PM Malaysia: Mata Uang Bersama Asia Timur Harus Berpatokan Emas

Mahathir Mohamad

10Berita, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membahas ide mata uang bersama untuk Asia Timur yang menggunakan patokan emas. Menurutnya, perdagangan mata uang yang ada di kawasan tersebut manipulatif.

"Di Asia Timur, bila Anda ingin bersatu, kita harus mulai dengan mata uang perdagangan bersama. Bukan untuk digunakan di dalam negeri, tapi untuk tujuan penyelesaian perdagangan," kata Mahathir pada konferensi Nikkei Future of Asia di Tokyo, seperti dilansir dari VOA Indonesia pada Kamis (30/5/2019).

"Mata uang yang kami usulkan (untuk Asia Timur ) harus berpatokan pada emas karena emas lebih stabil," lanjut pemimpin Negeri Jiran tersebut.

Kata Mahathir, dengan menggunakan sistem valuta asing saat ini, mata uang lokal dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan dimanipulasi. Ia tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana mata uang lokal dimanipulasi.

Mahathir terkenal sebagai pengkritik keras perdagangan valuta, dan pernah menuduh miliarder George Soros bertaruh dengan mata uang-mata uang Asia.

Saat krisis finansial di Asia, Mahathir mematok nilai tukar mata uang ringgit sebesar MYR 3,8 terhadap dolar, dan menerapkan kontrol arus modal. Namun, patokan itu dicabut pada 2005. 

Sejak 2018, 3 Negara ASEAN Sepakat Kurangi Pemakaian Dolar AS

Bendera ASEAN

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan penerapan local currency settlement framework (LCS) yang telah berlaku sejak 2 Januari 2018. BI menggandeng Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand (BOT) untuk menerapkan LCS tersebut sebagai upaya kurangi penggunaan dolar Amerika Serikat (AS).

"Sudah berlaku sejak Januari 2018 (penerapan LCS dengan tiga bank sentral di ASEAN-red)," ujar Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, Yoga Affandi.

Ia menuturkan, penerapan local currency settlement (LCS) antar tiga bank sentral tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.

Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal.

Hal itu mendorong penggunaan mata uang rupiah, ringgit, dan baht lebih luas dalam transaksi perdagangan dan investasi antara ketiga negara. Pembentukan framework LCS itu merupakan langkah penting penguatan kerja sama keuangan antara BI, Bank of Thailand dan Bank Negara Malaysia.

"Hingga Minggu 2 Desember 2018, total transaksi LCS menggunakan THB (thai baht-red) mencapai THB 1,5 miliar, MYR (ringgit-red) mencapai 495 juta," kata Yoga.

Tunjuk Bank Sesuai Kriteria untuk Transaksi Bilateral

Ilustrasi Bank Indonesia (2)

Mengutip laman Bank Indonesia, untuk memfasilitasi operasionalisasi framework LCS itu, BI, Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand telah menunjuk beberapa bank yang penuhi kriteria kualifikasi utama untuk fasilitas transaksi bilateral.

Bank-bank yang ditunjuk itu antara lain penuhi kriteria sebagai bank yang berdaya tahan dan sehat di setiap negara, memiliki pengalaman dalam memfasilitasi perdagangan antar kedua negara, memiliki hubungan bisnis dengan bank di kedua negara, dan memiliki basis konsumen dan kantor cabang yang luas di negara asal.

Untuk operasionalisasi framework LCS rupiah-ringgit, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia menunjuk bank-bank antara lain dari Indonesia yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Selain itu dari Malaysia yaitu, CIMB Bank Berhad, Hong Leong Bank Berhad, Malayan Banking Berhad, Public Bank Berhad, dan RHB Bank Berhad.

Untuk operasionalisasi framework LCS rupiah-bath, Bank Indonesia dan Bank of Thailand menunjuk lima bank di Indonesia dan Thailand antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan Bangkok Bank PCL.

Dari Thailand Bangkok Bank PCL, Bank of Ayudhya PCL, Kasikombank PCL, Krungthai Bank PCL, Siam Commercial Bank PCL.

Selain itu, bank sentral juga memasukkan fasilitas investasi langsung sebagai tambahan dari fasilitas transaksi perdagangan.

Untuk perluasan framework baht-ringgit, Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand menunjuk bank-bank antara lain dari Malaysia yaitu CIMB Bank Berhad, Malayan Banking Berhad, Public Bank Berhad, RHB Bank Berhad, Bangkok Bank Berhad, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Malaysia Berhad, United Overseas Bank Berhad.

