Ratusan Ulama Jatim Tolak Hasil Pemilu dan Dukung Hak Angket
10Berita - Ratusan ulama Jatim yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) menggelar aksi deklarasi. Mereka menolak hasil Pemilu 2024 di Surabaya.
Ratusan ulama ini menuntut adanya pemilu ulang, karena coblosan yang terjadi pada tanggal 14 Februari baik Pilpres dan Pileg 2024 penuh dengan kecurangan dan intimidasi untuk memenangkan Paslon tertentu.
"Pertama kami menolak hasil pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, intervensi dan pengancaman," kata deklarator Forum Penyelamat Pemilu Jurdil 2024 Dr Zainal Arifin di Surabaya, Sabtu (24/2/2024).
Selain menuntut Pemilu 2024 diulang, mereka juga mendesak agar DPR RI menggulirkan hak angket kepada Presiden Joko Widodo yang dinilai melakukan intervensi untuk mendukung paslon 02 Prabowo-Gibran.
"Dua kami mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket meminta pertanggungjawaban pemerintah," tegasnya.
Selain dua butir pernyataan tersebut, massa aksi juga membacakan mosi tidak percaya kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 dan Presiden Joko Widodo.
Menurut Zainal Arifin, selama proses jalannya pemilu, Presiden RI Joko Widodo tidak menunjukkan sikapnya sebagai negarawan dan mendukung Paslon tertentu.
"Kami menyatakan mosi tidak percaya, kepada penyelenggara pemilu tahun 2024. Kami juga menyatakan mosi tidak percaya kepada presiden Indonesia yang tidak memberi teladan yang baik dalam pelaksanaan Pilpres 2024 dan kami mendesak DPR RI untuk memakzulkan presiden Indonesia," tambahnya.
Zainal Arifin memastikan pihaknya akan mendatangi beberapa lembaga negara seperti DPR RI dan KPU yang menuntut mereka menggelar proses Pemilu 2024 secara adil dan transparan.
"Kita berkumpul bukan soal angka-angka, tetapi ingin pemilu jurdil agar proses tersebut menghasilkan pemimpin yang baik," katanya usai acara.
Selain itu, para relawan juga akan mengumpulkan berbagai bukti dugaan kecurangan untuk segera ditindaklanjuti dan diproses di Bawaslu RI.
"Bersama kawan-kawan akan melakukan audiensi dengan DPR dan mendorong penyelenggara mereka berlaku adil. Kita menemukan kecurangan ada intimidasi dari penyelenggara negara. Biarkan masyarakat menentukan pilihannya tanpa intimidasi," pungkasnya.
Sumber: Detik
