Siasat TRUMP Luar Biasa !!

 Siasat TRUMP Luar Biasa !!

 

10Berita - SEKEDAR ANALISA kalau nga setuju gpp minum kopi aja dulu

Siasat President TRUMP luar biasa:
Strategi dan penulisan siasatnya lebih hebat dari novel SHAKESPEARE.

1. Untuk 3 minggu kedepan President Trump akan tetap bekerja meskipun ia sedang diserang COVID-19.

2. Debat Politik akan dibatalkan. Oleh karenanya beliau tudak perlu menjawab tuduhan2 yang akan dilontarkan kepadanya pada saat debat dan terutama beliau tidak membuat kesalahan bicara pada waktu debat Presiden y.a.d.

3. Opini publik cenderung akan mengarah positip kepada beliau karena ia mencerminkan pahlawan Nasional America yang melawan Virus yang mengerikan ini.

4. Beliau tidak perlu menjawab berita-berita negatip yang dituduhkan kepadanya karena beliau akan terlihat bekerja keras melawan penyakitnya dan pada saat yang sama tetap melaksanakan tugas kePresidenan yang teramat berat.

5. Untuk 3 minggu kedepan media-massa hanya akan melaporkan bagaimana Presiden Trump melawan Virus Corona yang mengerikan ini. Saingannya Joe Biden sama sekali tidak akan di pedulikan oleh Pers dan media masa.

6. Beberapa hari sebelum tanggal 3 November, Hari pemilu Amerika Serikat akan diumumlan bagaimana President Trump berhasil melawan dan mengatasi serangan Covid-19 terhadap dirinya. Akan terjadi peberitaan besar-besar-an bagaimana dengan semangat Negara-Adikuasa-AMERIKA, beliau berhasil melawan covid-19. Presiden Trump harus diberikan kesempatan 4 tahun lagi kedepan untuk memerintah Amerika Serikat.

6. Saingannya, Joe Biden, tidak akan dapat perhatian. Setiap komentar atau nyinyiran negatip Biden atau Kritiknya akan dianggap sebagai kejahatan dan kejam dan berdarah dingin terhadap seorang pahlawan Amerika.

Wow!!!! Strategi yang luar biasa !!!! Selesai sudah Tuan Joe Biden, saingannya. !!!!!!
🤪🤪🤪

(Kutipan Forum Ken)

sumber:portal islam 

Read More

Tertular dari Asistennya, Presiden Trump dan Istrinya Positif Corona

 Tertular dari Asistennya, Presiden Trump dan Istrinya Positif Corona

Donald Trump dan Istri, Melania. (Foto: NBC News)

10Berita: Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Jumat (2/10/2020) pagi bahwa dia dan istrinya, Ibu Negara, Melania, dinyatakan positif Covid-19. a.

“Malam ini, @FLOTUS (Ibu Negara AS) dan saya dinyatakan positif Covid. Kami segera memulai proses karantina dan pemulihan. Kami akan menyelesaikan ini BERSAMA!” kata Trump di akun Twitternya, dikutip dari Kantor Berita Anadolu, Jumat (2/10).

Pengumuman itu datang beberapa jam setelah Hope Hicks, salah seorang asisten terdekat Trump, dinyatakan positif terkena virus pada Kamis (1/10).

“Presiden dan Ibu Negara, keduanya baik-baik saja saat ini, dan mereka berencana untuk tetap tinggal di Gedung Putih selama pemulihan mereka,” kata Sean P. Conley, dokter Gedung Putih.

Berita ini muncul di puncak kampanye menjelang pemilihan presiden, 3 November mendatang.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan Sean Hannity dari Fox News Channel, Trump mengatakan dia dan Melania baru saja mengikuti tes (Covid-19) dan sedang menunggu hasilnya.

Trump juga mengatakan dia menghabiskan banyak waktu dengan Hicks.

“Hope Hicks, yang telah bekerja sangat keras bahkan tanpa istirahat sejenak, baru saja dinyatakan positif Covid 19. Mengerikan! Ibu Negara dan saya sedang menunggu hasil tes kami,” tweet Trump sebelumnya.

Trump dan asistennya, Hope Hicks

Dalam wawancara dengan Bob Woodward dari The Washington Post awal tahun ini, Trump mengatakan bahwa dia sengaja “meremehkan” ancaman virus sebagai cara untuk menghindari kepanikan publik.

Dalam beberapa bulan terakhir, bertentangan dengan saran sebagian besar pejabat kesehatan masyarakat, Trump telah mengadakan rapat umum politik besar-besaran tanpa masker dan jarak sosial. Ketika ditanya, Trump mengatakan ‘aksi unjuk rasa’ tidak menimbulkan ancaman tertular virus. (mus)

Sumber: 

Read More

Ribuan Masjid di Xinjiang Dihancurkan, Wamenag Minta China Beri Penjelasan

 Ribuan Masjid di Xinjiang Dihancurkan, Wamenag Minta China Beri Penjelasan

10Berita,Jakarta – Wakil Menteri Agama RI, Zainut Tauhid Saadi, mendesak China agar memberikan penjelasan soal kabar penghancuran ribuan masjid di Xinjiang dan perlakuan tidak manusiawi terhadap muslim Uighur.

Wamenag mengaku terus mencermati perkembangan berita tersebut.

“Kami meminta otoritas setempat dalam hal ini Pemerintah China untuk memberikan kejelasan apa yang terjadi. Sehingga dapat menjawab pertanyaan umat muslim di dunia tentang apa yang sesungguhnya terjadi,” kata Zainut Tauhid melalui siaran tertulisnya, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Laporan ASPI: China Hancurkan Ribuan Masjid di Xinjiang

Kabar penghancuran ribuan masjid di Xinjiang dimulai dari laporan oleh Autralian Strategy Policy Institute (ASPI) terdapat sekitar 16.000 masjid di Xinjiang atau sekitar 65 persennya telah dihancurkan oleh pemerintah China sejak 2017. Data ini didapat melalui pengamatan gambar satelit.

Sementara itu, sekitar 8.500 telah dihancurkan secara langsung. Namun, sebagian besarbtanah tempat masjid-masjid itu pernah berdiri tetap kosong.

Lebih dari 30 persen titik penting untuk umat Islam Uighur seperti kuburan dan jalanan telah dihancurkan. Kendati demikian, China membantahnya.

Menurut Wamenag, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendiskusikan informasi tersebut, sekaligus menyampaikan kepedulian muslim Indonesia kepada masyarakat Uighur. “Karena ini menyangkut dengan hubungan diplomatik,” tutur Wamenag.

Dengan permasalahan kehidupan beragama di sana, Wamenag menggaris bawahi tentang pentingnya kebebasan dalam beragama.

“Kami di Kementerian Agama berpandangan bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijaga, dan dihormati,” tegasnya.

sumber: BISNIS.com

Read More

Analis Israel: Kebijakan Turki di era Erdogan adalah ancaman besar bagi Israel

 Analis Israel: Kebijakan Turki di era Erdogan adalah ancaman besar bagi Israel

10Berita,  Analis Israel mengklaim bahwa kebijakan Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang bertujuan untuk menegaskan hegemoni Turki di kawasan itu, merupakan ancaman utama bagi Israel, dan bahwa ketakutan Israel dan UEA atas peran Turki yang meningkat adalah motivasi utama bagi mereka untuk menormalkan hubungan.