Sedangkan dari Thailand Bangkok Bank PCL, Bank of Ayudhya PCL, CIMB Thai PCL, Kasikornbank PCL, Krungthai Bank PCL,  Siam Commercial Bank PCL, dan United Overseas Bank (Thai) PCL.

Sumber: Liputan 6

Read More

Dikritik Karena Terapkan Hukuman Mati Pelaku LGBT, Sultan Brunei Kembalikan Gelar Kehormatan Oxford

Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah

10Berita - Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiahmemutuskan untuk mengembalikan gelar kehormatan yang diterima dari Universitas Oxford.

Diwartakan BBC Kamis (23/5/2019), keputusan itu dia buat sejak Brunei Darussalam memperkenalkan hukuman matibagi pelaku LGBT yang ketahuan berhubungan seks.

Diperkenalkan pada April, hukum syariah yang menjadi perbincangan internasional itu menjatuhkan hukum rajam sampai mati bagi pelaku LGBT maupun zina.

Namun setelah diperkenalkan pada 3 April, Sultan Hassanal Bolkiah memutuskan untuk menangguhkan hukuman mati itu setelah menerima kritikan hingga gelombang boikot dari komunitas internasional.

Tak terkecuali di Oxford, di mana muncul petisi yang ditandatangani oleh 120.000 orang meminta gelar kehormatan di bidang Hukum yang dianugerahkan pada 1993 dicabut.

Dukungan bagi petisi itu antara lain berasal dari anggota parlemen asal Oxford Layla Moran.

Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei. (Telegraph/EPA)

Dia menulis dalam surat pencabutan gelar jelas tidak cukup.

"Saya pikir sangat baik bagi universitas untuk mulai meninjau sistem pemberian gelar kehormatan untuk memastikan skandal seperti ini tak terjadi di masa depan," terang dia.

Sebagai respon dikutip ABC, Oxfordmenyatakan telah membuka investigasi di tengah kekhawatiran akan hukum rajam yang diperkenalkan negara kaya minyak itu.

Pihak universitas menyatakan sudah menulis surat kepada Sultan Hassanal Bolkiah pada 26 April berisi permintaan penjelasan keputusannya itu paling lambat 7 Juni mendatang.

Dalam keterangan tertulis, juru bicara Oxfordmenuturkan mereka telah mendapat pemberitahuan bahwa Sultan Hassanal memutuskan mengembalikan gelarnya itu pada 6 Mei.

Adapun Sultan tetap mempertahankan untuk menerapkan hukum Syariah meski sudah mengumumkan adanya moratorium berisi perpanjangan penundaan pemberlakuan aturan.

Sultan Hassanal Bolkiah menyatakan dia memahami jika terdapat banyaj pertanyaan dan mispersepsi mengenai hukum yang dinamakan Aturan Pidana Syariah (SPCO).

"Bagaimanapun setelah mispersepsi dan pertanyaan ini bisa dijernihkan, hukum ini bisa ditegakkan dengan kuat," tegas sultan berusia 72 tahun itu.

Sumber: TRIBUNNEWSBOGOR.COM

Read More

PM Malaysia Marah Ada Penangkapan Polisi Terhadap Pegiat Media Sosial

PM Malaysia Marah Ada Penangkapan Polisi Terhadap Pegiat Media Sosial

10Berita,   Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad marah atas penangkapan polisi diraja Malaysia terhadap seorang pegiat media sosial baru-baru ini.

Mahathir mengatakan tidak sepatutnya penguasa membungkam kritik dari rakyatnya sendiri.

Sikap dan pernyataan Mahathir ini disampaikan melalui akun twitter resminya pada hari Jumat, 10 Mei 2019.

"Saya dimaklumkan (diberitahu -red) bahawa pihak berkuasa telah membuat satu tangkapan terhadap seorang penggiat media sosial malam tadi. Seperti yang pernah saya tekankan sebelum ini, tidak ada mana-mana pemimpin di Malaysia yang bebas dari kritikan," kata Mahathir.

"Rakyat bebas untuk mengkritik pemimpin jika perlu. Kebebasan bersuara adalah penting di dalam sesebuah demokrasi. Kecuali ugutan, fitnah, atau penghinaan terhadap raja-raja yang memerintah, mana-mana pemimpin boleh dikritik tanpa mengakibatkan terjejasnya hak rakyat untuk bersuara," lanjutnya.

