jika benar bersikap tidak netral di 2024.
"Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri," kata Benny dalam cuitannya seperti dilihat detikcom, Senin (8/5/2023). Benny sudah mengizinkan cuitannya dikutip.
Benny juga mewanti-wanti Jokowi agar berhati-hati bersikap. Dia menegaskan Jokowi merupakan lambang negara, bukan lambag partai atau golongan tertentu.
"Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan tertentu. #RakyatMonitor#," ujar Benny.
Benny lantas menjelaskan maksudnya lebih jauh terkait perang seperti yang dikicaukannya. Dia mengatakan Jokowi melawan rakyatnya sendiri jika bersikap mendukung kepentingan tertentu.
"Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri, dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik, bukan presiden dari parpol tertentu, dari kelompok tertentu dan dari golongan tertentu," jelasnya.
Jokowi sudah membantah dirinya cawe-cawe urusan capres, simak di halaman berikutnya.
Jokowi Tegaskan Tak Cawe-cawe Urusan Capres 2024
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis tudingan ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan calon presiden (capres) maupun cawapres di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan pertemuannya dengan enam ketua umum partai politik beberapa hari lalu merupakan ajang diskusi politik.
"Cawe-cawe? He..he..he.. bukan cawe-cawe. Itu diskusi aja kok, kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi sudah sampaikan saya ini kan juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Jokowi menegaskan, urusan capres merupakan urusan partai. Dia mengaku hal tersebut sudah berulang kali ditegaskannya.
"Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja," tuturnya.
Jokowi mengatakan, selain sebagai pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Menurut dia, tidak ada konstitusi yang dilanggarnya.
"Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaliguspejabatpublik," kata Jokowi.
"Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau bicara politik boleh dong. Saya bicara berkaitan pelayanan publik bisa dong, nah itu memang tugas Presiden. Hanya memang kalau nanti ada ketetapan KPU saya gitu," imbuhnya sembari menunjukkan gestur tanda diam.
Sumber: detik