Galia Lindenstrauss, peneliti senior di Institute for National Security Studies (INSS) dan spesialis dalam kebijakan luar negeri Turki, mengatakan bahwa tindakan Erdogan dipengaruhi oleh "transformasi sistem internasional dari sistem unipolar ke sistem multipolar."

Dia mengatakan kepada Jewish News Syndicate bahwa persepsi bahwa Amerika Serikat berencana untuk secara signifikan mengurangi kehadiran militernya di Timur Tengah dan kekosongan kekuasaan yang muncul sebagai salah satu konsekuensi dari kerusuhan Arab mendorong banyak aktor, termasuk Turki, untuk bertindak dengan cara yang lebih tegas.

Lindenstrauss mengklaim bahwa identitas Islam Erdogan dan kedekatannya dengan Ikhwanul Muslimin, Qatar dan Hamas adalah ancaman nyata bagi Israel.

Dia berkata, "Setelah jatuhnya mantan Presiden Mesir Mohamed Morsi, Turki menjadi pemimpin poros Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah. Ini adalah penyebab keprihatinan di Israel, dan sekarang ada kesadaran yang lebih besar tentang aktivitas militer Hamas di wilayah Turki."

Dia menambahkan, "Demikian pula, ada kecurigaan yang lebih besar mengenai aktivitas badan pemerintah Turki dan aktivitas organisasi non-pemerintah di Israel dan Wilayah Palestina, dan Israel kurang terbuka terhadap inisiatif Turki untuk membantu Palestina."

Menurut Lindenstrauss, salah satu alasan yang membuat Israel dan Uni Emirat Arab mencapai kesepakatan normalisasi di antara mereka terkait dengan "meningkatnya kekhawatiran tentang peran Turki yang lebih besar di kawasan itu."

Ephraim Inbar, kepala Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem, mengatakan bahwa Erdogan percaya bahwa Turki memiliki takdir yang hebat dan harus menjadi kekuatan dunia. Dan karena Amerika Serikat perlahan-lahan mengurangi kehadirannya di Timur Tengah, ini menambah lebih banyak kebebasan untuk beroperasi untuk Turki dalam urusan regional.

Dia mencatat bahwa Erdogan bukan hanya seorang pemimpin dengan ideologi Islam, tetapi seorang pemain politik yang realistis.

Dia menjelaskan bahwa Turki memiliki kehadiran militer di Irak dan Suriah dan memiliki pangkalan militer di Qatar dan Somalia, dan Erdogan saat ini berusaha untuk membatalkan Perjanjian Lausanne tahun 1923, yang secara resmi mengakhiri Kekaisaran Ottoman.

Inbar memperingatkan bahwa Israel harus memperhatikan dan bertindak hati-hati terhadap kebijakan Erdogan dalam mendukung Hamas dan memberikan paspor anggota gerakan yang memungkinkan mereka kebebasan bergerak yang lebih besar, dan aliansi yang jelas antara Turki dan Qatar, yang keduanya mendukung Ikhwanul Muslimin.

Sumber: Turkpress

Read More

Taipan yang Mengkritik Xi Jinping Divonis 18 Tahun Hukuman Penjara

 Taipan yang Mengkritik Xi Jinping Divonis 18 Tahun Hukuman Penjara

 

10Berita,Mantan eksekutif Huayuan Real Estate Group, Ren Zhiqiang yang sempat menghilang pada Maret telah divonis hukuman 18 tahun penjara atas tuduhan korupsi.

Ren beberapa bulan lalu menghilang setelah menulis sebuah esai yang mengkritik Presiden Xi Jinping dan pemerintahannya dalam penanggulangan wabah virus corona di China.

Dalam esainya, Ren mengkritisi pidato yang disampaikan Xi pada 23 Februari. Di sana, Ren mengungkapkan telah terjadi krisis pemerintahan dalam partai.

Selain itu, meski tidak menyebutkan nama Xi, Ren dilaporkan menulis bahwa ia tidak melihat seorang kaisar sedang berdiri di sana memamerkan "pakaian barunya", tetapi seorang badut telanjang yang bersikeras terus menjadi kaisar.

Setelah lama menghilang, pada Selasa malam (7/4), pejabat partai mengungkapkan Ren tengah diselidiki atas pelanggaran serius atas kedisiplinan dan hukum.

Kemudian dilaporkan Associated Press pada Selasa (22/9), Ren telah dihukum karena tuduhan korupsi, penyuapan, penggelapan dana publik, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Vonis terhadap pris 69 tahun tersebut diumumkan melalui akun media sosial Pengadilan Rakyat Menengah No. 2 Beijing.

Ren sendiri dilaporkan tidak akan mengajukan banding.

Sebelumnya, pada Juli, mantan ketua dan wakil sekretaris partai Grup Huayuan telah dikeluarkan dari Partai Komunis China.

Ren memiliki karier militer awal dan kedua orang tuanya adalah mantan pejabat tinggi di partai Komunis. Beberapa menyebutnya pangeran, sebutan untuk keturunan pendiri pemerintahan komunis, kelompok yang termasuk Xi. [rmol] 

Read More

Kapal Cost Guard Cina Kembali Masuk ZEE RI, Pemerintah Diminta Waspada

 Kapal Cost Guard Cina Kembali Masuk ZEE RI, Pemerintah Diminta Waspada

10Berita,Pemerintah Indonesia diminta meningkatkan kewaspadaan pasca-masuknya kapal cost guard Cina bernomor lambung CCG 5204 di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Natuna Utara pada Sabtu, 12 September 2020. Kapal tersebut terdeteksi oleh petugas patroli Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI.

“Instansi-instansi keamanan laut Indonesia perlu untuk terus mewaspadai keberadaan kapal-kapal ikan atau kapal hina lainnya di Laut Natuna Utara, khususnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan laut lepas South China Sea agar hak berdaulat Indonesia di ZEE dan Landas Kontinen tidak dilanggar,” tutur peneliti senior Indonesia Ocean Justice Initiative, Andreas Aditya Salim, dalam keterangannya, Ahad, 20 September 2020.

Pihak kapal cost guard Cina bersikeras memasuki wilayah Indonesia atas dasar klaim mereka terhadap area nine dash line atau sembilan garis putus-putus yang diyakini merupakan wilayah teritorial Negeri Tirai Bambu. Personel kapal itu menyampaikan bahwa mereka tengah berpatroli di zonanya.

Padahal nine dash line merupakan klaim yang tidak memiliki dasar hukum. Klaim itu juga bertentangan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang diputuskan oleh the Permanent Court of Arbitration (PCA) pada 2016.

Beberapa negara belakangan pun telah menyatakan secara resmi keberatannya atas klaim Cina terhadap area nine dash line tersebut. Negara-negara itu adalah Filipina yang menyatakan secara resmi pernyataannya pada 6 Maret 2020, Vietnam pada 30 Maret 2020, Amerika Serikat pada 1 Juni 2020, Indonesia pada 12 Juni 2020, Australia pada 23 Juli 2020, Malaysia pada 29 Juli 2020, dan Jerman, Prancis, serta Inggris pada 16 September 2020.