"Saya merasa kesal dengan tindakan menangkap penggiat media sosial tersebut," tutup Mahathir.

Diketahui pegiat media sosial Malaysia yang ditangkap adalah akun @pipiyapong.

Sungguh berbahagia rakyat Malaysia pemimpinnya seperti ini.

"Enaknya di Malaysia, PM marah atas penangkapan warganya. Respect," komen akun @panca66.

Dr Mahathir Mohamad

✔@chedetofficial

Saya dimaklumkan bahawa pihak berkuasa telah membuat satu tangkapan terhadap seorang penggiat media sosial malam tadi. Seperti yang pernah saya tekankan sebelum ini, tidak ada mana-mana pemimpin di Malaysia yang bebas dari kritikan. 1/3

6.425

14.10 - 10 Mei 2019

Info dan privasi Iklan Twitter

7.409 orang memperbincangkan tentang ini

Dr Mahathir Mohamad

✔@chedetofficial

Membalas @chedetofficial

Rakyat bebas untuk mengkritik pemimpin jika perlu.Kebebasan bersuara adalah penting di dalam sesebuah demokrasi. Kecuali ugutan, fitnah, atau penghinaan terhadap raja-raja yang memerintah, mana-mana pemimpin boleh dikritik tanpa mengakibatkan terjejasnya hak rakyat untuk bersuara

3.345

14.10 - 10 Mei 2019

Info dan privasi Iklan Twitter

2.621 orang memperbincangkan tentang ini

Dr Mahathir Mohamad

✔@chedetofficial

Membalas @chedetofficial

Saya merasa kesal dengan tindakan menangkap penggiat media sosial tersebut. 3/3

2.654

14.10 - 10 Mei 2019

Info dan privasi Iklan Twitter

1.851 orang memperbincangkan tentang ini

Cipta Panca Laksana@panca66

Membalas @chedetofficial

Enaknya di Malaysia, PM marah atas penangkapan warganya. Respect

180

23.09 - 10 Mei 2019

Info dan privasi Iklan Twitter

45 orang memperbincangkan tentang ini

Read More

Pelabuhan Kuala Tanjung Resmi Jadi Bagian Proyek OBOR China

Pelabuhan Kuala Tanjung Resmi Jadi Bagian Proyek OBOR China

10Berita – Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi bagian dari proyek jalur sutra China. Pelabuhan berlokasi di Sumatera Utara itu masuk tahap pertama dari proyek skala besar one belt one road (OBOR).
Kesepakatan tersebut diteken oleh Deputi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin dan Wakil Menteri Bappenas China, Ning Jizhe di sela-sela Belt and Road Forum di Beijing, China. Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan ikut menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut.
“Kita manfaatkan network China untuk meningkatkan performa Kuala Tanjung ini. Mereka bersedia memanfaatkan network mereka untuk menggunakan jasa pelabuhan Kuala Tanjung,” kata Luhut melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (25/4/2019).


Sumatera Utara menjadi satu dari empat koridor yang ditawarkan Indonesia untuk masuk dalam skema OBOR di samping Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Bali. Selain Kuala Tanjung, dua proyek yang akan ikut jalur sutra China dalam waktu dekat yaitu Kawasan Industri Sei Mangke dan Bandara Kualanamu.



Sumber: Eramuslim

Read More

Brunei Berlakukan Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi Muhammad

Brunei Berlakukan Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi Muhammad

10Berita - Negara tetangga Indonesia, Brunei Darussalam secara resmi mulai memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku penghina Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wasallam.

Ancaman hukuman bagi penghina nabi ini berlaku bagi siapa saja yang tinggal diwilayah Brunei baik beragama Muslim maupun agama lain.

Selain itu, dalam undang-undang hukum syariah yang telah mulai diberlakukan secara penuh pada Rabu (3/4/2019), sanksi tegas juga diberlakukan terhadap pelaku tindak pindana pencurian.

Para pelaku pencurian di Brunei kini menghadapi ancaman hukuman potong tangan berdasarkan hukum syariah.

Sultan Hassanal Bolkiah menyerukan ajaran Islam yang lebih kuat tetapi tidak menyebut secara eksplisit tentang hukum pidana yang baru diberlakukan.

“Saya ingin melihat ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih kuat,” katanya dalam pidato yang disiarkan secara nasional di sebuah pusat konvensi di dekat ibukota Bandar Seri Begawan.