Kehadiran kapal cost guard Cina di wilayah ZEE Indonesia, khususnya Laut Natuna Utara, bukan kejadian baru. Kapal patroli yang sama pernah memasuki wilayah Indonesia pada Maret 2016 dan Desember 2019. Bahkan, kapal cost guard itu pernah mengganggu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kapal-kapal pelaku ilegal fishing atau penangkapan ilegal dari Cina.

Selain meningkatkan kewaspadaan masuknya kapal Cina ke Laut Natuna Utara, pemerintah diminta menjaga lebih ketat terhadap adanya potensi pencurian ikan di area ZEE yang berbatasan dengan Samudera Pasifik, yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716 dan 717. Musababnya, menurut kajian Overseas Development Institute, saat ini jumlah armada kapal ikan berjarak jauh di seluruh dunia diperkirakan mencapai 16.966 unit.

“Sebagian besar menggunakan alat tangkap pukat dan melakukan banyak kegiatan penangkapan ikan di Northwest Pacific, Southeast Pacific, dan Southwest Atlantic,” kata Andreas. Di samping itu, berdasarkan data Regional Fisheries Management Organization yang wilayah pengelolaannya berada di Samudra Pasifik, yaitu Western & Central Pacific Fisheries Commission dan South Pacific Regional Fisheries Management Organization, jumlah kapal ikan berbendera Cina yang terdaftar pada 2020 sudah mencapai 1.305 unit.

Andreas meminta pemerintah menyusun strategi dan rencana operasi bersama (SROB) untuk menjaga wilayah yurisdiksi Indonesia, terutama yang berbatasan langsung dengan laut lepas. Dia melanjutkan, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal pun perlu ditugaskan untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi terkait penegakan hukum di bidang perikanan.

“Mengingat luasnya wilayah yang dijaga dan diawasi yang berakibat pada besarnya biaya operasional serta beban APBN yang saat ini penggunaannya difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19, SROB menjadi elemen yang sangat penting,” ucapnya. (tempo)

Read More

BREAKING NEWS: Lagi, Perusahaan Farmasi di China Bocor, 3.000 Orang Terinveksi Bakteri Menular

 BREAKING NEWS: Lagi, Perusahaan Farmasi di China Bocor, 3.000 Orang Terinveksi Bakteri Menular

10Berita, Wabah penyakit menular kembali muncul dan berasal dari China

Wabah Virus Corona yang berasal dari Wuhan, China, kini masih menjadi pandemi di dunia, kini muncul lagi bakteri yang sangat bahaya dan telah menulari ribuan orang di negara komunis tersebut.

Dailymail.co.uk menginformasikan, ribuan orang di Lanzhou di barat laut China China dinyatakan positif mengidap penyakit bakteri menular.

Robuan orang terpapar bakteri menular setelah kebocoran dari pabrik biofarmasi milik negara yang membuat vaksin untuk hewan.

Seperti diketahui, Virus Corona yang kini menjangkiti pulluhan juta penduduk di dunia ini bersumber dari Wuhan, China.

Pemerintah China menyebut virus penyebab Covid-19 itu bersumber dari kelelawar di pasar tradisional.

Tetapi, sejumlah pakar Eropa dan Amerika Serikat menyebut virus itu berasal dari laboratorium virologi di Wuhan, China.

Kronologi Kejadian

Pejabat kesehatan di Lanzhou, kota berpenduduk 2,9 juta, mengatakan 3.245 orang telah terjangkit brucellosis.

Brucellosis adalah penyakit yang sering disebabkan oleh kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi atau produk hewani yang dapat menyebabkan demam, nyeri sendi, dan sakit kepala.

Sebanyak 1.401 orang lainnya dinyatakan positif awal untuk penyakit tersebut setelah pihak berwenang memeriksa hampir 22.000 penduduk. 

Belum ada kematian yang dilaporkan.

Pejabat China juga mengatakan sejauh ini tidak ada bukti penularan dari orang ke orang.

Brucellosis juga dikenal sebagai demam Malta atau demam Mediterania.

Gejala brucellosis antara lain orang tersebut akan sakit kepala, nyeri otot, demam, dan kelelahan.

Beberapa tanda dan gejala dapat bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama sementara yang lain mungkin tidak pernah hilang atau terulang kembali, seperti radang sendi atau pembengkakan pada organ tertentu, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS.

Penularan brucellosis dari orang ke orang ‘sangat jarang’, kata CDC.

Otoritas China menemukan sebuah pabrik biofarmasi telah menggunakan disinfektan kadaluwarsa dalam produksi vaksin Brucella untuk hewan antara Juli dan Agustus tahun lalu – yang berarti bakteri tersebut tidak dibasmi di knalpot pabriknya.

Gas yang tercemar dari Pabrik Biofarmasi Lanzhou Peternakan Cina di Lanzhou membentuk aerosol yang mengandung bakteri tersebut.

Kemudian terbawa angin ke Institut Penelitian Hewan Lanzhou, menginfeksi hampir 200 orang di sana pada Desember tahun lalu.

Lebih dari 20 mahasiswa dan anggota fakultas Universitas Lanzhou, beberapa di antaranya pernah ke institut tersebut, kemudian dinyatakan positif juga, menurut kantor berita Xinhua.

Komisi kesehatan Lanzhou mengatakan pada hari Jumat bahwa domba, sapi, dan babi paling sering terlibat dalam penyebaran bakteri tersebut.

Pabrik – yang meminta maaf awal tahun ini – telah dicabut izin produksi vaksin brucellosisnya, kata pihak berwenang Lanzhou.

Kompensasi untuk pasien akan dimulai secara bertahap mulai Oktober, menurut otoritas setempat.

Komisi Kesehatan Lanzhou juga menunjuk 11 rumah sakit umum untuk menyediakan pemeriksaan rutin dan gratis bagi pasien yang terinfeksi.

Meskipun brucellosis tidak diketahui di China, namun telah menurun sejak 1980-an setelah munculnya vaksin dan pencegahan serta pengendalian penyakit yang lebih baik.

Ini sangat jarang terjadi di Inggris, menurut NHS, tetapi ada beberapa wabah brucellosis di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir.

Pada 2008, wabah di Bosnia menginfeksi sekitar 1.000 orang, mendorong pemusnahan domba dan ternak lain yang terinfeksi.

Sumber: tribunnews.com 

 

Read More

Inggris, Prancis, dan Jerman Kecam Klaim China Atas Laut China Selatan

 Inggris, Prancis, dan Jerman Kecam Klaim China Atas Laut China Selatan

10Berita,Inggris, Prancis, dan Jerman telah menandatangani catatan bersama yang mengecam klaim China di Laut China Selatan. Ini menjadi sinyal meningkatnya perhatian Eropa dalam sengketa maritim dan militerisasi China di pulau-pulau kecil yang diduduki.

Ketiga negara bersama-sama mengirimkan catatan ke PBB, mengikuti jejak Malaysia, Australia, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Amerika Serikat (AS). (Baca juga :Salah Satu Tanda Dekatnya Kiamat : Perhatikan Pakaian Perempuan)

Selama setahun terakhir, pemerintah ketiga negara itu telah mengeluarkan teguran diplomatik, keluhan, dan penolakan atas klaim maritim China yang luas di Laut China Selatan, semuanya melalui Komisi PBB untuk Batas Landas Kontinen.

“Prancis, Jerman, dan Inggris menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan kebebasan laut lepas tanpa hambatan, khususnya kebebasan navigasi dan penerbangan, dan hak lintas damai yang diabadikan dalam (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), termasuk di Laut Cina Selatan,” kata catatan itu seperti dilansir dari Radio Free Asia (RFA), Jumat (18/9/2020). 

Ketiga negara tersebut juga menekankan bahwa 'hak bersejarah' atas perairan Laut China Selatan tidak sesuai dengan hukum internasional.

"Ingat bahwa putusan arbitrase dalam kasus Filipina versus China tertanggal 12 Juli 2016 dengan jelas menegaskan hal ini," tegas ketiganya

Catatan tersebut juga menolak bagian lain dari sikap China atas perairan yang disengketakan. Disebutkan bahwa pulau-pulau buatan, seperti yang dibuat oleh China di Laut China Selatan melalui reklamasi tanah dan pengerukan pasir, tidak dapat menghasilkan hak maritim seperti zona ekonomi eksklusif di bawah UNCLOS.

Catatan itu juga menjelaskan bahwa Prancis, Jerman, dan Inggris tidak mengakui pengelompokan batu dan pulau kecil di Paracel oleh China menjadi sebuah kepulauan yang akan menghasilkan garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus adalah garis imajiner yang menghubungkan titik-titik terluar fitur-fitur kepulauan yang dimaksudkan untuk membatasi - dan secara efektif memaksimalkan - wilayah yang dimilikinya.

Paracel adalah sekumpulan batu dan pulau kecil di bagian utara Laut Cina Selatan dan menjadi sengketa antara Cina, Vietnam, dan Taiwan. Inggris sudah tidak mengakui upaya China untuk menarik "garis pangkal lurus" di sekitar fitur yang diduduki di wilayah tersebut dan melakukan latihan kebebasan navigasi di sana pada tahun 2018.

Namun, ini adalah pertama kalinya Prancis dan Jerman secara eksplisit menegur garis pangkal China, serta posisi "hak bersejarah" China yang bersikeras memberikannya kedaulatan atas perairan dan bebatuan yang tersebar di hampir seluruh Laut China Selatan.

Kedua negara Eropa tersebut baru-baru ini juga mendorong keterlibatan lebih lanjut di Pasifik.

China telah mendapat kecaman internasional yang meningkat, terutama dari pemerintah AS, atas perilakunya di Laut China Selatan, dan terus mengirim kapal sipil yang dikendalikan militer dan pemerintah ke wilayah tetangganya di Asia Tenggara.

Terbaru Indonesia, satu negara yang berada di seberang Selat Malaka, mencela China karena mengirim kapal China Coast Guard (CCG) ke perairannya selama akhir pekan. [sindonews]

 

Read More

Qatar Tolak Normalisasi Hubungan dengan Zionis ‘Israel’

 Qatar Tolak Normalisasi Hubungan dengan Zionis ‘Israel’

Foto: Palinfo

10Betita,QATAR – Qatar menyatakan menolak sepenuhnya normalisasi hubungan dengan zionis ‘Israel’.

Qatar menekankan bahwa proses tersebut bukanlah inti perjuangan Palestina.

Berbicara kepada Bloomberg, Senin (14/9/2020), juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Lolwah Rashid Al-Khater, mengatakan; “Kami tidak berpikir bahwa normalisasi adalah inti dari konflik ini, dan karenanya tidak bisa menjadi jawaban.”

Al-Khater menambahkan, inti dari konflik ini adalah tentang kondisi drastis yang dialami warga Palestina; sebagai orang tanpa negara, dan hidup di bawah pendudukan zionis.

Qatar memandang solusinya terletak pada penerapan Resolusi Dewan Keamanan PBB, memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat Palestina, dan menemukan solusi yang adil untuk tujuan mereka.

Al-Khater juga menjelaskan kemajuan menuju solusi untuk krisis dengan Arab Saudi, Bahrain, dan UEA, yang memberlakukan blokade terhadap Qatar pada Juni 2017.

Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Langkah ini diikuti dengan blokade darat, udara, dan laut.

Pemutusan hubungan diplomatik didasari tudingan Qatar membiayai terorisme dan memiliki kedekatan khusus dengan Iran, saingan Arab Saudi dan kawan-kawan di kawasan. (Middle East Monitor | Palinfo)

 

 

The post Qatar Tolak Normalisasi Hubungan dengan Zionis ‘Israel’ appeared first on Sahabat Al-Aqsa

Read More

Partai Komunis China Nyatakan Siap Perang dengan Negara ASEAN dan AS

 Partai Komunis China Nyatakan Siap Perang dengan Negara ASEAN dan AS

10Berita,Partai Komunis China (PKC) melalui medianya, The Global Times, mengumbar retorika yang menyatakan diri siap perang melawan negara-negara ASEAN dan negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing. Selain siap perang, partai itu juga sesumbar akan memenangkan perang bahkan jika melawan Amerika Serikat (AS) sekalipun.

Retorika berbahaya diterbitkan 11 September atau menjelang latihan perang besar-besaran Amerika di Guam, pulau kecil di Pasifik yang jadi basis pesawat-pesawat pembom nuklir Amerika. Latihan perang Amerika itu sudah dimulai 14 September dan akan berlangsung hingga 25 September mendatang.

Kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan dan kapal serbu USS America bergabung dengan kapal perang amfibi USS New Orleans dan USS Germantown dalam latihan perang yang berpusat di fasilitas Angkatan Laut dan Angkatan Udara utama Guam.

Manuver militer besar-besaran yang diberi nama "Valiant Shield" ini juga melibatkan 100 pesawat dan sekitar 11.000 tentara.

Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan mengatakan latihan perang Valiant Shield mencakup operasi darat, laut dan udara yang terkoordinasi di sekitar pulau Pasifik tengah dan meluas melalui rantai Pulau Marianas.

The Global Times, dalam editorialnya, mendesak rakyat China untuk bersiap menghadapi potensi perang.

"Kami memiliki sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh AS untuk menghadapi China," bunyi editorial tentang gerakan ekspansionis Beijing ke Himalaya, Laut China Selatan dan Laut China Timur. “Oleh karena itu, masyarakat China harus memiliki keberanian nyata untuk terlibat dengan tenang dalam perang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan inti, dan bersiap untuk menanggung akibatnya.”

Beijing sangat terlibat dalam serangkaian latihan militer yang luas di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan. Taiwan pada pekan lalu menuduh pesawat-pesawat jet tempur China melanggar wilayah udaranya dan menyoroti keberadaan kapal "milisi" yang dekat dengan klaim teritorialnya.

Bulan lalu, Beijing mengancam akan memperluas cakupan latihan perangnya hingga mencakup wilayah dekat Guam.

"Jika AS melangkah lebih jauh, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dapat mengambil lebih banyak tindakan balasan, termasuk latihan peluru kendali langsung di timur Pulau Taiwan dan dekat Guam," kata seorang pejabat senior Partai Komunis China bulan lalu.