“Saya ingin menekankan bahwa negara Brunei adalah… negara yang selalu mengabdikan ibadahnya kepada Allah,” tambahnya seperti dikutip dari kantor berita AFP.

Dalam pidatonya, Sultan juga menegaskan bahwa dia ingin azan dikumandangkan di semua tempat umum, tidak hanya di masjid, untuk mengingatkan warga Muslim tentang kewajiban mereka.

“Siapa pun yang datang untuk mengunjungi negara ini akan memiliki pengalaman menyenangkan dan menikmati lingkungan yang aman dan harmonis,” tegas Sultan. 



sumber : Deutsche Welle Indonesia




[islamedia].

Read More

Duterte Minta Semua Kontrak dengan Cina Ditinjau Ulang

Duterte Minta Semua Kontrak dengan Cina Ditinjau Ulang

10Berita – Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta kabinetnya meninjau semua kontrak pemerintah, termasuk pinjaman dari Cina dan menghapus semua ketentuan yang memberatkan. Juru bicara kepresidenan Salvador Panelo mengatakan, dalam rapat kabinet Duterte menyatakan kontrak pemerintah dapat dibatalkan dan ketentuan tertentu dalam kesepakatan juga dapat dihapus jika terbukti memberatkan negara.
“Presiden menginstruksikan semua lembaga memeriksa dan meninjau semua kontrak, serta menghapus ketentuan yang memberatkan dan mungkin merugikan kehidupan warga Filipina,” ujar Panelo dilansir CNN, Selasa (2/4).


Panelo menambahkan, secara khusus Presiden Duterte telah meminta Jaksa Agung Muda Jose Calida dan Departemen Kehakiman melakukan peninjauan. Selain itu, unit hukum semua lembaga pemerintah juga diberikan instruksi yang sama.



Sumber: Eramuslm

Read More

Mahathir kepada Duterte: Hati-hati terhadap Pinjaman dari China

Mahathir kepada Duterte: Hati-hati terhadap Pinjaman dari China

10Berita - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memperingatkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk tidak begitu saja menerima pinjaman dari China.

Diwawancarai ANC saat kunjungannya selama dua hari ke Manila, Mahathir mengungkapkan pemerintahannya harus membatalkan sejumlah proyek dari China yang dianggap "tak adil".

Tahun lalu, Mahathir membatalkan sejumlah proyek China senilai 22 miliar dollar AS, sekitar Rp 311,4 triliun, yang diteken pendahulunya, Najib Razak.

Dilansir Philippines Star Kamis (7/3/2019), Mahathir meminta Filipina untuk tidak mengulangi kesalahan negara lain yang menderita karena menerima investasi infrastruktur dari China.

"Jika Anda meminjam sejumlah uang dari China dan tidak bisa membayar, maka si pemberi pinjaman bakal menguasai. Kita harus berhati-hati," ungkapnya.

PM berjuluk Dr M itu juga memperingatkan Duterte terkait dengan pinjaman yang mengharuskan adanya pekerja dari negara asal jika ingin dicairkan.

Penyelidikan Senat Filipina pada 2018 menunjukkan setidaknya ada 200.000 pekerja China yang berada di Manila sejak Duterte menang pemilu pada 2016.

Investigasi itu menimbulkan keprihatinan dengan sejumlah politisi menuduh masuknya pekerja dari China itu menaikkan harga properti, merampas pekerjaan lokal, hingga memengaruhi pendapatan pajak.

Dilansir AFP via Channel News Asia, Mahathir menuturkan investasi asing tidak seharusnya membawa pekerja mereka ke negara peminjam, sebab bakal mengganggu situasi politik setempat.

"Jika banyak orang asing datang dan tinggal di suatu negara dan memberi pengaruh bagi ekonomi atau politik di sana, maka Anda harus mempertimbangkan apakah pengaruh mereka baik atau tidak," tuturnya.

Sekitar 200.000 pekerja China itu bekerja bagi sebuah perusahaan game daring, dan membuat Senat berjanji menelurkan peraturan untuk melindungi orang Filipina.

Kritik yang berkembang menyatakan Filipina berpotensi menjadi korban selanjutnya dalam "diplomasi jebakan utang" yang dilakukan China.

Dalam diplomasi itu, China menawarkan pinjaman "bersahabat" untuk membiayai proyek infrastruktur ke negara finansial rendah demi menguasai aset strategis negara tersebut.

Namun, Manila berulang kali menegaskan mereka tidak akan jatuh ke dalam "jebakan utang" China itu.

sumber: kompas

Read More