Editorial The Global Times sesumbar bahwa Beijing akan menang jika perang benar-benar terjadi. "Kami yakin bisa menang di medan perang jika terjadi konflik dengan pasukan tetangga yang memiliki sengketa teritorial dengan China,” bunyi editorial tersebut sebagai peringatan terhadap India, Jepang, Filipina, Malaysia, Vietnam dan negara lainnya.

Indonesia tidak terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan. Namun, Indonesia secara tidak langsung masih berseteru dengan China di sekitar perairan Natuna.

"Demikian pula, jika ada perang dengan AS di dekat perairan pesisir China, kami juga memiliki peluang bagus untuk menang," lanjut editorial tersebut.

Partai Komunis China bersikeras bahwa ketegangan internasional yang meluas ini bukanlah kesalahannya.

“Beberapa dari negara ini percaya bahwa dukungan AS memberi mereka kesempatan strategis dan mencoba memperlakukan China dengan keterlaluan,” imbuh editorial tersebut.

“Tentu saja, bagaimanapun, perang tidak bisa dilakukan dengan santai, dan kita harus menang jika kita ingin berperang. Kemenangan semacam itu memiliki dua arti: Pertama, berarti mengalahkan lawan di medan perang; kedua, itu harus dibenarkan secara moral."

Tetapi editorial yang berbicara keras membuat satu konsesi utama, yakni Beijing berisiko terisolasi secara internasional.

"Jika kita menang di medan perang dengan mengorbankan moralitas internasional kita, kita mungkin keliru membantu AS membangun aliansi anti-China yang lebih menantang posisi strategis kita," lanjut editorial tersebut.

Palau, negara kecil di Kepulauan Pasifik, telah mendesak Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di wilayahnya guna melawan pengaruh China di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengunjungi negara kecil itu minggu lalu. Dia menuduh Beijing melakukan aktivitas destabilisasi yang sedang berlangsung di Pasifik.

Presiden Palau Tommy Remengesau menyatakan 22.000 rakyatnya akan menyambut fasilitas militer AS selama mereka sering menggunakannya.

"Permintaan Palau kepada militer AS tetap sederhana—bangun fasilitas penggunaan bersama, lalu datang dan gunakan secara teratur," katanya.

Remengesau juga meminta bantuan AS untuk berpatroli di cagar lautnya yang luas yang semakin menjadi sasaran penangkapan ikan ilegal internasional.

Palau, sebagai negara merdeka, tidak memiliki militer. Sejak Perang Dunia II, perjanjian Compact of Free Association telah memberikan tanggung jawab kepada AS untuk pertahanannya.

“Hak militer AS untuk membangun situs pertahanan di Republik Palau kurang dimanfaatkan selama durasi Compact,” kata Remengesau.

Fasilitas radar AS yang baru sedang dibangun di rantai pulau yang ditempatkan secara strategis. Tetapi pekerjaan telah ditangguhkan karena pandemi COVID-19.

Pandemi global yang sebagian disalahkan atas ketidakstabilan Asia Tenggara yang meningkat secara dramatis juga berdampak pada Guam. Sekitar 1.900 kasus COVID-19 telah dilaporkan di sana.

Ini tidak termasuk 1.150 orang yang menderita COVID-19 dari kapal induk USS Theodore Roosevelt yang menghentikan operasinya pada bulan Maret dan berlabuh di Pangkalan Angkatan Laut Guam untuk melawan wabahnya.

Menurut media lokal, personel militer AS yang mengambil bagian dalam latihan perang besar-besaran di Guam mengalami pembatasan pergerakan. Tentara, pelaut, dan awak pesawat juga diharuskan mengambil bagian dalam karantina 14 hari sebelum dikirim ke Guam.

"Untuk mendukung acara latihan, anggota layanan hanya akan diizinkan untuk melakukan perjalanan antara kamar hotel yang ditentukan dan tempat tugas militer yang ditentukan di pangkalan," kata Armada Pasifik AS.

Latihan Valiant Shield digelar setelah latihan perang Rim of the Pacific (RIMPAC) bulan lalu di lepas pantai Hawaii. Dalam latihan perang RIMPAC, 23 kapal perang dari 10 negara ambil bagian, termasuk kapal perusak Australia HMAS Hobart, fregat HMAS Stuart dan Arunta, dan kapal pemasok HMAS Sirius.

"Sangat penting bagi kami untuk menunjukkan kepada sekutu dan mitra kami komitmen kuat kami untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Laksamana Muda AS Michael Boyle dalam pernyataan untuk latihan Valiant Shield.

Latihan perang ini sudah kedelapan kalinya digelar sejak pertama kali dimulai tahun 2006. Terakhir digelar pada tahun 2018 lalu. (sindonews)

 

Read More

Imam Masjidil Haram Dikecam Usai Khutbah soal Israel-UEA

 Imam Masjidil Haram Dikecam Usai Khutbah soal Israel-UEA

10Berit,Khutbah terbaru imam Masjid al-Haram di Makkah, Abdulrahman al-Sudais, menuai kontroversi dan kecaman. Khutbahnya dianggap seolah membenarkan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab.

Khutbah terakhirnya pada Jumat (4/9) lalu datang setelah diumumkannya kesepakatan antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA). Pernyataan al-Sudais lantas menuai serangan dan diskusi panas di sosial media. Banyak yang memandang khutbah sang imam sebagai awal dari hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel.

Apalagi belakangan ini, banyak pemimpin agama Muslim di Timur Tengah yang menentang normalisasi tersebut. Salah satunya, Mufti Agung di Yerusalem, yang mengundurkan diri dari Forum untuk Mempromosikan Perdamaian dalam Masyarakat Muslim yang berbasis di UEA. Ia mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap dukungan organisasi tersebut untuk normalisasi dengan Israel.

Dalam khutbah Jumatnya, al-Sudais sebenarnya menekankan pentingnya dialog dan hubungan baik dengan non-Muslim, dengan membuat acuan spesifik untuk orang Yahudi. Dia juga mengajak umat untuk menghindari kesalahpahaman tentang keyakinan yang benar di hati yang sejalan dengan hubungan yang sehat dalam pertukaran antar pribadi dan hubungan internasional.

Al-Sudais kemudian mengutip beberapa kisah pribadi dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana yang terakhir dipandang sebagai pembina hubungan baik dengan non-Muslim.

"Ketika jalannya dialog manusia yang sehat diabaikan, bagian-bagian peradaban masyarakat akan bertabrakan, dan bahasa yang akan menjadi lazim adalah kekerasan, pengucilan dan kebencian," kata Sudais, dilansir di Asia News, Selasa (8/9).

Lebih lanjut, dia kemudian menekankan pentingnya kepatuhan kepada pemimpin dan otoritas, dan agar mewaspadai faksi dan kelompok yang sesat. Arab Saudi dan Israel memang tidak memiliki hubungan diplomatik.

Pihak berwenang Saudi baru-baru ini mengatakan, bahwa perjanjian perdamaian yang komprehensif adalah salah satu prioritas mereka. Namun, membangun hubungan diplomatik dengan Israel bergantung pada penyelesaian masalah Palestina.

Selama akhir pekan, Raja Salman melakukan percakapan telepon dengan Presiden AS Donald Trump. Raja Salman menegaskan kembali posisi Riyadh, yaitu solusi permanen untuk masalah Palestina sebagai titik awal dari "inisiatif perdamaian Arab", yang akan mencakup hubungan dengan Israel.

Terlepas dari kurangnya hubungan diplomatik resmi, Arab Saudi dan Israel telah terlibat dalam pemulihan hubungan politik dan ekonomi, terutama yang bertujuan untuk menahan Iran.

Middle East Eye baru-baru ini mengungkapkan bahwa tokoh kuat Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, menarik diri dari kunjungan yang direncanakan ke Washington DC untuk bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Penasihat Trump untuk Timur Tengah sekaligus menantu laki-lakinya, Jared Kushner, telah mendorong pertemuan itu untuk menunjukkan kembali citra bin Salman sebagai pembawa perdamaian Arab muda dan untuk menopang dukungan regional guna kesepakatan antara Israel dan UEA.

Ayah Bin Salman, Raja Salman, membatalkan pertemuan itu, dan mengatakan bahwa perjanjian perdamaian apa pun dengan Israel bergantung pada kesepakatan dua negara antara Israel dan Palestina.[viva]

Read More

Arab Saudi akan Berdamai dengan Israel Jika Palestina Diakui Sebagai Negara

 Arab Saudi akan Berdamai dengan Israel Jika Palestina Diakui Sebagai Negara

10Berita, Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa langkah normalisasi hubungan kedua negara tak akan tercapai apabila Palestina tak diberikan hak merdeka.

Menyadur Israel National News, Senin (7/9/2020), raja Salman yang berbicara lewat telepon dengan Trump diminta untuk mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA) yang telah setuju 'berdamai' dengan Israel.

UEA sendiri menjadi negara Arab ketiga yang menormalkan hubungan dengan Israel setelah Mesir dan Yordania.

Raja Salman, dilaporkan Reuters, mengaku menghargai upaya AS mendukung perdamaian antar negara-negara Arab.

Namun, dia ingin melihat solusi yang adil dan permanen terkait masalah Palestina berdasarkan Inisiatif Perdamaian Arab yang diusulkan oleh kerajaan pada tahun 2002.

Arab Saudi bersikeras bahwa Israel menerima Prakarsa Perdamaian Saudi tahun 2002.

Prakarsa Perdamaian itu menetapkan bahwa 22 negara Arab akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan atas penarikan Israel dari Yudea dan Samaria.

Israel sampai saat ini telah menolak proposal Saudi tahun 2002 karena isi Prakarsa Perdamaian itu dinilai merugikan negara Yahudi tersebut.

Negara-negara Arab menyerukan kepada Israel untuk menerima apa yang disebut "hak untuk kembali" bagi jutaan keturunan Arab yang melarikan diri dari Israel pra-negara, yang secara efektif mengakhiri negara Yahudi.

Permintaan raja Salman terkait dikembalikannya hak Palestina sebagai negara yang berdaulat muncul setelah Donald Trump baru-baru ini mengajak Arab Saudi untuk bergabung dengan kesepakatan Israel-UEA.

Seorang anggota senior keluarga kerajaan Saudi kemudian menekankan bahwa harga Arab Saudi untuk menormalkan hubungan dengan Israel adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi ada desas-desus dalam beberapa tahun terakhir tentang pemulihan hubungan antara kedua negara. Pejabat Saudi membantah laporan itu.

Sementara Arab Saudi tidak mengakui Israel, pekan lalu kerajaan mengatakan akan mengizinkan penerbangan antara UEA dan Israel, termasuk oleh pesawat Israel, untuk menggunakan wilayah udaranya.[suara] 

Read More

Kemandirian Pertahanan Turki

 Kemandirian Pertahanan Turki

Kemandirian Pertahanan Turki

10Berita,"F-16 dan pesawat produksi AS adalah produk bagus, tapi negara konsumen harus siap tidak menerima sistem electronic warfare. Malaysia pernah mengalami, F-16 hanya digunakan alat pamer bukan alat perang. Sebab semua kode dan sistem tetap berada di tangan AS," tegas mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad dalam wawancara dengan Al-Jazeeratiga bulan lalu.

Turki mengalami apa yang dikatakan Dr. M. Perusahaan raksasa teknologi Turki ASELSAN harus kehilangan insinyur-insinyur terbaiknya, sejak upaya mendesain ulang pesawat F-16 yang dibeli dari AS. Semua insinyur yang terlibat, mati dalam keadaan mencurigakan: tabrakan atau keracunan.

Misalnya: Insinyur muda Yildrim Oughur yang akan menangani pesawat Panthom, ditemukan mati keracunan gas di rumahnya. Lalu insinyur Eifrin Yantskan ditemukan jatuh dari lantai 7 apartemennya. Sedangkan Aku Onyal ditembak langsung orang tak dikenal tepat di kepala. Insinyur Zafar Ouluk ditemukan wafat terkena setruman listrik. Semua terjadi dalam kurun waktu beriringan 2006, 2007, 2008.

Kondisi ini menjadi perhatian PM Erdogan melalui intelejen Turki. Lalu strategi diubah dengan mengadakan MoU paket restrukturisasi seluruh pesawat produksi AS dengan perusahan Inggris BAE System pada tahun 2013.

Hasilnya kini Turki sudah memproduksi Sistem peperangan elektronik baru SPEWS-II yang dirancang oleh raksasa pertahanan Turki ASELSAN dengan dukungan perusahaan penerbangan dan pertahanan Inggris BAE Systems. Nah untuk pesawat F-16 Turki telah berhasil menyelesaikan tes dan mulai digunakan, menurut sebuah laporan Kamis.

Sistem tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan di zona musuh bagi seluruh jet tempur F-16 Angkatan Udara Turki. Sejauh ini, 21 pesawat telah dilengkapi dengan sistem tersebut setelah tes berhasil diselesaikan, menurut laporan harian Turki Yenişafak.

Dengan penerima peringatan radar, sistem SPEWS-II dapat mendeteksi sinyal radar yang berasal dari rudal pelacak dan memperingatkan pilot jet. Kemampuan penanggulangan elektronik sistem memungkinkannya untuk mengacaukan sinyal yang memungkinkan rudal menemukan pesawat dan menipu rudal dengan mengirimkan sinyal yang menunjukkan pesawat di lokasi yang berbeda. Perlindungan terhadap ancaman rudal berpemandu radar akan sangat berguna dalam operasi lintas batas Turki.

Dalam lingkup proyek, 60 sistem perlindungan diri EW - termasuk 53 sistem produksi massal dan tujuh sistem pilot - direncanakan akan digunakan di pesawat F-16 Block 50C. Kemampuan SPEW II membuat F16 Turki bebas melesat tanpa bisa lagi dikendalikan sistem jarak jauh AS.

Hal ini yang membuat NATO menarik sistem pertahanan udara Patriot di Turki dan AS sempat diisukan akan menutup pangkalan militer udaranya di Turki. Ini pula yang menjadikan Turki disingkirkan dari joint venture proyek F35B. Hingga akhirnya Turki membeli S400 buatan Rusia.

Presiden Erdogan terus menggelontorkan anggaran riset (R&D) dan menyampaikan hikmah dari tidak diberikannya F35 B milik Turki:

1. Turki menghemat 50 Milyar dollar yang harus dibayarkan pada 5 tahun berikutnya, usai 105 F35B diterima;

2. Dana tersebut digunakan untuk memproduksi pesawat siluman Turki TFX;

3. Turki mampu mengendalikan pesawat tempur sendiri dengan sistem yang kini dibuat 100 persen sendiri.

Bahkan lebih menakjubkan, Turki memiliki pesawat AKINCI terbaru yang pada tahun 2021 sudah siap masuk ke dalam jajaran AU Turki, dengan fungsi operasi menggantikan F16.

(By: Dr. Nandang Burhanudin)

[Video: F-16 Turki yang telah dimodernisasi]

Sumber: 

Read More

Demo Kecam Penerbitan Kartun Nabi Muhammad, Demonstran: Matilah Prancis!

 Demo Kecam Penerbitan Kartun Nabi Muhammad, Demonstran: Matilah Prancis!

10Berita ,Pencetakanulang kartun Nabi Muhammad oleh majalah Prancis, Charlie Hebdo, menuai kecaman dari puluhan ribu orang di seluruh Pakistan. Dalam aksi protes, Jumat (4/9/2020), warga Pakistan menyerukan boikot produk dari Prancis.

Aksi protes itu digagas oleh partai islam garis keras Pakistan, Tehreek-e-Laibak Pakistan (TLP). Selain di Karachi, kota terbesar di negara itu, aksi serupa juga berlangsung di Rawalpindi, Peshawar, Lahore dan Dera Ismail Khan.

Demo besar itu melumpuhkan lalu lintas kota Karachi, pusat keuangan dan bisnis Pakistan. Demonstran membawa poster yang bertuliskan kecaman terhadap pembuatan ulang kartun Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo serta meneriakkan "Matilah Prancis".

"Pemenggalan adalah hukuman bagi para penghujat," demikian tulisan di salah satu poster.

Tak sedikit demonstran yang menyerukan agar pembuat kartun Nabi Muhammad, yang dinilai sebagai bentuk penistaan agama, dihukum mati.

7 Pesawat Tempur Angkatan Laut Prancis Mendarat Darurat di Aceh

Tujuh pesawat tempur Prancis mendarat darurat di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh. Pesawat milik Angkatan Laut Prancis tersebut mendarat lantaran cuaca buruk.

"Pencetakan ulang kartun (Nabi Muhammad) sama dengan terorisme besar, mereka mengulangi tindakan penistaan seperti itu terhadap Nabi Muhammad setiap beberapa tahun. Ini harus dihentikan," kata Ruzni Hussani, pemipin TLP di Karachi dikutip dari Reuters, Sabtu (5/9/2020).

Unjuk rasa serupa pernah terjadi di Pakistan pada 2015. Saat itu, demo berubah jadi aksi kekerasan dan bentrokan dengan polisi yang berusaha mencegah aksi unjuk rasa bergerak ke konsulat Prancis di Karachi.

Pemerintah Pakistan juga mengutuk pencetakan ulang kartun tersebut. Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi mengatakan Pakistan percaya pada kebebasan berekspresi tetapi kebebasan semacam itu tidak berarti izin menyinggung sentimen agama.

Awal pekan ini, Charlie Hebdo--majalah satir mingguan Prancis0--mencetak ulang kartun Nabi Muhammad untuk menandai dimulainya persidangan terhadap para tersangka serangan di kantor majalah itu pada Januari 2015.

Pengadilan Prancis menyebut serangan mematikan itu dilakukan sebagai usaha membela Nabi Muhammad. Sebanyak 12 orang tewas dalam serangan itu.

"Kami tidak akan pernah tengkurap. Kami tidak akan pernah menyerah," tulis editor Charlie Hebdo, Riss Sourisseau. (inews)

Read More

Kekalahan Israel Dalam Pertempuran Balon Pembakar di Gaza

 Kekalahan Israel Dalam Pertempuran Balon Pembakar di Gaza

10Berita, Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, mengumumkan pada Senin malam (31/8/2020) akhir dari periode ketegangan lintas perbatasan. Berterima kasih kepada mediasi Mesir dan Qatar atas pengertian dengan Israel, Hamas menekankan bahwa mereka telah memenangkan pertempuran baru dengan negara pendudukan.

Pengumuman itu disampaikan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah di Doha, tempat tinggalnya saat ini. Dia menekankan bahwa mediasi Qatar "membuahkan hasil" dan upaya "setia" Qatar membawa ketenangan ke wilayah pantai yang terkepung setelah sebulan "pelanggaran dan agresi Israel terus menerus".

Pemimpin Hamas bersikeras bahwa perlawanan Palestina telah berhasil melawan pendudukan Israel, untuk mendapatkan kembali stabilitas dan mencapai lebih dari pada gencatan senjata sebelumnya. Analis Palestina memuji para pemimpin perlawanan atas pencapaian mereka dan berterima kasih kepada rakyat Palestina atas kesabaran dan dukungan mereka untuk perlawanan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji keputusan perlawanan untuk menghentikan pengiriman balon pembakar melintasi perbatasan menuju permukiman ilegal Israel, menyebutnya sebagai kemenangan bagi Israel. Dia mengatakan bahwa dia dapat mencapai ketenangan bagi para pemukim Israel di sekitar Jalur Gaza tanpa menumpahkan darah, tetapi banyak orang Israel, pejabat dan penulis berpendapat bahwa Netanyahu dan tentara Israel telah kalah dalam pertempuran tersebut.

Salah satu komentar pertama datang dari keluarga seorang tentara Israel yang hilang di Gaza, Hadar Goldin. "Sekali lagi, pemerintah Israel menyerah pada terorisme [Hamas] dan meninggalkan keluarga tentara yang hilang tanpa tanggapan," kata mereka kepada media lokal.

Jurnalis Ron Ben-Yishai menulis di Yedioth Ahronoth bahwa pemerintah Israel tidak mencapai apa-apa dan tidak akan dapat menjaga perdamaian di perbatasan untuk waktu yang lama. “Jika tidak ada kesepakatan jangka panjang dan komprehensif, tidak akan ada gencatan senjata yang diperpanjang,” klaimnya. Perjanjian itu tidak menghasilkan gencatan senjata.

Ben-Yishai mengejek perjanjian gencatan senjata. “Ada kekurangan helium di seluruh dunia, tapi di Gaza, mereka sudah cukup. Ronde ketegangan berikutnya hanyalah masalah waktu”. Helium digunakan oleh orang-orang Palestina untuk mengembangkan balon pembakar mereka.

Bersimpati dengan keluarga tentara dan orang lain yang hilang di Gaza, dia menambahkan: “Israel tidak melakukan upaya apa pun untuk mengembalikan para tahanan dari Gaza ... Mereka disebutkan dalam pembicaraan, tetapi Israel tidak dapat menekan Hamas.”

Wartawan lain, Tal Lev-Ram dari Maariv, sama-sama meremehkan dan menyatakan bahwa ini adalah kekalahan besar bagi tentara Israel. “Tentara terkuat di Timur Tengah (Israel) sedang mengalami krisis karena mereka perlu mempublikasikan video serangan bom untuk membuktikan bahwa mereka meraih kemenangan dalam 'putaran balon'.”

Israel melakukan 9 serangan udara di Gaza, sebagai tanggapan terhadap serangan balon pembakar.

Penulis Israel Noam Amir dari Makor Rishonmarah dengan klaim kemenangan pemerintah Israel. “Menggunakan senjata paling primitif (balon)... organisasi terlemah di Timur Tengah (Hamas) dapat membuat Israel kehilangan keseimbangan dan mendorongnya memasuki keadaan gila.” Hamas, kata dia, menolak begitu saja menghadapi kegilaan tersebut. “Dengan menggunakan senjata primitifnya, ia (Hamas) berhasil menyeret Israel ke dalam pertempuran kesadaran publik yang berakhir lagi dengan Israel yang mengandung realitas di selatan dan memulihkan hak istimewa untuk organisasi ini sambil tidak menghadapinya.”

Menteri Dalam Negeri Israel Aryeh Deri mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan bagi pemerintah Israel karena tidak dapat mengembalikan tentara yang hilang. “Ada kesempatan. Kami kehilangannya.” Lebih jauh, dia mengkritik rekan-rekan pemerintahnya karena mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza sebagai bagian dari kesepakatan itu.

Tidak mengherankan jika mantan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengkritik Netanyahu atas perjanjian tersebut. Dia mengeluh tentang “bertahun-tahun melupakan tentara Israel yang hilang dan jadi tahanan Gaza”.

Menurut Amir Bohbot di situs berita Walla, putaran ketegangan itu berakhir dengan kekalahan besar bagi Israel dan kemenangan gemilang bagi Hamas. Setelah perjanjian ini, dia berkata, "Hamas masih merusak keamanan di Negev Barat" dan tentara masih kekurangan strategi untuk mengalahkan gerakan tersebut, "yang terus membangun kekuatannya dan mempersiapkan perang berikutnya tanpa hambatan."

Singkatnya, adalah fakta bahwa memang Hamas tidak lebih kuat dari tentara Israel, yang memiliki salah satu tentara terkuat dan paling lengkap di dunia serta lebih dari 200 hulu ledak nuklir. Dibutuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen yang nyata untuk mengalahkan kekuatan seperti itu, serta pengetahuan bahwa Anda berjuang untuk tujuan yang adil dan hukum internasional ada di pihak Anda. Persenjataan utama Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya adalah hak mereka yang sah atas tanah mereka, di mana Israel telah melakukan kejahatannya dan secara etnis membersihkan penduduk asli untuk membawa pemukim yang tidak memiliki hak atau hubungan dengan Palestina.

Sumber: MEMO

[Video - Perang 'Balon Pembakar' Perbatasan Gaza]

Read More

Islam Agama Terbesar Kedua di Norwegia

 Islam Agama Terbesar Kedua di Norwegia

10Berita,Aksi unjuk rasa anti-Islam di parlemen Norwegia digerakkan oleh kelompok Stop Islamization of Norway (SIAN/Stopp islamiseringen av Norge) akhir pekan lalu. Aksi ini merembet ke kota Malmo, Swedia sebagai episode lanjutan islamophobia di Benua Biru.

Aksi di Norwegia diwarnai perobekan dan peludahan Al Quran hingga memancing keributan massa pendukung Islam yang mengadakan demo di waktu yang sama. Polisi kewalahan meredam emosi massa yang terlanjur meletup. Apalagi, setelah barikade ditembus, aksi baku hantam antarmassa sulit dihindari.

Polisi baru bisa meredam gejolak massa lewat penambahan personel dan penembakan gas merica. Polisi juga akhirnya menangkap sejumlah provokator, termasuk seorang perempuan yang menistakan Al Quran.

Ada apa dengan Norwegia dan Islam?

Sejatinya Islam adalah agama terbesar kedua disana setelah Katolik walau sejumlah lembaga punya angka berbeda soal jumlah populasi Muslim. Lembaga riset Pew mengalkulasi 5,7 persen populasi Norwegia ialah Muslim pada 2016. Statistics Norway memperkirakan 3,29 persen atau 175 ribu orang Norwegia sebagai Muslim pada 2019.

Kapan Norwegia bersentuhan dengan Islam?

Buku Yearbook of Muslims in Europe Volume 6 yang terbit pada 2017 mengungkapkan Raja Hakon Hakonsson dari kerajaan Norwegia kuno pernah mengirim hadiah besar pada Sultan kerajaan Tunisia di abad ke-12. Selanjutnya, Sultan mengirim utusan untuk mengucapkan terima kasih sekaligus membuka opsi kerja sama antarkedua kerajaan.

Dalam The Oxford Handbook of European Islam karya Jocelyne Cesari yang terbit pada 2017 menyebut populasi Muslim di Norwegia tak begitu terpantau sampai paruh kedua abad 20. Apalagi disebutkan imigrasi Muslim ke Norwegia cenderung terlambat jika dibandingkan ke negara lain di Eropa.

Bahkan jumlah Muslim baru pertama kali masuk dalam statistik resmi pada 1980. Kala itu jumlah Muslim diklaim baru 1.006 orang saja.

Data ini didasari dari jumlah keanggotaan masjid atau mushala yang resmi. Diperkirakan jumlah Muslim lebih banyak dari data itu karena banyak Muslim cenderung tak jadi anggota masjid tertentu.

Imigran Muslim yang mengadu nasib ke Norwegia mayoritas berasal dari Palestina, Iran, Irak dan Turki. Sisanya berasal dari negara Timur Tengah lain, pecahan Yugoslavia dan Somalia. Jumlah mereka diperkirakan baru bertambah secara signifikan usai 1960-an.

Mayoritas Muslim di Norwegia menganut aliran Sunni dan sisanya menganut aliran lain seperti Syiah. Diperkirakan 55 persen Muslim tinggal di kota besar seperti Oslo dan Arkershus.

Islam tak hanya dianut oleh para imigran, sebagian warga asli juga menganutnya. Yousef-Al Nahi dan Vegard Bjørge ialah warga asli yang menjadi mualaf. Keduanya fokus dalam isu toleransi dan hak minoritas di dunia maya dan dunia nyata.

Dimana Muslim Norwegia beribadah?

Masjid di Norwegia tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah. Masjid turut menjadi lokasi diselenggarakannya kegiatan komunitas Muslim.

Sebagian masjid juga menyediakan jasa pemulangan jenazah Muslim yang ingin dikuburkan ke negara asal. Lokasi masjid biasanya berada di blok-blok tertentu di kota sehingga tak begitu terlihat di pusat kota.

Islamic Cultural Centre in Norway mengklaim sebagai Masjid yang pertama kali berdiri di Norwegia. Masjid yang berada di Oslo ini dibuka pada 1974.

Inisiasi pembangunan masjid dilakukan oleh para imigran asal Palestina yang mendapat bantuan dari Islamic Cultural Centre yang sudah membangun masjid di Kopenhagen, Denmark. Lalu Masjid Pusat Jamaat-e Ahl-e Sunnat dibangun pada 1976.

Masjid tersebut jadi yang terbesar kedua di Norwegia karena bisa menampung 6.000 jamaah. Sayangnya, Republika.co.id tak menemukan data resmi soal jumlah masjid di Norwegia. Namun ditaksir tiap kota besar disana memiliki tempat ibadah bagi Muslim.

(Fanpage Islamic Cultural Centre Norwegia: https://www.facebook.com/iccnorway/)

Sumber: Republika

Read More